JurnalPatroliNews – Jayapura,– Menko Polhukam, Mahfud MD, menyebut 82 persen warga di Papua setuju dengan kebijakan otonomi khusus (otsus). Angka ini didapat dari hasil survei BIN bekerja sama sejumlah perguruan tinggi daerah.
Mahfud mengatakan, 92 persen warga di wilayah Papua dianggap pro-NKRI untuk mendukung pembangunan di wilayah Papua. Hanya sebagian kecil yang menolak kebijakan tersebut.
“Sebanyak 82 persen setuju otsus, sekitar 10 persen menyatakan terserah pemerintah, berarti setuju juga, dan sisanya delapan persen menolak,” kata Mahfud dalam keterangan yang diterima di Kota Jayapura, Papua, Jumat (28/5/2021).
Menurut dia, sekitar delapan persen itu terbagi tiga, yakni bergerak di jalur politik, klandestein, dan KKB. Dari hasil pemetaan tersebut, justru KKB yang paling kecil.
“Yang paling kecil, yakni KKB, inilah yang dihadapi dengan penegakan hukum berdasarkan UU Terorisme,” ujarnya.
Ada sejumlah komplotan KKB yang menjadi sorotan di antaranya pimpinan Lekagak Telenggen, Egianus Kagoya, Militer Murib, dan kelompok lainnya.
Menko Mahfud menegaskan bahwa pemerintah membangun Papua dengan pendekatan halus, yakni dengan kesejahteraan dan dialog. Sebagian besar warga Papua menyatakan mendukung pembangunan di Papua dengan damai.
Sementara itu, Kepala KSP Moeldoko mengatakan, komitmen presiden dalam membangun Papua sangat tinggi. Hal ini terlihat dari perhatiannya terhadap daerah tersebut.
“Presiden mana yang pernah berkunjung ke Papua sampai 17 kali. Belum ada, baru pada masa Presiden Jokowi hal itu terjadi, karena beliau ingin Papua maju dan damai,” ujarnya.
(*/lk)
Komentar