Kantongi Saham 51,2 persen, Bahlil Ungkap Sinyal Perpanjang Kontrak Freeport: Sekarang Punya Indonesia

JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memberi sinyal kuat bahwa pemerintah akan memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia atau PTFI. Kontrak PTFI dengan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) akan berakhir pada 2041.

“Tidak menutup kemungkinan untuk kami pemerintah mengkaji keberlangsungan Freeport pasca-kontraknya (berakhir) karena itu kasih kami waktu untuk mengkaji yang baik,” ujar Bahlil seusai Orasi Ilmiah di Universitas Hasanuddin, Makassar, Jumat, 7 Oktober 2022.

Menurut Bahlil, pemerintah memiliki kepentingan untuk menjaga keberlangsungan operasi tambang di salah satu wilayah kerja hasil mineral terbesar di dunia tersebut. Apalagi investasi yang sudah digelontorkan untuk operasi besar dan berpotensi meningkat hingga IUPK berakhir.

Di sisi lain, Bahlil meminta masyarakat tidak khawatir dengan rencana perpanjangan kontrak PTFI itu. Musababnya, kata Bahlil, saham mayoritas PTFI dikempit oleh pemerintah. Pemerintah memiliki porsi saham mayoritas.

“Kita tidak boleh lagi berpikir Freeport ini punya orang lain, Freeport sekarang ini punya pemerintah Indonesia dengan sahamnya 51 persen punya BUMN,” tuturnya.

Kepemilikan saham mayoritas PTFI dipegang oleh pemerintah Indonesia sebesar 51,2 persen, yang sisanya digenggam Freeport McMoRan (FCX). Adapun saham milik pemerintah itu terdiri atas kepemilikan 26,24 persen PT Inalum dan 25 persen PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPMM).

Di kesempatan berbeda, Bahlil mengatakan perlu ada kolaborasi industri hilirisasi dengan pengusaha nasional di daerah guna menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru sekaligus kesempatan kerja,  di Papua. “Kita ingin hilirisasi terjadi di daerah yang menjadikan anak daerah tuan di negerinya sendiri,” ujar Bahlil.

Komentar