Kim Jong Un Mulai ‘Perang 80 Hari’, Ada Apa di Korut?

JurnalPatroliNews – Jakarta, Korea Utara (Korut) memulai ‘perang 80 hari’, Jumat (16/10/2020). Ini dilakukan untuk menggenjot pemulihan ekonomi, di tengah gempuran wabah corona (Covid-19) dan sejumlah bencana alam.

Surat kabar resmi Partai Buruh Korut, Rodong Sinmun dalam editorialnya mengatakan negeri itu tak akan berhasil jika tingkat pengawasan dan sikap kerja rakyat masih ‘biasa’.

“(Kita) harus berjuang keras untuk mencapai kemenangan gemilang dalam pertempuran selama 80 hari,” kata surat kabar itu, dikutip dari The Korea Herald.

Rodong Sinmun pun menulis Korut harus bebas dari ketergantungan pada yang lain dan impor. Korut harus memanfaatkan bahan mentah dan sumber sendiri.

Ini juga tercermin dalam keputusan negara itu baru-baru ini, terkait penanganan corona dan banjir. Negeri Kim Jong Un menolak bantuan masyarakat internasional beberapa kali.

“Sasaran dari perang 80 hari ini adalah termasuk memperkuat proyek pengendalian penyakit darurat nasional (Covid-19),” ujar media itu lagi.

Ini juga termasuk menyelesaikan restorasi pascabencana di akhir tahun, panen tahun ini dan persiapan tanam tahun depan. Lalu melaksanakan sebanyak mungkin strategi pembangunan ekonomi nasional lima tahun.

Karena bencana tahun ini, Korut gagal menyelesaikan pembangunan sejumlah proyek. Misalnya Rumah Sakit Umum Pyongyang dan proyek pembangunan perkotaan di Samjiyon, bekas wilayah utara dekat Gunung Baekdu yang dimulai tahun lalu.

Juru Bicara Kabinet Korut Minju Choson, meminta warga bergabung dengan kampanye nasional ini. Sebelumnya ‘perang 80 hari ini’ juga diserukan Kim Jong Un.

“Kita telah menunjukkan prestasi bersejarah … di mana dengan berani mengatasi cobaan dan kesulitan berat, yang belum pernah terjadi sebelumnya tahun ini,” kata Kim Jong Un.

“Tetapi kami tidak boleh berpuas diri,” ujarnya lagi. “Kita masih menghadapi tantangan yang tidak bisa diabaikan dan ada banyak tujuan yang harus kami capai dalam tahun ini.”

Ditulis AFP, ‘perang’ yang dimaksud ini akan memobilisasi semua orang di negara itu untuk bekerja ekstra. Termasuk melakukan tugas tambahan untuk negara.

Semua orang akan diawasi ketat dengan rezim, sebagai ukuran kesetiaan. Sebelumnya hal semacam ini kerap dikecam kelompok hak asasi manusia sebagai kerja paksa.

Dalam data Tranding Economics, belum dilaporkan bagaimana ekonomi Korut sepanjang 2020 ini. Namun secara tahunan (YoY) di 2019, ekonomi hanya tumbuh 0,4%. Sementara di 2018 ekonomi -4,1%. Di 2017, ekonomi -3,5%.

(cnbc)

Komentar