Koman: Pemekaran 5 Provinsi Bisa Berakibat Genocide Bagi OAP

  • Whatsapp
Veronica Koman

Jurnalpatrolinews – Jayapura : Pengacara HAM Veronika Koman mengatakan, rencana pemekaran Provinsi menjadi lima provinsi layak disebut sebagai praktek ’settler colonialism’ yang bisa berakibat genosida perlahan maka rakyat Papua harus menolaknya dengan sadar dan berkelanjutan.

Kata Pengacara yang bermukim di Australia itu, Program transmigrasi ke Papua yang dilakukan jaman Orba adalah taktik yang namanya ‘settler colonialism’, artinya kolonialisme berupa mengubah komposisi penduduk asli menjadi penduduk lain.

Bacaan Lainnya

Namun, Saat ini program tersebut secara resmi sudah dihapus, karena toh keberadaan Otsus telah berhasil menjadi faktor penarik pendatang ke tanah Papua.

“Mengingat bahwa jumlah penduduk asli Papua kini sudah minoritas di tanah sendiri, bisa dibilang Indonesia telah sukses setengah jalan menerapkan sistem ini. Keadaan tersebut sangat mencemaskan hingga salah satu dari 18 pertanyaan PBB ke Indonesia baru-baru ini adalah soal komposisi penduduk ini,” katanya kepada cenderawasih pos melalui sambungan telepon selulernya, Senin, (14/9).

Ia menegaskan, untuk pemekaran Papua menjadi lima provinsi akan menciptakan kondisi serupa dengan jauh lebih agresif lagi. Tanah Papua akan diserbu pendatang yang mencari lapangan kerja baru di Papua.

“Jumlah orang Aborigin di Australia hanyalah 3% dari keseluruhan populasi penduduk. Kata ‘marginalisasi’ bahkan tidak cukup lagi untuk mendeskripsikan keadaan mereka saat ini,” katanya.

Lajutnya, Ketika mencapai titik serendah itu, maka permintaan untuk merdeka secara status politik otomatis tidak akan relevan lagi.

” Saya kira keadaan seperti inilah yang diincar oleh Indonesia, karena pembantaian merupakan cara yang terlalu vulgar. Baik pemerintah pusat maupun daerah belum memiliki langkah yang jelas untuk menekan laju migrasi ke tanah Papua,” ujarnya Prihatin.

Untuk itu ia mengajak seluruh masyarakat Papua untuk menolak rencana pemekaran 5 provinsi yang menurutnya sangat tidak sesuai dengan persyaratan pemekaran dan juga kondisi sumber daya manusia dan hanya menjadi kepentingan bisnis kapitalis yang membuat orang Papua kan termarjinal dan terjadi genocide di Papua.

“Oleh karena itu, program pemekaran Papua menjadi 5 provinsi layak disebut sebagai praktek ’settler colonialism’ yang bisa berakibat genosida perlahan. Tolak,” ujarnya,(ceposonline).

Pos terkait