JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi menekankan bahwa koperasi memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tidak hanya sebagai penyedia bahan pangan, tetapi juga dapat berperan mengelola dapur penyelenggara.
“Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dapat menjalankan fungsi tersebut. Kita tinggal menunggu terbitnya Peraturan Presiden sebagai dasar hukumnya,” ujar Budi Arie usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri mengenai pelaksanaan program MBG di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (26/6/2025).
Dalam rapat yang juga membahas penyusunan Perpres tentang sistem penyelenggaraan program MBG, Budi menjelaskan bahwa koperasi kini akan mendapatkan peluang yang sama dengan yayasan untuk menjadi mitra Badan Gizi Nasional (BGN) dalam membentuk dan mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Melalui regulasi tersebut, koperasi bisa berperan menyediakan sarana dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program MBG,” jelasnya.
Budi meyakini bahwa Perpres MBG akan membuka ruang seluas-luasnya bagi koperasi untuk terlibat aktif dalam pemenuhan gizi masyarakat, sejalan dengan amanat Inpres No. 9 Tahun 2025, khususnya diktum 7 butir 15.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa koperasi tingkat sekunder dapat berfungsi sebagai agregator koperasi primer dalam menyediakan bahan pangan utama. Koperasi juga bisa mengonsolidasikan hasil pertanian, perikanan, dan peternakan milik anggota untuk menjamin penyerapan hasil produksi secara optimal.
“Kopdes/Kel Merah Putih akan turut andil dalam menjaga kestabilan distribusi dan harga pangan, serta mendukung peran BGN dan Bapanas dalam melaksanakan amanat Inpres tersebut,” ujar Budi.
Kemenkop juga mendorong agar Perpres MBG memuat ketentuan eksplisit tentang pelaksanaan program melalui Koperasi Merah Putih di tingkat desa dan kelurahan. Dengan demikian, keterlibatan koperasi dalam program ini dapat berlangsung optimal.
“Kita pun mengusulkan dibentuknya Satgas MBG di daerah, sebagaimana pembentukan Satgas Percepatan Kopdes Merah Putih,” tambahnya.
Saat ini, tercatat ada 284 koperasi yang sudah terlibat sebagai penyedia bahan pangan, dengan 319 koperasi lainnya diusulkan bergabung. Di samping itu, 59 koperasi tengah dalam tahap pengajuan, dan 13 koperasi telah menjadi SPPG yang kini menanti verifikasi lebih lanjut dari BGN agar dapat resmi menjadi dapur layanan gizi.
Di tempat yang sama, Menko Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa hingga kini terdapat lebih dari 1.800 SPPG yang sudah terbentuk dengan total penerima manfaat sekitar 5,5 juta orang. Anggaran yang terserap baru mencapai Rp5 triliun dari total yang direncanakan.
“Kita sedang percepat penyusunan Perpres ini, sebab target kita sampai akhir tahun adalah menjangkau 82,9 juta penerima manfaat,” jelas Zulkifli.
Ia berharap, penyelesaian regulasi tata kelola MBG bisa rampung dalam waktu dekat agar realisasi program yang mengusung anggaran hingga Rp121 triliun ini dapat segera digenjot.
Komentar