Menurut Menteri ATR/Kepala BPN, konflik yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Timur patut mendapat perhatian khusus agar tidak terus berlarut-larut.
Ia memberikan arahan kepada Jajaran-nya, untuk bersama-sama mencari solusi, agar Masyarakat yang menduduki Tanah HGU PTPN XII, dapat tetap melaksanakan kegiatan perekonomian mereka.
“Solusinya adalah seperti di Desa Tegalrejo, harus dilaksanakan kegiatan perekonomian, tapi juga harus mencarikan solusi untuk masyarakat, apakah masyarakat diberikan Hak Pakai karena mereka sudah menguasai tanah, sambil menunggu batas waktu habisnya HGU yang sesuai dengan perizinan,” ucapnya.
Komentar