Menelisik Jejak Moeldoko dan Jenjang Kekuasaan

JurnalPatroliNews – Sejak Presiden kedua Indonesia Soeharto, meraih kekuasaan di tengah periode krisis darurat dan pertumpahan darah. Sebagai orang terkuat di Indonesia pasca 1965, Soeharto didukung penuh Angkatan Darat dan dukungan para jenderal matra yang saat itu, bersemangat untuk memegang kekuatan politik adalah pihak tentara.

Jika diamati, selama tiga puluh dua tahun Soeharto berkuasa telah membentuk strata kepemimpinan strategis.

Kepemimpinan yang sesuai pesan Presiden Soekarno, mesti dibekali 3 wawasan: geopolitik, demografi, dan politik anggaran. Pemikiran ini mewarnai perjalanan kehidupan bangsa bahkan menjadi menjadi karakter bangsa saat ini.

Secara historis militer di Indonesia dalam pencarian bentuknya mengalami beberapa kali perubahan nama yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi Negara. Militer Indonesia memiliki keunikan dibandingkan dengan militer di negara lain, terbentuk melalui perjuangan kemerdekaan, sementara peran militer pada masa saat itu yang muda dan ganteng tidak termasuk dalam kriteria kepemimpinan.

Selanjutnya, Era Soeharto Institusi ABRI saat itu mendirikan berbagai sekolah pendidikan kepangkatan prajurit. Mulai dari Sekolah Calon Perwira hingga Sekolah Komando untuk masuk ke level jenderal.

Pendidikan ini untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan prajurit.

Jenjang pendidikan menentukan kepangkatan dan posisi jabatan sebagai Komandan Kodim dan Panglima Daerah Militer. Termasuk di institusi kepolisian ada sekolah serupa untuk jabatan setingkat perwira menengah (Kombes) dan tinggi (Komjen).

Bahkan Bung Karno mendirikan Lemhanas sebagai sarana meningkatkan kualitas politik perwira ABRI dan sipil, termasuk kader partai politik. kehadiran Lemhannas merupakan salah satu urgensi nasional dalam rangka menyelamatkan/melestarikan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan serta tujuan Bangsa Indonesia dan terjaminnya kelangsungan hidup bangsa Indonesia di tengah percaturan politik dunia.

Dari hasil pendidikan tersebut, Soeharto menerapkan pembagian kekuasaan pada penugasan kepangkatan untuk jabatan sipil sebagai konsekwensi Dwi Fungsi ABRI.

Jenjang kepangkatan Pamen (Mayor, LetKol dan Kolonel) itu pada posisi Walikota dan Bupati. Serta Perwira Tinggi, berpangkat Jenderal bintang 1,2,3 pada penugasan Gubernur.

Di Parlemen, para perwira tersebut di tempatkan pada berbagai komisi, juga anggaran agar paham politik anggaran nasional.

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) satu diantara prajurit yang mengikuti semua proses jenjang kepangkatan dan proses Politik tersebut.

Begitupun Moeldoko, sebagai Panglima TNI bermitra dengan Komisi 1 untuk membahas keamanan dan anggaran personil. Lalu dengan posisi Ka KSP, Moeldoko bermitra dengan Komisi 2. Membahas pengawasan program prioritas nasional sesuai Perpres 83/2019.

Sementara sebagai Ka HKTI bermitra dengan Komisi 4 membahas anggaran pangan dan kemakmuran petani.

Begitupun organisasi ekstra kampus atau kelompok Cipayung juga melaksanakan jenjang latihan kader, kepemimpinan mahasiswa tingkat 1, 2 dan nasional, bahkan ada juga yang ikut Lemhanas.

Jenjang kepangkatan dan posisi politik yang dilaksanakan Soeharto itu melahirkan komposisi calon- calon kepemimpinan strategis,  agar menimbulkan sifat rasa percaya diri bangsa  yang melekat dalam benak kepala warga Indonesia.

Salam Sehat
BeaThor Suryadi.
Ketua KSP Perjuangan

Komentar