Jurnalpatrolinews – Kuwait City : Pemerintah Kuwait kehabisan uang dan akan berjuang untuk membayar gaji pegawai sipilnya pada November, Menteri Keuangan Barrak al-Sheetan menjelaskan dalam peringatan mengerikan yang dikeluarkan Selasa, surat kabar Kuwait Times yang berbasis di Kuwait melaporkan.
Menteri selanjutnya menjelaskan bahwa dana cadangan negara hanya memiliki 2 miliar dinar ($ 6,54 miliar) aset yang tersisa, dan bahwa pemerintah membutuhkan 1,7 miliar dinar setiap bulan untuk berfungsi.
Menteri mengunjungi badan legislatif Kuwait dalam upaya mengumpulkan dukungan untuk undang-undang utang baru.
Undang-undang baru itu bertujuan untuk meminjam 20 miliar dinar selama 10 tahun ke depan dalam upaya untuk memenuhi defisit anggaran negara yang semakin meningkat menyusul penurunan harga minyak terkait dengan pandemi virus corona, kata Kuwait Times.
“Mengejutkan kami dengan mengatakan bahwa pemerintah tidak akan dapat membayar gaji pada bulan November,” kata anggota parlemen Kuwait Thamer al-Suwait, sambil menjelaskan bahwa negara tersebut memiliki aset 205 miliar dinar saat ini, Times melaporkan.
“Sangat memalukan bahwa kami memiliki dana kekayaan negara terbesar keempat di dunia dan pemerintah sedang berusaha untuk meminjam. Ini bukti kegagalan pemerintah, ”tambah anggota parlemen Hamdan al-Azemi.
Kecuali jika pemerintah dapat membuat undang-undang yang menjelaskan bagaimana ia akan melembagakan reformasi dan rencana pembangunan, banyak anggota parlemen mengatakan mereka akan memilih menentang undang-undang utang, menurut Times.
Namun, Al-Sheetan menjelaskan bahwa karena suku bunga rendah saat ini, meminjam lebih disukai daripada menggunakan dana kekayaan negara karena pengembalian investasi pada dana tersebut lebih tinggi daripada suku bunga rendah.
Permintaan utang menyusul berita pada hari Selasa bahwa defisit anggaran Kuwait dapat melebar pada tahun fiskal 2020/21 menjadi 14 miliar dinar karena ekonomi terhuyung-huyung dari dampak pandemi virus corona, sebuah dokumen kementerian keuangan mengungkapkan.
Pihak berwenang juga telah mengerjakan berbagai rencana untuk mengurangi jumlah ekspatriat di negara itu. Pada hari Selasa, Kuwait mengumumkan akan berhenti mengeluarkan izin kerja untuk ekspatriat berusia di atas 60 tahun tanpa gelar sarjana, dan tidak akan memperpanjang masa tinggal dan visa apa pun setelah 31 Agustus.
Aturan baru telah dianggap sebagai bagian dari rencana pemerintah untuk memangkas jumlah keseluruhan ekspatriat di negara itu sebanyak 360.000 pekerja. Menurut rencana ini, 150.000 di antaranya adalah ekspatriat berusia di atas 60 tahun.
Komentar