Jurnalpatrolinews – Jakarta : Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengapresiasi program Pelestarian Terumbu Karang untuk Kesejahteraan Masyarakat yang diinisiasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dalam melestarikan terumbu karang memang perlu gerakan bersama, baik antar-instansi pemerintah, swasta, hingga kelompok masyarakat.
“Jika terumbu karang rusak atau terganggu kondisinya, maka semua rantai makanan dan siklus kehidupan biota laut akan terganggu. Bahkan berpotensi menuju kepunahan. Di sinilah pentingnya upaya program pengelolaan terumbu karang,” ujar Menteri Edhy di kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (30/7/2020).
Menyadari peran terumbu karang yang begitu besar dalam ekosistem laut, Edhy meminta penanaman terumbu karang masif dilakukan oleh semua lapisan. Apalagi, lanjutnya, terumbu karang punya manfaat lain yaitu sebagai penghasil oksigen yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya.
KKP sendiri menempatkan program pelestarian dan pengelolaan terumbu karang menjadi program prioritas. Targetnya, 10 persen dari luas perairan Indonesia (setara 32,2 juta hektare) menjadi kawasan konservasi perairan yang termanfaatkan secara berkelanjutan pada 2030. Saat ini, luasan yang dicapai 23,34 juta hektare atau 7,18 persen.
“Kalau kita menanam 1 juta terumbu karang, berarti kita menanam 20 juta pohon. Ini bukti empiris yang harus kita sadari. Jadi kenapa (menanam terumbu karang) harus menunggu nanti-nanti? Menanam terumbu karang bukan hal yang sulit, sangat mudah dilakukan,” tegasnya.
Pelestarian dan pengelolaan terumbu karang hasilnya akan berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi pesisir mengingat biota laut ini punya nilai ekonomi tinggi.
Mengaju pada kajian United Nations Environment Program dua tahun lalu, nilai ekonomi terumbu karang Indonesia mencapai USD37 miliar pada 2030 bila dikelola dengan baik. “Nilai ini tidak semata-mata dari perikanan, namun juga diperoleh dari sektor pariwisata dan sektor lainnya yang berkaitan dengan perekonomian pesisir,” tambahnya.
Edhy menegaskan perlunya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan upaya pelestarian dalam mengelola kekayaan laut Indonesia, termasuk terumbu karang. “Sudah saatnya kebijakan tidak semata-mata hanya untuk melarang pemanfaatan tanpa ada alasan tertentu yang mendasarinya atau tanpa justifikasi berbasis kajian ilmiah. Tentu pemanfaatan pun harus diimbangi dengan upaya konservasi. Kata kuncinya keseimbangan,” pungkasnya.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa punya pendapat serupa. Upaya pelestarian terumbu karang juga harus membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir. Itulah tujuan dari program yang diinisiasi Bapennas hari ini.
“Kekayaan alam kita menjadi salah satu kekuatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Tapi pada saat yang sama kekayaan ini juga harus menjadi tepat kita melakukan pelestarian demi ekosistem dunia,” ujarnya.
“Saya kira berkelanjutan dan berkeadilan itu intinya adalah bukan hanya pelestarian, dalam pengertian melestarikan sumber daya kekayaan kita, tetapi juga kita kita harus berlaku adil dalam memanfaatkan dan adil terhadap ekosistem kita,” terangnya.
Indonesia merupakan bagian dari kawasan utama segitiga karang dunia yang sering juga disebut “Amazon of the Seas”. Dari 800 jenis terumbu karang di dunia, 569 jenis di antaranya tumbuh di Indonesia.
Menteri Edhy menjadi keynote speaker dalam acara Kick Off Coral Reef Rehabilitation and Management Program – Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) “Pelestarian Terumbu Karang untuk Kesejahteraan Masyarakat”.
Acara dibuka oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan diikuti oleh Operation Manager World Bank untuk Indonesia dan Timor-Leste, Rolande S. Pryce; Deputy Country Director Indonesia Resident Mission (IRM) – Asian Development Bank (ADB) Said Zaidansyah; sejumlah kepala daerah, akademisi hingga perwakilan lembaga swadaya masyarakat.
Komentar