Jurnalpatrolinews – Jayapura : Legislator Papua, Emus Gwijangge menyarankan pemerintah berunding dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB/OPM, sebagai upaya meminimalisir konflik bersenjata di Papua.
Katanya, kini konflik bersenjata antara aparat keamanan dan TPNPB/OPM kian meruncing di berbagai daerah di Papua. Di antaranya Kabupaten Intan Jaya dan Puncak.
“Saran saya, pemerintah pusat berunding, berdialog dengan TPNPB, OPM, ULMWP dan pihak lain yang selama ini menyetakan berjuang untuk Papua merdeka, agar situasi ini tidak berlarut larut,” kata Emus Gwijangge kepada Jubi, Selasa (23/2/2021).
Anggota komisi bidang pemerintahan, politik, hukum, keamanan dan hak asasi manusia itu mengatakan, jika konflik bersenjata terus berlangsung yang korban adalah warga sipil.
“Yang punya senjata inikan mereka. Pihak TPNPB/OPM dan aparat keamanan. Pemerintah mesti berani membuka ruang. Tanyakan apa keinginan mereka. Kalau dibiarkan akan mengorbankan warga sipil dan mengganggu pembangunan di Papua,” ujarnya.
Katanya, apapun upaya pihak di Papua menyelesaikan masalah kalau tak ada dukungan pemerintah pusat, akan sia sia karena keputusan tertinggi ada pada pemerintah pusat.
“Kalau Aceh bisa duduk berdialog, kenapa Papua tidak. Jangan hanya sibuk bicara kelanjutan Otsus dan pemekaran. Akar masalah utama di Papua ini yang mesti dicari dan diselesaikan. Saya pikir mereka akan mau kalau diajak duduk bersama mencari solusi terbaik untuk Papua,” ucapnya.
Pegiat Hak Asasi Manusia atau HAM di Papua, Theo Hesegem meminta pemerintah mesti serius menyelesaikan masalah Papua, agar konflik di sana tidak terus terjadi.
Menurutnya, belakangan ini konflik bersenjata antara aparat keamanan dan pejuang kemerdekaan Papua kian meruncing di beberapa daerah.
Akan tetapi kata Hesegem, seakan tidak ada upaya pemerintah menghentikan konflik yang berdampak terhadap warga sipil itu.
“Kalau saya, perlu ada penanganan serius oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat jangan seakan lepas tanggung jawab dan menyerahkan semuanya kepada para pihak di Provinsi Papua. Itu keliru,” kata Theo Hesegem sehari sebelumnya.
Hesegem mengatakan, bicara konflik di Papua mesti secara menyeluruh. Tidak hanya pada wilayah wilayah tertentu. Sebab situasi yang terjadi di Bumi Cenderawasih kini dilatarbelakangi masalah ideologi.
“Bukan masalah makan dan minum. Masalah ideologi itu akan terus ada sampai kapan pun. Semua pihak wajib turun tangan mengakhiri kekerasan di Papua. Polda, Kodam, Pemprov Papua, DPR Papua, Majelis Rakyat Papua, hanya bicara saja itu tidak cukup,” ujarnya.
Katanya, kebijakan penambahan pasukan ke Papua melakukan pengamanan di daerah konflik, juga bukan solusi yang tepat. Sebaliknya, dapat menimbulkan masalah baru dan memperuncing keadaan.
“Proses penyelesaian menurut saya, setidaknya lewat dialog dengan difasilitasi pihak ketiga yang netral,” ucapnya. (jubi)
Komentar