JurnalPatroliNews – Jakarta, Pemerintah merencanakan untuk memulai vaksinasi kepada sebagian masyarakat Indonesia, mulai November 2020 mendatang. Sayangnya, setelah ada vaksin pun, ekonomi belum akan bisa pulih dari dampak covid-19.
Ekonom Senior sekaligus Menteri Keuangan (Periode 2013-2014) Chatib Basri menjelaskan, proses pemulihan ekonomi tidak bisa serta merta terjadi setelah adanya vaksin.
Indonesia masih akan dihadapkan dengan persoalan terkait distribusi vaksin di dalam negeri.
“Katakanlah vaksin tersedia Januari atau Desember tahun ini. Terus kita mau kasih berapa orang, saya membaca kira-kira 170 juta sampai 180 juta, dalam jangka pendek 25 juta dan fokus ke tenaga kesehatan dan lansia,” ujar Chatib dalam diskusi virtual yang membahas APBN 2021, Selasa (13/10/2020).
Dalam melakukan distribusi, setidaknya, kata Chatib butuh waktu penuh satu tahun. Selama proses distribusi, protokol kesehatan pun tetap harus diterapkan. Hal ini menyebabkan, produksi vaksin di perusahaan tidak bisa berlangsung 100%.
ika demikian, maka pemerintah pun tidak bisa untuk langsung mengandalkan investasi swasta di tahun depan. Belanja pemerintah masih menjadi salah satu faktor pendorong kinerja perekonomian di tahun depan.
“Kick in di 2021? Saya kira enggak, karena terlihat di banking sector, LDR [loan to deposit ratio] turun, likuiditas bank baik. Artinya uang banyak tidak ada yang pinjam. Karena ngapain kalau tidak ada yang minta barang, tapi tetap produksi dan cuma jadi stock,” tuturnya.
Kondisi pasar keuangan saat ini, kata Chatib merupakan sebuah fenomena credit crunch, yakni keenganan perbankan untuk menyalurkan kredit karena tidak ada permintaan.
Oleh karena itu, menurut dia kunci untuk menjaga perekonomian dalam waktu dekat adalah dengan menambah kebijakan fiskal yang harus dilanjutkan. Misalnya saja dalam pemberian bantuan langsung tunai (BLT).
“Yang harus didorong itu adalah middle-income group. Mereka nggak spend karena keputusan mereka untuk spend dipengaruhi oleh behaviour yang saya bilang tadi itu,” jelas dia.
Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro. Menurut dia, kondisi saat ini pemerintah semestinya harus berfokus pada penanganan covid-19. Pemerintah semestinya bisa untuk tidak membuat penularan covid-19 berlarut-larut.
“Semakin lama kita berkutat pada masalah covid-19, semakin kecil peluang menarik investor ke sini. Di capital market, equity itu prefer untuk put back ke negara-negara non Asia, dibandingkan masuk ke ASEAN. Karena dia memiliki story pertumbuhan yang baik. Indonesia perlu memikirkan ke pemulihan demand,” jelas Andry.
Seperti diketahui, Menko Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Airlangga Hartarto mengatakan tahun ini akan menyiapkan 30 juta vaksin. Jika tidak aral melintang, masyarakat akan mulai melakukan vaksinasi pada kuartal IV-2020 atau tepatnya pada November 2020 mendatang.
Selain itu, pemerintah sedang menyiapkan 50 juta dosis vaksin Covid-19 untuk digunakan di Tanah Air. Puluhan juta dosis vaksin tersebut merupakan dosis yang dipesan pertama kali oleh Indonesia.
“Tahun ini diharapkan 30 juta vaksin dan itu berasal dari Casino. Astrazeneca 50 juta vaksin,” jelas Airlangga saat video conference di BNPB, Senin (12/10/2020).
Menurut Airlangga, pemenuhan vaksin Covid-19 ini memang menjadi fokus pemerintah untuk jangka pendek. Paling tidak, kata dia, Indonesia harus memiliki persediaan vaksin Covid-19 dalam jumlah yang memadai.
“Fokus kita ke depan tentu pengadaan vaksin itu kita harus secure. Sebab 215 negara ini sedang (bersama-sama) mengejar vaksin. Sehingga kita sudah kira-kira secure untuk 60 juta dosis vaksin yang dual dose,” kata Airlangga.
(cnbc)
Komentar