JurnalPatroliNews, Bandung – Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Rina Indiastuti kemarin melantik pejabat Dekan dan Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah Pascasarjana di lingkungan Unpad, Sabtu (2/1).
Salah satu Wakil Dekan yang dilantik adalah Dr. Asep Agus Handaka Suryana. Ia diangkat menjadi Wadek Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan.
Ternyata Dr. Asep disinyalir merupakan salah satu eks aktifis organisasi terlarang HTI, yang telah dibubarkan oleh pemerintah karena anti-Pancasila.
Dari penelusuran, Dr. Asep bahkan pernah menjadi Ketua DPD II HTI Kota Bandung.
Sepak terjang Dr. Agus Handaka dalam mengkampanyekan sistem khilafah.
Mengetahui fakta ini, alumni Unpad langsung menyebarkan pernyataan sikapnya. Dan rencananya besok, Senin 4 Januari 2021, alumni Unpad akan menggelar Konferensi Pers terkait hal ini.
Berikut pernyataan sikap dari alumni Unpad yang hingga kini masih terus bergulir dari berbagai Whatsapp group.
PERNYATAAN SIKAP TERKAIT PENGANGKATAN KADER HTI JADI WAKIL DEKAN DI UNPAD
Di saat pemerintah telah melakukan tindakan tegas terhadap organisasi radikal dan anti Pancasila, ini sungguh sangat ironi dengan apa yang dilakukan Rektor Unpad. Malah mengangkat Kader HTI bahkan pernah menjadi Ketua HTI Kota Bandung untuk menjadi Wakil Dekan di Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan.
Ini sungguh tindakan rektor tersebut telah diluar batas etika seorang pejabat tinggi di lingkungan pendidikan, yang seharusnya ikut mengawal dan melaksakan apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat terhadap organisasi organisasi radikal yang anti Pancasila, terlebih HTI yang sudah sangat terang terangan ingin menegakan khilafah, membubarkan NKRI dengan Pancasila.
Ini harus kita waspadai bersama, apakah seorang rektor yang merupakan pimpinan tertinggi di Unpad, apakah tidak tahu profiling seseorang yang akan diangkat jadi pejabat di lingkungan Unpad? Kalau tidak tahu rasanya tidak mungkin, terlebih pejabat yang diangkat adalah bukan kader HTI biasa, tapi seorang ketua DPD HTI di Kota Bandung pula, bahkan banyak jejak digitalnya di media sosial yang menunjukan pejabat tersebut adalah pimpinan HTI di Kota Bandung.
Melihat fenomena tersebut, sungguh sangat miris, Unpad bisa mengangkat seseorang yang terang benderang merupakan kader HTI jadi pejabat di lingkungannya dan ini bukan kecolongan yang tidak sengaja, tapi lebih harus dicurigai ada konspirasi apa di balik semua ini.
Maka untuk itu, kami dari Alumni Unpad Peduli Pancasila menuntut :
1. Batalkan pengangkatan Wakil Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan, yang sudah sangat jelas pejabat tersebut adalah kader serta pimpinan HTI, bukan kader biasa.
2. menuntut kepada kementrian Pendidikan dan Kebudayaan agar segera menurunkan tim investigasi untuk melakukan kajian yang mendalam dan konprehensif kenapa Unpad bisa mengangkat kader dan pimpinan HTI jadi pejabat di lingkungannya. Kalau ada konspirasi di internal Unpad bisa ketahuan.
3. Karena ini menyangkut ideologi Negara, meminta kepada fihak aparat hukum, serta Badan Intelejen Negara, untuk ikut terlibat melakukan investigasi di lingkungan Unpad, sehingga bisa terdeteksi profiling siapun yang ikut terlibat dalam organisasi radikal yang anti Pancasila.
Demikian pernyataan sikap ini kami buat agar menjadi pelajaran bagi kita semua dalam menjaga dan merawat Unpad dari rongrongan ideologi dan paham politik khilafah, yang tidak sesuai dengan prinsip kebangsaan kita, NKRI, PANCASILA, UUD 1945, dan BHINEKA TUNGGAL IKA.
Terima Kasih.
Alumni Unpad Peduli Pancasila.
1. Budi Hermansyah
2. Ummy Latifah
3. Mustanif Hanif
4. Ida Heldrawati
5. Guntur Primagotama
6. Mursid W. Kusumo
7. Irmensyah
8. Charlie. M.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Silahkan lanjutkan isi sendiri..
Alumni Unpad Peduli Pancasila.
(*/lk)
Komentar