NKRI Harga Mati, Pimpinan DPR Kutuk Benny Wenda Deklarasi Papua Merdeka

JurnalPatroliNews – Jakarta,– Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menyatakan bahwa Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda tidak paham Pancasila.

Hal tersebut disampaikan Azis merespons langkah Benny mendeklarasikan kemerdekaan dan diri sebagai Presiden sementara dalam pemerintahan sementara Papua bertepatan 1 Desember kemarin. Dia mengutuk langkah Benny Wenda.

Menurutnya, Pancasila adalah dasar pemersatu bangsa dan Papua serta Papua Barat merupakan inti dari kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Benny Wenda ini tidak paham Pancasila, justru Pancasila menjadi dasar pemersatu bangsa. Dalam konsep Pancasila inilah Papua maupun Papua Barat merupakan inti dari kerangka NKRI. Dunia International pun mengakui wilayah NKRI secara utuh. Ini final and binding. NKRI Harga Mati,” kata Azis kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (2/12).

Azis menyatakan Benny seharusnya memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dalam kerangka Pancasila dan NKRI.

Ia pun mengutuk langkah Benny yang mengklaim pembentukan pemerintahan sementara Papua. Menurutnya, Papua Barat merupakan provinsi yang tidak terpisahkan dari NKRI.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menyebut langkah Benny mendeklarasikan kemerdekaan dan diri sebagai Presiden sementara dalam pemerintahan sementara Papua tidak terpuji dan tidak memiliki dasar yang jelas.

“Klaim sepihak seperti ini kita kutuk secara tegas dan juga bagi yang mendukung kita akan tindak secara tegas,” ujarnya.

“Masyarakat Papua Barat tidak terlibat dalam pembentukan oleh ULMWP, sehingga tidak ada dasar yang kuat atas klaim tersebut. Keberadaan Papua Barat itu clear sesuai dengan konstitusi Indonesia, nilai-nilai Pancasila dan pengakuan dunia Internasional.” imbunya.

Azis pun mendesak pemerintah segera mengambil langkah-langkah agar provokasi tanpa dasar oleh kelompok ULMWP tidak mejadi liar di masyarakat. Ia juga meminta Pemerintah Papua Barat mengambil sikap tegas dalam menyikapi langkah Benny.

“Kita semua sama dari Sabang sampai Merauke, kita semua bagian dari Indonesia dan saling menghormati, rukun dan hidup berdampingan. Itu lah Indonesia. Untuk memahami ini, perlu berada di Indonesia, tidak bisa asal main klaim dari luar negeri,” katanya.

Sebelumnya, Benny mengumumkan pembentukan Pemerintah Sementara West Papua, Selasa (1/12). Baginya, pengumuman itu menandai intensifikasi perjuangan melawan penjajahan Indonesia di wilayah Papua yang berlangsung sejak 1963.

“Hari ini, kami mengumumkan pembentukan Pemerintah Sementara Papua Barat. Kami siap mengambil alih wilayah kami, dan kami tidak akan lagi tunduk pada aturan militer ilegal Jakarta,” kata Benny dalam siaran pers yang diunggah di situs resmi ULMWP, Rabu (2/12).

(*/lk)

Komentar