Pangdam Udayana Minta Komponen Pariwisata di Bali Jangan Nekat Demo

Pangdam IX Udayana Mayjen TNI Maruli Simanjuntak (Antara)

JurnalPatroliNews – Denpasar – Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, meminta komponen pariwisata di Bali jangan nekat menggelar aksi demo hanya karena menganggap kebijakan pemerintah merugikan sektor pariwisata.

Pangdam mengingatkan aksi demo justru akan berdampak buruk terhadap pariwisata dan Bali. Hal ini disampaikan Pangdam di sela acara ‘Sambung Wirasa dengan Insan Pers’ di Media Center Korem 163/Wirasatya, Jalan Melati Denpasar, Kamis (16/12) siang, menanggapi isu segelintir kalangan pariwisata hendak menggelar demo. Pangdam mengaku memahami situasi para pelaku pariwisata dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini. Namun, perlu disadari bahwa pemerintah tidak bisa dengan mudah mengambil keputusan.

Bacaan Lainnya

Saat ini, kata Pangdam, banyak sekali isu yang menganggap pemerintah terkesan mempersulit kedatangan wisatawan mancanegara ke Bali. “Saya katakan logikanya tidak masuk akal, karena tidak ada untungnya. Malah yang ada adalah tambah sulit,” tegas Pangdam.

Menurut Pangdam, pemerintah tidak bodoh dalam mengambil kebijakan. Pemerintah Indonesia termasuk berani dalam mengambil kebijakan dengan memberi kelonggaran aktivitas di tengah pandemi Covid-19, meskipun sedikit demi sedikit. Pemerintah juga tidak sampai ambil kebijkakan lockdown, sebagaimana dilakukan beberapa negara lain.

Diingatkan Pangdam, demo adalah hak. Tetapi, perlu diingat aksi demo itu justru bisa menyusahkan Bali. Menghadapi situasi saat ini, seharusnya semua elemen masyarakat kompak untuk bisa melewati pandemi Covid-19. Harapannya, kepercayaan wisatawan mancanegara meningkat.

Pemerintah, kata Pangdam, sudah mempermudah penerbangan masuk ke Indonesia. Tetapi, aturan di negara asal wisatawan sangat ketat, sehingga belum memungkikan melancong ke luar negeri. Pangdam kemudian membandingkan aturan karantina di berbagai negara.

“Indonesia terapkan karantina hanya 3 hari (belakangan naik jadi 10 hari menyusul munculnya kasus varian Omicron, Red). Kalau di China, karantina (bagi pelaku perialanan luar negeri) sampai 3 minggu. Begitu pula di negara lain,” katanya.

“Kalau negara lain sampai berlakukan kebijakan lockdown, pemerintah kita tidak ada melakukan itu. Pemerintah sangat hati-hati, bukan mempersulit. Kalau terjadi peningkatan kasus Covid-19 dan banyak orang mati, siapa yang tanggung jawab?” lanjut Jenderal TNI Bintang Dua ini.

Pos terkait