Jurnalpatrolinews – Seoul : Pada bulan Juli 20, sebuah webinar tentang gerakan keagamaan yang baru di Korea Se- latan dan dimensi-dimensi politik, keagamaan, dan sosial dengan adanya krisis COVID- 19 yang baru muncul mengundang para cendekiawan internasional dan para ahli dalam bidang agama, hukum internasional, dan hak-hak asasi manusia.
Berjudulkan “COVID-19 dan Kebebasan Beragama: Mengkambing-hitamkan Shincheonji di Korea Selatan”, webinar tersebut membahas isu-isu yang baru muncul tentang se- rangan agresif dari gereja-gereja Protestan di dalam negri yang kuat secara politik kon- servatif dan fundamental terhadap denominasi Kristen yang baru dan bertumbuh dengan pesat yang bernama Gereja Yesus Shincheonji (Langit yang Baru dan Bumi yang Baru) yang didirikan tahun 1984.
Gerakan Kristen yang baru oleh Shincheonji tersebut telah menjadi target dari “pen- ganiayaan dari protestan-protestan fundamental” karena perkembangan keagamaannya yang sangat berhasil “dari protestan-protestan fundamentalis dan konservatif yang melihat Shincheonji sebagai saingan dan yang ingin menghancurkannya,” kata Massimo Introvigne sebagai Sosiolog Agama Italia yang telah mempelajari Shincheonji sebelum dan sesudah pandemic COVID-19 dan telah mempublikasikan laporan pertama mengenai kelompok keagamaan tersebut dalam Bahasa Inggris.
Alessandro Amicarelli, Ketua European Federation for Freedom of Belief, menunjukkan bahwa pemerintah Korea Selatan telah mempermasalahkan Shincheonji sebagai penyebab dari krisis COVID-19 untuk menutup gereja. “Sudah ada 30 orang lain yang dites positif sebelum pasien ke-31 (seorang anggota Shincheonji yang dikritik dalam penyebaran virus). Banyak orang China termasuk yang dari Wuhan telah mengunjungi Daegu (Korea Selatan) dan infeksi tersebar, “katanya.
Willy Fautre, Direktur Human Rights Without Frontiers (HRWF), berkata bahwa se- rangan yang baru-baru ini terjadi pada Shincheonji dapat dilihat sebagai sebuah upaya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Protestan fundamentalis di Korea Selatan un- tuk melemahkan dan menghancurkan pesaing dalam pasar keagamaan. Dia menam- bahkan, “Pelanggaran Hak-hak asasi manusia terhadap para anggota Shincheonji me- lalui program pemaksaan pindah agama (yang juga disebut pemrograman ulang) dengan menculik dan mengurung selama sepuluh tahun terakhir telah dilakukan se- bagai akibat kegagalan persaingan dari gereja-gereja Protestan di negara tersebut.”
Ciaran Burke, Profesor Asosiasi di Universitas Derby, mengatakan bahwa otoritas- otoritas Kesehatan Korea Selatan secara eksplisit menghubungkan Shinchoenji dan wa- bah COVID-19 sampai sekarang walaupun hubungan yang lebih besar antara virus dan kasus-kasus terkonfirmasi telah ditemukan di gereja-gereja lain. Ia juga menyampaikan keprihatinan-keprihatinan akan “pengumpulan informasi pribadi dari 300.000 anggota domestik and internasional oleh pemerintah yang mana adalah kemungkinkan pelanggaran perjanjian internasional, terlebih dalam International Covenant on Civil and Polit- ical Rights (ICCPR) Korea Selatan yang disahkan di tahun 1990.”
Penuntutan mengawali investigasi atas para pemimpin Shincheonji termasuk pendirinya Man Hee Lee untuk dugaan peranannya dalam penyebaran COVID-19. Tiga pejabat Shincheonji ditahan pada tanggal 8 Juli atas tuduhan memainkan peranan dalam wabah pada tahap awal dengan “(menyerahkan) daftar anggota yang tidak akurat.”
“Pihak-pihak berwenang telah mengabaikan permintaan untuk merubah kata ‘sekte’ dalam laporan-laporan resmi mereka ketika merujuk pada gereja Shincheonji. Pemerintah-pemerintah lokal mendukung para penduduk untuk melaporkan kon- gregasi dan fasilitas-fasilitas Shincheonji kepada pihak-pihak berwenang, menyebabkan stigma bahwa anggota-anggota harus diperlakukan sebagai penjahat-penjahat,” kata pe- jabat Shincheonji di dalam webinar.
Sebuah pernyataan yang baru-baru dikeluarkan oleh “keluarga-keluarga dari orang yang meninggal dan korban-korban COVID-19” menuliskan bahwa “ribuan kerusakan dan kematian dari orang Korea menunjukkan kegagalan respon awal untuk mencegah virus oleh pemerintah.” Sebagai tambahan, Menteri Keadilan Choo Mi-ae “telah membiarkan pasien-pasien COVID-19 dari China untuk masuk ke Korea, menyebabkan penyebaran wabah virus di seluruh negri, yang telah menyebabkan kematian-kematian dari orang- orang Korea.” Pernyataan itu juga menyatakan bahwa ia mencoba menghindari tanggung jawabnya atas kerusakan dengan “memberi perintah langsung ke para jaksa untuk penyergapan dan penangkapan-penangkapan atas Gereja Shincheonji”.
Sebuah stasiun televisi tenama Korea Selatan, MBC telah melaporkan bahwa penyelidi- kan yang terjadi baru-baru ini di Daegu, pusat dari penyebaran wabah COVID-19 dalam Korea Selatan telah menambahkan tekanan kepada kegagalan respon awal untuk mencegah virus oleh pemerintah. Laporan itu mengutip analisis dari sebuah rumah sa- kit universitas lokal, yang menyatakan bahwa setidaknya 180.000 dari total populasi 2.4 juta orang di kota Daegu terinfeksi COVID-19, 27 kali dari 6.800 kasus terkonfirmasi yang resmi. Banyak dari kasus-kasus yang terkonfirmasi, lebih dari 5.000 adalah angota- anggota Gereja Shincheonji karena informasi pribadi mereka telah dikumpulkan oleh pemerintah, sementara sisanya 180.000 kemungkinan infeksi belum diinvestigasi.
Komentar