JurnalPatroliNews – Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) terus memacu terciptanya ekosistem pembiayaan awal yang sehat untuk mendukung kelangsungan program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih. Salah satu strategi yang kini digencarkan adalah mendorong kemitraan dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) agar mampu menyediakan dukungan modal dan pendampingan manajerial.
Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menyatakan bahwa berbagai lembaga potensial telah siap bersinergi, termasuk LPDB-KUMKM, Bank Pembangunan Daerah, bank-bank anggota Himbara, dan tentu saja KSP yang sudah berpengalaman. Kolaborasi tersebut diharapkan bisa menjamin kelancaran operasional Kopdes/Kel Merah Putih sejak awal peluncurannya.
“Saya minta KSP yang telah eksis turut terlibat aktif, tidak hanya lewat pembiayaan, tapi juga pelatihan, pendampingan bisnis, dan asistensi manajerial,” kata Budi Arie dalam Rapat Koordinasi Skema Pembiayaan Kopdes/Kel Merah Putih Melalui KSP, di Jakarta, Rabu (25/6/2025).
Menkop juga menekankan bahwa keterlibatan KSP dalam mendukung program ini akan meningkatkan daya saing koperasi agar mampu sejajar dengan bank umum. Sebab, program ini menyasar langsung kebutuhan masyarakat dan memiliki potensi besar dalam memperkuat ekonomi desa.
Target nasional sendiri adalah 80.000 unit Kopdes/Kel Merah Putih sudah aktif beroperasi paling lambat Oktober 2025. Untuk itu, penguatan kerja sama antara semua pemangku kepentingan menjadi sangat penting.
Sejauh ini, beberapa KSP telah bersedia membiayai 19 unit Kopdes/Kel percontohan, antara lain:
- KSP Makmur Mandiri (2 unit),
- KSPPS Nusa Ummat Sejahtera (2 unit),
- KSP Sahabat Mitra Sejati (2 unit),
- Kopsyah Benteng Mikro Indonesia (3 unit),
- KSP Mitra Dhuafa (2 unit),
- KSP Kopdit Pintu Air (3 unit),
- KSP Nasari (3 unit) di Jawa Tengah, Sumut, dan DKI Jakarta,
- serta KSP TLM Indonesia (2 unit) di Bali dan NTT.
“Saya optimis, jumlah koperasi yang terlibat akan terus bertambah dalam waktu dekat,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Kemenkop UKM, Ahmad Zabadi, menjelaskan bahwa Kopdes/Kel Merah Putih diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa yang inklusif. Maka dari itu, dukungan pembiayaan tidak cukup hanya disediakan, tetapi juga harus terstruktur dan berkelanjutan.
“Koperasi ini harus memberi dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Jadi indikator keberhasilannya bukan hanya beroperasi, tapi juga mampu memberdayakan,” jelas Zabadi.
Menurutnya, Kemenkop juga tengah menyusun sistem peringatan dini (early warning system) agar koperasi yang mulai menunjukkan tanda-tanda masalah bisa segera diintervensi. Pengawasan intensif akan dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop.
Dalam hal pembiayaan, skema yang ditawarkan adalah kemitraan usaha langsung antara KSP dan Kopdes/Kel. KSP juga diberi keleluasaan memilih desa yang dijadikan percontohan awal.
“Pemerintah sedang merancang skema pembiayaan yang paling fleksibel dan berdaya saing. Opsi untuk menggandeng KSP menjadi solusi paling realistis saat ini sebelum menggandeng lembaga keuangan besar lainnya,” kata Zabadi.
Ia menambahkan, skema pembiayaan akan mengacu pada model LPDB, yang mencakup grace period, jaminan ringan, dan bunga bersaing sebesar 6 persen. Pemerintah yakin masih banyak KSP yang memiliki likuiditas kuat dan siap terlibat dalam program strategis nasional ini.
“KSP yang tumbuh dari desa harus ikut berkembang bersama program Kopdes/Kel Merah Putih. Ini peluang besar yang tak boleh disia-siakan,” tutup Zabadi.
Komentar