JurnalPatroliNews – Jakarta,– Kementerian Pertahanan disebut akan melakukan pembelian sejumlah alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) untuk memenuhi kebutuhan tiga matra Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Rencana ini tertuang dalam dokumen rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Kementerian Pertahanan dan TNI tahun 2020-2024. Pemenuhan alpalhankam itu ditaksir memerlukan pendanaan sekitar US$ 124.995.000.000 atau setara Rp1,7 kuadriliun.
Perpres itu merupakan tindak lanjut rencana strategis khusus 2020-2024. Dalam dokumen itu disebutkan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan sebesar Rp1,7 kuadriliun, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan akan mengajukan pinjaman ke luar negeri. Dalam dokumen Alpalhankam ini disebutkan bahhwa pengadaan alutsista akan berlangsung sampai 2024. Sedangkan proses pembayaran utang dan bunganya berjalan 5 Renstra atau sampai 2044.
Pengamat Pertahanan Connie Rahakundini juga mengungkapkan temuan atas dokumen Perpres tersebut. Dia mengaku kaget saat mengetahui rancangan tersebut sebab sebelumnya dia kerap terlibat dalam rancangan renstra sebelum Prabowo Subianto menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
“Saya rasanya sering membaca renstra dalam keterlibatan saya dari 2007 ngurusin pertahanan. Tapi pas saya lihat rentsra itu saya kaget, akhirnya saya dapatkan dokumen itu,” kata Connie kepada wartawan, Sabtu (29/5).
Tak berbeda dengan dokumen yang diterima rekan media, Connie juga membenarkan bahwa temuan yang didapat terkait pengadaan alpalhankam itu akan berjalan untuk anggaran 2020-2024.
“Pertanyaan saya sederhana saja, ini anggaran pertahanan sebesar ini dalam 3 tahun kita mau beli apa? Mau perang ke mana, alutsista apa yang mau kita bikin?” kata dia.
Tak hanya itu, Connie juga mengungkapkan saat ini Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Asrena di masing-masing matra TNI belum mengetahui rencana Prabowo terkait anggaran pinjaman itu.
Hal ini kata dia bisa dibuktikan dengan pernyataan Hadi di Komisi I DPR RI saat rapat kerja berlangsung. Hadi yang ditanya terkait dana bengkak itu mengetahuinya, namun tidak tahu peruntukan yang dirancang Prabowo.
Dalam Perpres Alpahankam Pasal 2 Ayat (2) juga dirinci mengenai rencana pengeluaran alpalhankam itu. Seperti untuk akuisisi Alpalhankam sebesar US$ 79.099.625.314, pembayaran bunga tetap selama lima renstra US$ 13.390.000.000, dana kontijensi serta pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam sebesar US$ 32.505.274.686.
Kemudian dalam Pasal 3 Ayat (3) disebutkan Perencanaan Kebutuhan (Renbut) telah teralokasi US$ 20.747.882.720 pada Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah Khusus Tahun 2020-2024.
Sedangkan pada Ayat (4) dijelaskan selisih dari Renbut yakni US$ 104.247.117 280 yang akan dipenuhi pada Renstra Tahun 2020-2024.
Respons Istana dan Kemenhan
Terkait dokumen rancangan Perpres ini, rekan media berulang kali meminta pihak Kemhan melalui Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak untuk buka suara, namun yang bersangkutan enggan memberi tanggapan. Sementara itu Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga belum menanggapi terkait rancangan perpres tersebut.
Rekan media juga telah mencoba menghubungi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kemensetneg Tomo Setya Utama namun belum mendapat respons. Begitupun Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko dan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman tak menanggapi pesan WhatsApp maupun panggilan telepon rekan media terkait hal ini.
(*/lk)
Komentar