JurnalPatroliNews – Jakarta,– Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Universitas Pamulang menggelar Webinar Nasional dengan tema utama “RUU Haluan Ideologi Pancasila: Penguatan atau Degradasi Ideologi?” pada Minggu (28/6/2020). Webinar ini dihadiri lebih dari 300 peserta.
Wakil Ketua  Komisi Hukum dan Perundangan-undangan Zainal Arifin Hoesein sebagai salah seorang narasumber dalam seminar ini menekankan bahwa dalam konsensus terdapat tiga unsur penting.
“Dalam konsesus ada 3 hal penting yaitu cita-cita bersama bisa didalami dalam UUD 45, kesepakatan tentang landasan penyelenggaraan negara, dan kesepakatan tentang bentuk dan prosedur negara,” ujarnya.
Selain itu, menurutnya memahami Pancasila  tidak bisa hanya satu paham, tetapi berbagai paham baik akademik hingga penetepan konstitusi negara.
Terkait Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) Zainal menjelaskan bahwa dalam RUU tersebut sebenarnya tidak menjadi masalah jika untuk memperkuat kelembagaan dan mencantumkan TAP MPRS No.25 Tahun 1966.
“Sebenarnya RUU ini tidak telalu menjadi soal jika terkait kelembagaan dan memasukan TAP MPRS No.25 Tahun 1966 pembubaran Partai Komunis Indonesia,” ujarnya.
Zainal menekankan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala hukum yang ada.
Hal senada dijelaskan oleh Wakil 1 Dewan Perwakilan Daerah Abdul Kholik yang menekankan bahwa hal ini merupakan momentum penting untuk menata parlemen bangsa kita kembali.
“Momen ini juga sebenarnya bisa digunakan untuk menyusun parlemen bangsa kita kembali,” tambah Abdul.
Sementara itu Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Karjono menjelaskan bahwa RUU HIP ini juga bertujuan untuk memperkuat kelembagaan BPIP dalam melakukan pembinaan Ideologi Pancasila.
Terkait TAP MPRS No 25 Tahun 1966 Â Karjono menambahkan memang ini harus dimasukan dalam RUU HIP.
“Memang seharusnya dimasukan terkait TAP MPRS No 25 tahun 1966 tersebut tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia,” jelas Karjono Terkait penundaan RUU HIP dilakukan agar adanya dialog antara DPR dengan seluruh lapisan masyarakat  terkait aspirasi atau masukan lainnya.
“RUU ditunda pembahasan karena untuk memberikan kesempatan DPR untuk berdialog dan menjaring lebih jauh lagi aspirasi atau masukan Dari setiap lapisan masyarakat.
Komentar