Jurnalpatrolinews – Jayapura : Mencermati perkembangan sosial politik yang berkaitan dengan isu Papua merdeka khususnya perjuangan yang dilakukan di luar negeri menjadi satu catatan khusus dari Marinus Yaung, salah satu akademisi Uncen yang selama ini mengamati persoalan politik di Papua.
Ia memberi catatan cukup panjang dari ulasannya diakhir tahun 2020 terkait perjuangan Papua merdeka yang dilakukan dari luar negeri.
Ia memaparkan lebih banyak soal kondisi terkini setelah Benny Wenda, satu tokoh sentral perjuangan Papua mengeluarkan pernyataan dan mengklaim sebagai presiden pada pemerintahan sementara West Papua.
Menurut Marinus Yaung, ada yang yang perlu diingat bahwa deklarasi kemerdekaan Benny Wenda (BW) adalah manufer politik Beny sendiri agar semakin mendapat simpati dan dukungan dunia internasional.
Akan tetapi analisa Yaung disini BW dan kelompoknya seperti Sem Karoba, Jeneifer Robinson (pengacara dan penasehat BW) melakukan langkah keliru dari strateginya yang justru merusak isu internasionalisasi Papua sendiri.
BW dianggap mengambil langkah yang keliru dibalik tujuan menarik simpati dunia internasional karena ada tahapan yang tidak dipelajari dengan baik oleh BW dan kelompoknya.
“Tahapan pertama yang perlu diperhatikan adalah tidak semua isu bisa menjadi isu regional serta isu internasional dan mendapat dukungan dunia internasional. Apa yang diperjuangkan BW adalah dua isu besar. Pertama soal isu kedaulatan Indonesia atas Papua yang dianggap ilegal dan isu kejahatan kemanusiaan di Papua tapi ada yang keliru,” ujar Marinus Yaung di Jayapura, Selasa (29/12).
Pertama, ketika BW mempertanyakan kedaulatan Indonesia atas Papua maka isu ini tidak akan mendapat dukungan dari dunia internasional. Tetapi ketika ia memainkan isu kemanusiaan dengan sorotan HAM Papua maka ini akan mendapat simpati dunia internasional. Lalu naik ke tahapan berikutnya dan tahapan ini yang dianggap paling berbahaya.
Dalam tahapan ini kata Yaung seharusnya BW lebih berhati – hati karena dalam tahapan ini yang harus dilakukan adalah membangun konsolidasi yang solid diantara kelompok – kelompok nasionalis Papua.
Hanya BW dianggap lemah untuk yang satu ini. Sebab ia bukan seorang organisator, manager dan leadership yang mampu mengelola dan mengkonsolidasi dengan baik elit – elit politik yang terdiri dari berbagai macam faksi.
“BW mencoba melakukan one man one show dan ini berbahaya sekali jika muncul dengan menonjolkan figur sendiri di panggung politik internasional. Pasalnya dunia internasional akan melihat apakah mereka tokoh ini bersatu atau tidak. Apakah berjuang bersama – sama atau tidak dan jika memunculkan hanya untuk sosok pribadi maka simpati internasional akan berkurang,” paparnya.
“Nah disini yang saya sebut langkah yang salah, ia malah mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua di Inggris dan ini sebuah langkah yang keliru dan berpotensi besar merusak perjuangan Papua merdeka yang sudah terkonsolidasi dengan baik,” sambung Dosen Fisip Uncen tersebut.
Pria yang baru saja lulus S2 ini menambahkan bahwa dalam tahapan itu BW seharusnya justru memperkuat basis – basis perjuangan politik yang baru namun ini tidak dilakukan. Seharusnya setelah basis politik di Vanuatu, ia bisa membangun basis politik yang baru semisal di Afrika atau disalah satu negara yang memegang hak veto PBB.
“Inggris bukan basis perjuangan kemerdekaan Papua. Sebab pemerintahan Inggris tidak sepenuhnya mendukung perjuangan BW. BW hanya didukung beberapa elit politik di parlemen Inggris dan bukan negara. Ini berbeda dengan Vanuatu yang elit sertan negaranya mendukung dan BW saya anggap belum mampu,” singgung Yaung.
Ia melanjutkan bahwa ada pesan yang perlu dipahami aktifis Papua merdeka bahwa upaya BW ini sudah gagal dalam menginternasionalisasi tahap kedua. Itu karena BW tidak mampu membangun basis politik di luar Vanuatu.
Berbeda dengan perjuangan Timor Leste yang juga menempatkan orang di Vanuatu lalu di Zambia, Afrika, lalu Marti Alqatiri yang notabene seorang muslim juga ditempatkan di sana. Ada juga di Portugal.
“Portugal menggarap Eropa, Zambia menggarap Afrika dan Vanuatu menggarap Pasifik kemudian menaruh perwakilannya di China dimana ada Jose Ramos Horta dan Marti Alqatiri. China salah satu pemegang hak veto di PBB,” tambahnya.
Dari perjuangan Timor Leste ini nama Xanana Gusmao menjadi satu tokoh sentral yang memimpin gerilya di Timor Leste namun terkoneksi dengan jaringan internasional. Nah jaringan kerja seperti ini tidak dimiliki Benny Wenda.
Karena itulah pada tahapan kedua ini ia belum membangun jaringan seperti di atas tadi. Tapi malah mendeklarasikan sebagai presiden dan disinilah titik kegagalan BW dalam mengkampanyekan isu Papua.
“Secara teori ketika ia mau mengumumkan diri sebagai presiden dari pemerintahan sementara West Papua maka ini harusnya dilakukan saat tahapan pada posisi level ketiga. Dimana ada dukungan dari negara – negara big power yang memiliki hak veto di PBB. Tapi dukungan resmi ya, bukan aktor, bukan elit,” tegasnya.
Yaung malah berpendapat bahwa pernyataan BW hanya sebuah pernyataan yang bombastis namun tidak realistis dan tidak mampu dipertanggungjawabkan ke depan. Karena tak ada dukungan dari negara big power tadi apalagi diplomasi Indonesia masih cukup kuat di negara-negara luar.
“Untuk isu internasionalisasi Papua saya sampaikan bahwa dalam tahapan seperti ini seharusnya ia tidak gegabah dengan mengumumkan diri sebagai presiden. Sebab ia akan membangun permusuhan dengan faksi – faksi lainnya. Karena tidak semua akan mendukung,” sambungnya.
Yaung berpendapat bahwa tahun 2021 isu Papua sudah kehilangan momentum. Isu Papua menurutnya sudah dianggap berbeda. Sebab isu Papua bukan diperjuangkan seluruh kelompok tapi hanya BW yang punya kepentingan sehingga simpati dunia internasional perlahan – lahan hilang.
“Saya mau katakan kepada aktifis Papua Merdeka bahwa setiap jaman ada namanya jiwa jaman. Yakni setiap satu atau dua dekade itu ada isu sendiri dan ini harus dipahami. Ini yang kadang aktifis tidak paham,” singgungnya.
Setiap dekade menurutnya akan memunculkan isunya sendiri dan isu Papua ini muncul sudah melewati dua dekade setelah Otsus tahun 2001. Disini momentumnya sudah lewat sehingga tidak menarik simpati dunia internasional. Yang akan muncul setelah ini adalah bonus demografi yang akan muncul di tahun 2023.
“Ini akan jadi bencana bila negara salah dalam membangun SDM-nya. Isu ekonomi dan isu teknologi informatika atau yang dikenal dengan Artificial Intelegence atau kecerdasan buatan yang banyak dimainkan oleh tenaga robot, itu yang akan diperbincangkan negara – negara luar,” tutupnya. (cepos)
Komentar