JurnalPatroliNews– Jakarta – Penyebab terjadinya politik identitas yakni sistem pendidikan yang kurang diperkuat di era pandemi Covid-19 saat ini. Pasalnya, pelengkap harmoni dan toleransi antar sesama terbangun dari adanya pendidikan yang cukup baik.
Begitu yang dikatakan anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera, dalam acara disukusi Empat Pilar MPR RI dengan tema Merawat Persatuan dan Menolak Politik Identitas Menjelang Pilpres 2024, Media Center MPR/DPR/DPD RI, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (27/10).
Mardani menyampaikan, selama ini Indonesia tidak memiliki masalah dengan harmonisasi dan toleransi antar umat beragama, karena pendiri bangsa sudah menetapkan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan persatuan dalam keragaman.
“Tinggal memang di era internet seperti sekarang, di mana setiap kepala bebas mencari masukan, kita perlu membuat sistem pendidikan yang lebih mampu melakukan internalisasi dialog, diskusi kolaborasi dalam bab yang kritis seperti ini,” ucap Mardani.
Menurutnya, politik identitas pernah dibahas Francis Fukuyama dalam salah sau buku yang ditulisnya. Yang mana diceritakan realitas politik di Amerika Serikat yang juga pernah mengalami dinamika politik identitas yang semakin menguat karena kualitas pendidikan yang mennurun.
“Tapi semakin kuat kualitas pendidikan makin openmind, makin terbuka,” tuturnya.
Di Indonesia sendiri, Mardani mengapresiasi beberapa inisiatif yang dilakukan Menteri Pendiikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim, yang mulai menggalakkan program merdeka belajar dan kampus merdeka.
“Itu buat saya sebuah terobosan yang baik. Tinggal pada tataran aplikasi dan eksekusi itu perlu reformasi birokrasi yang luar biasa,” katanya.
Maka dari itu, Mardani berpesan kepada Presiden Joko Widodo untuk menjaga kualitas pendidikan di Indonesia. Terlebih dalam kurun waktu setahun lebih ini sistem pendidikan di Indonesia cukup menurun, lantaran adanya pandemi Covid-19 yang mengharuskan siswa untuk belajar secara daring.
“Mumpung bapak Jokowi masih tiga tahun menjabat dan posisi kuat, saya pesan kalau boleh Pak Jokowi reformasi pendidikan kita diperkuat, ujungnya reformasi pendidikan, tapi di belakang ada reformasi tentang revolusi mental, reformasi birokrasi, reformasi tata politik dalam kerangka mudah-mudahan mampu menghasilkan pendidikan yang membebaskan,” katanya.
“Jangankan kita di Indonesia, di negara-negara yang perbedaan selalu ada pun mesti. Karena itu titip saya, persatuan kita dan toleransi kita kian menguat politik identitas kian mengecil, ketika kualitas pendidikan kita berkembang. Kualitas pendidikan ini tentu pelajar yang menjadi subjek Nomor satu,” tutupnya.
Komentar