JurnalPatroliNews, Jakarta – Benny Wenda, pentolan separatis Papua Barat yang bersembunyi di Inggris, meledek Indonesia setelah pemungutan suara PBB pekan lalu. Dia mengatakan pilihan Indonesia dalam voting PBB itu menunjukkan kemunafikannya.
“Pemerintah Indonesia berbicara tentang Myanmar dan Palestina sambil memberikan suara untuk mengabaikan genosida dan pembersihan etnis di PBB,” kata Wenda.
“Kami berterima kasih kepada para pemimpin Indonesia yang menunjukkan solidaritas dengan penderitaan rakyat Palestina dan Myanmar, tetapi Indonesia berusaha keras untuk menutupi kejahatannya sendiri terhadap kemanusiaan di Papua Barat,” lanjut Wenda, pentolan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang dideklarasikan kelompoknya sebagai presiden interim Papua Barat.
Pada Sidang Umum PBB pekan lalu, Indonesia menentang mayoritas komunitas internasional dan bergabung dengan Korea Utara, Rusia dan China dalam menolak resolusi tentang pencegahan genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Pemerintah Indonesia telah berkali-kali menegaskan operasi militer di Papua Barat untuk memberangus kelompok separatis bersenjata dari Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Pemerintah telah menetapkan kelompok separatis bersenjata itu sebagai organisasi teroris setelah mereka membunuh beberapa tentara dan perwira Indonesia, termasuk seorang jenderal intelijen yang bertugas di Papua.
Wenda meledek pidato Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi di PBB yang dia anggap menunjukkan kemunafikan Indonesia tentang krisis di Papua Barat.
“Sementara Menteri Luar Negeri Indonesia mengeklaim ‘berjuang untuk kemanusiaan’, kenyataannya sebaliknya: mereka melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan di Papua Barat dan mencoba untuk memastikan impunitas abadi mereka di PBB,” ujarnya yang dikutip rekan media dari laman ULMWP, Selasa (25/5/2021).
Menurutnya, para pemimpin Indonesia sering berbicara tentang hak untuk menentukan nasib sendiri dan hak asasi manusia, dan pembukaan konstitusi Indonesia menyerukan segala bentuk pendudukan asing harus dihapuskan dari bumi.
“Tapi di Papua Barat, pemerintah Indonesia melakukan pelanggaran yang diklaim ditentangnya. Penolakan mereka untuk menerima resolusi PBB jelas merupakan konsekuensi dari ‘pertanyaan Papua’,” paparnya.
(*/lk)
Komentar