Jurnalpatrolinews – Mowenemani : Pada tanggal, 17 November 2020, RDP MRP Rencana dilakukan di setiap Wilayah adat di Papua untuk memastikan apakah Rakyat Papua benar-benar meminta cabut bentuk hukum Otsus di Papua atau tidak.
Namun, RDP MRP yang sudah direncanakan MRP sesuai UU Otsus, apabila Otsus (Otonomi khusus) Papua selesai masa berlakunya di atas tanah Papua. MRP berhak melakukan RDP dari Rakyat, ” hal itu diungkapkan Benny Goo yang kordinir dan fasilitasi massa Demo damai saat itu di lapangan Theo Makai.
Benny menegaskan, “Kita melihat, ternyata MRP itu main-main dengan UU Otsus yang sudah diatur oleh negara itu sendiri yang berbunyinya MRP punya hak melakukan RDP dari rakyat Papua.”
“Melakukan Rapat Dengar Pendapat dari rakyat Enam kabupaten di Wilayah adat Meepago telah pusatkan di Kabupaten Dogiyai. Namun, MRP telah dipatahkan semangat untuk melakukan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Maklumat Kapolda Papua dan Surat pernyataan Asosiasi Bupati Meepago”.
Tetapi, dengan adanya aksi demo longmarch dari beberapa titik kumpul menuju lapangan Umum Moanemani menuntut MRP Gelar RDP (Rapat Dengar Pendapat) sesuai Jadwal MRP yang sudah dijadwalkan beberapa waktu lalu Masyarakat meepago padati Lapangan Umum Theo Makai Moanemani.
Ternyata, MRP telah dipatahkan semangatnya melakukan RDP di Meepago dengan Maklumat Kapolda Papua dan surat Pernyataan Asosiasi Bupati Meepago.
“Masyarakat adat wilayah Meepago tidak tinggal diam, hari ini masyarakat adat dari enam kabupaten itu kumpal disini balik mematahkan Maklumat Kapolda Papua dan Surat Pernyataan Asosiasi Bupati Meepago yang membatasi MRP melakukan RDP di Meepago.”
Lanjutnya, Pihak berwenang saja tidak indahkan maklumat Kapolda dan Pernyataan Asosiasi Bupati Meepago. “Pihak berwenang tidak batasi kami yang melakukan Demonstrasi tanpa MRP, ini buktinya Rakyat Meepago bisa mematahkan Maklumat Kapolda dan Asosiasi Bupati Meepago.
Rakyat Meepago juga telah terima MRP. Rakyat telah padati lapangan umum Theo Makai Moanemani untuk menyatakan sikap mereka apakah rakyat terima kelanjutan Otsus atau tidak.”
“Akhirnya MRP tidak sempat hadir karena takut dengan surat pernyataan Asosiasi Bupati Meepago dan Maklumat Kapolda Papua. Rakyat telah menyatakan sikap mereka di lapangan Umum Theo Makai Mowanemani, meminta, negara cabut Otsus dan segera buka ruang Demokrasi bagi rakyat Papua Gelar Referendum di West Papua,” tutupnya. (jelatanp)
Komentar