Kamis, 04 Juli 2019 17:37 WIB

BISNIS

2.000 Kapal Nelayan Belum Perpanjang Izin, KKP Kehilangan Potensi Pajak Rp5 Triliun

Aldhy Irawan - jurnalpatrolinews
2.000 Kapal Nelayan Belum Perpanjang Izin, KKP Kehilangan Potensi Pajak Rp5 Triliun Foto : Ilustrasi.

JurnalPatroliNews JAKARTA - Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) menghadapi masalah terkait kapal nelayan yang tidak memiliki izin. Dari jumlah 7.987 unit kapal yang beredar di Indonesia, 2.000 kapal tidak memiliki izin.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Zulfikar Mochtar mengatakan jumlah 2.000 unit kapal ini merupakan kapal yang belum memperpanjang izinnya. Sang pemilik kapal mengaku tidak mengetahui prosedur yang benar untuk mengajukan perpanjangan izin.

"Sekitar 2.000 kapal belum perpanjang izin. Selama ini juga banyak yang gunakan makelar untuk mengurus perizinan kapal, sehingga pemilik kapal tidak paham apa masalah yang dihadapi saat proses perizinan," ujarnya dalam acara halalbihalal di Kantor Kementerian KKP, Jakarta, Kamis (4/7/2019).

Menurut Zulfikar, 2.000 kapal yang belum memiliki izin itu sangat merugikan negara. Hal ini menyebabkan ada potensi pajak yang hilang hingga sekitar Rp5 triliun.

“Ada Rp 36 triliun nilai perikanan tidak dilaporkan. Potensi pajak Rp 5 triliun. Ini harus ditagihkan pada pelaku usaha supaya lebih optimal,” jelasnya.

Selain itu, masih banyak pelaku usaha perikanan yang melakukan penyimpanan dengan menurunkan ukuran kapalnya di dalam dokumen perizinan, sehingga tidak sesuai dengan ukuran kapal yang sebenarnya.

"Pelaku usaha melakukan jalur lobi untuk dapat perizinan. Masih ada perizinan kapal yang di-markdown, ukuran kapal besar tapi di dokumennya sebesar 30 GT," jelas dia. (dai)


KOMENTAR
Kontak Informasi
Redaksi : ekawdy77ads@gmail.com
Media Partner : ekawdy77ads@gmail.com
Iklan : jurnalpatroli2016@gmail.com, WA 081318185028