Minggu, 10 Februari 2019 21:03 WIB

DAERAH

ATR BPN, Pemahaman Klausul Gratis dan Tanggungan Bagi Pemohon PTSL

Beno - jurnalpatrolinews
ATR BPN, Pemahaman Klausul Gratis dan Tanggungan Bagi Pemohon PTSL Foto : Ist

 JurnalPatroliNews - Rembang,-- Sertifikat Tanah adalah sebuah Dokumen Formal yang memuat data secara yuridis dan data fisik yang dipergunakan sebagai alat pembuktian bagi seseorang atau badan hukum (privat atau publik) atas suatu bidang tanah yang dikuasai dengan suatu hak atas tanah tertentu, sehingga dalam usaha Pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum agar tidak terjadi permasalahan dikemudian, melalui Program PTSL yang sudah berjalan sejak tahun 2017 mendapat apresiasi baik dari berbagai pihak seperti disampaikan Tim PTSL Rembang usai acara Sosialisasi yang bertempat di Pendopo Balai Desa Waru – Kab. Rembang, Sabtu (9/2/19).

ATR BPN melalui Kasi. Pengadaan Tanah menuturkan bahwa, Program PTSL ini berbeda dengan program PRONA sebelumnya, dimana, jika Program PTSL ini tanpa adanya ketentuan batasan kuota untuk bisa dilaksanakan desa, karena karena program ini bersifat pendataan dan pemberkasan bidang tanah secara keseluruhan pada suatu wilayah Desa atau Kelurahan tanpa terkecuali, tutur Atikah kepada Faktahukum.co.id usai acata Sosialisasi saat itu.

Ditambahkanya, yang dimaksud dengan Gratis dalam pelaksanaan Program PTSL sebenarnya adalh diGratiskan Administrasi saat ingin mengurus di kantor saja
(red. Gratis PNBP), namun point-point dibawahnya yang menyebutkan; (a). pengadaan pathok pancang, (b). penyediaan Meterai, (c). Akomodasi bagi Tenaga Ukur, (d). Beaya Foto Copy Berkas, (e). Akomodasi bagi tenaga tim Desa yang telah membantu prosesnya, (f). Dan Lainya itu di tanggung oleh pemohon, yang kesemuanya tanggungan tambahan tersebut diserahkan kepada Desa masing-masing, yang biasnya ditenentukan melalui kesepakatan melalui MUSDES tersebut masih diperbolehkan, selagi tetap dalam batas kewajaran, Kasi. Pengadaan Tanah, ATR BPN Rembang ini menuturkan.

TARGET CAPAIAN DAN KEGUNAANYA
Atikah juga menyebutkan, jika pada tahun 2018 ATR BPN Kab. Rembang telah berhasil menerbitkan Sertifikat Tanah warga sebanyak 28.906 Sertifikat, jumlah tersebut sebenarnya melebihi target yang diharapkan oleh Pemerintah Pusat yang hanya sekitar 25.000 sertifikat saja, lalu penyelesaian 44.000 Sertifikat untuk 65 Desa di wilayah Kab. Rembanh menjadi target penyelesaian ATR BPN Rembang pada tahun 2019 ini, rincinya.

“Sehingga, dengan terlaksananya program ini sesuai harapan dari Pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat seperti;
(1). Masyarakat bisa miliki Tanah yang dijamin oleh kepastian hukum dengan beaya yang memberatkanya ( red. Mandiri sekitar Rp. 3 Jutaan, PTSL hanya sekitar Rp.300-500 Ribu saja)atau,
(2). Dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat ( red. Sertifikat bisa meniadi Agunan untuk modal usaha), dan
(3). Meminimalisirkan Tibulnya Permasalahan ( red. sering munculnya permasalahan Konflik atau Sengketa Tanah yang berkepanjangan),” pungkas dan harap ATR BPN Rembang.

Masih di tempat yang sama, Sudaryono, selaku Kepala Desa Waru, Kec. Rembang memberikan Apresiasi, bahwa sejak 2017 sebanyak 723 Sertifikat Tanah warganya sudah diserahkan, sambil menunggu proses penyerahan selanjudnya pada 2019 ini sebanyak 329 Sertifikat Tanah yang masih dalam proses pemberkasan, ungkapnya.

KLAUSUL DAN BATAS KEWAJARANYA
Lebih lanjud Daryono menyampaikan, untu penambahan beaya tambahan yang ditanggung oleh pemohon, seperti halnya Desa Waru melalui MUSDES telah menyepakatinya melalui MUSDES setiap pengurusan 1 Sertifikat Tanah sebesar Rp.300.000,- sejak tahun 2017 lalu, dan beaya yang ditanggung pemohon untuk setiap Desa itu bisa beragam antara Rp.250 – Rp.500 Ribu dan itu masih dalam batas kewajaran yang pada prinsipnya digunakan untuk membayar point – point penyelenggaraan dibawahnya, meskipun pda KAUSUL paling atas tertulis Gratis, pungkasnya. (.faktahukum.co.id)


KOMENTAR
Kontak Informasi
Redaksi : -
Media Partner : -
Iklan : -