Jumat, 17 Mei 2019 22:20 WIB

POLITIK

Awan Gelap Jelang Pengumuman Hasil Pilpres 2019

Ferdinand Mannopo - jurnalpatrolinews
Awan Gelap Jelang Pengumuman Hasil Pilpres 2019 Foto : Demonstran berunjuk rasa di luar markas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jakarta, Indonesia, 10 Mei 2019. (Foto: Reuters/Willy Kurniawan)

Awan gelap menyelimuti Indonesia menjelang pengumuman hasil Pilpres 2019 pada 22 Mei mendatang. Ketakutan akan ketidakstabilan meningkat seiring para pendukung calon presiden Prabowo Subianto menolak untuk mengakui kekalahan pada Pilpres 2019. Beberapa pihak dari kubu oposisi menyerukan people power jika KPU secara resmi mengumumkan kemenangan Jokowi.

Oleh: John McBeth (Asia Times)

Pasukan keamanan bersiap untuk kemungkinan protes jalanan oleh para pendukung kandidat oposisi Prabowo Subianto, ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil akhir dari Pilpres 2019 pada Rabu (22/5) mendatang.

Ketakutan akan ketidakstabilan pasca-pemilu, secara serentak dipicu oleh ancaman teroris yang terpisah namun terkait, yang tampaknya bertujuan menggunakan protes sebagai kedok untuk menabur kekerasan di ibu kota Jakarta.

Prabowo sudah mengatakan bahwa dia akan menolak untuk menerima penghitungan resmi, yang menunjukkan Presiden Joko Widodo memimpin dengan selisih 12 persen, yang diklaim oleh lawannya—dengan sedikit bukti dokumenter—dicapai melalui kecurangan pemilu besar-besaran.

Namun, Prabowo tidak akan menantang hasil pemilu legislatif, di mana Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) gagal mengalahkan Golkar sebagai partai peringkat kedua, tetapi masih mendapatkan 11,6 persen suara—4 persen lebih banyak daripada tahun 2014 .

Polisi dan militer berkekuatan 32.000 personel dilaporkan dikerahkan untuk menjaga markas besar KPU di pusat kota Jakarta dan tempat-tempat lain di sekitar ibu kota, untuk mencegah protes pada 22 Mei lepas kendali.

Polisi mengatakan bahwa mereka juga menemukan konspirasi oleh jaringan ekstremis Jamaah Ansharut Daulah (JAD) untuk melakukan pengeboman bunuh diri terhadap sejumlah target di bagian lain Jakarta minggu depan, menggunakan demonstrasi sebagai kedoknya.

Plot itu terungkap setelah penggerebekan tanggal 5 Mei oleh unit anti-terorisme Densus 88 di Bekasi, yang menewaskan dua teroris, satu di antaranya tewas akibat bom yang diledakkan sendiri.

Dua teroris lainnya—termasuk pembuat bom—ditangkap, bersama dengan sejumlah aseton peroksida dan bahan kimia lainnya yang digunakan dalam pembuatan alat peledak, yang digunakan dalam serangan gereja Surabaya tahun lalu. Kelompok teror itu tidak diketahui bersekutu dengan kubu politik mana pun.

Sementara itu, para propagandis kampanye hitam di media sosial telah berusaha untuk merusak kredibilitas KPU, di mana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gaja Mada mendaftarkan 4.400 tweet yang menunjukkan ketidakpercayaan terhadap KPU.

Setengah dari tweet-tweet tersebut berasal dari apa yang disebut akun bot yang dijalankan oleh program komputer, yang memungkinkan pembuatnya bersembunyi di balik anonimitas—sebuah indikasi yang jelas dari upaya untuk menabur perselisihan di negara yang kecanduan media sosial ini.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto telah membentuk tim hukum untuk menentukan apakah pernyataan yang menyerukan kekuatan rakyat (people power) dari tokoh-tokoh oposisi seperti pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, dan pensiunan jenderal militer Kivlan Zen, secara hukum mewakili ujaran kebencian.

Polisi telah menangkap Eggi Sudjana, seorang anggota PAN, atas tuduhan makar yang dia lakukan di luar rumah Prabowo pada hari pemilu, ketika para pendukung berkumpul untuk memprotes hasil hitung cepat yang memenangkan Jokowi.

Prabowo telah menggunakan istilah itu sendiri (people power), tetapi dia menyangkal bahwa dia menghasut kerusuhan dan mengatakan bahwa jika kelompok-kelompok pendukungnya yang berbeda-beda dari Muslim konservatif, sekutu politik, aktivis buruh, dan perwira militer turun ke jalan minggu depan, itu akan menjadi tindakan yang spontan dan tidak diatur.

 

Namun seiring berjalannya waktu, semakin sulit bagi Prabowo untuk membenarkan keluhannya tentang kecurangan pemilu yang “terstruktur, masif, dan sistematis”, mulai dari pelanggaran kampanye rutin hingga penyimpangan dalam daftar pemilih, serta pemanfaatan jabatan petahana secara terang-terangan oleh Jokowi untuk mendapatkan dukungan.

Penghitungan terbaru sekarang menunjukkan Prabowo hanya menang di 13 dari 34 provinsi—tiga provinsi lebih sedikit dari yang awalnya dilaporkan. Meskipun ia mendominasi di Sumatra—memimpin di enam dari 10 provinsi di pulau itu—namun ia tertinggal di semua provinsi kecuali satu provinsi di Kalimantan dan empat dari enam provinsi di Sulawesi yang berdekatan.

Namun, perbedaan agama yang mengkhawatirkan secara geografis masih jelas dalam beberapa margin kemenangan yang mengejutkan bagi kedua kandidat di provinsi-provinsi seperti Sulawesi Utara, Bali, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Papua (untuk Jokowi), dan Aceh, Sumatra Barat, Banten, dan bahkan Jawa Barat (untuk Prabowo).

Bagaimana atau apakah Jokowi akan menyelesaikan perbedaan-perbedaan sosial-politik itu akan diawasi dengan cermat pada masa-masa awal masa jabatan keduanya, mengingat keengganannya sejauh ini untuk mengambil sikap tegas terhadap lobi Islam fundamentalis yang bersekutu melawannya.

Seperti pada Pilpres 2019—di mana dukungan dari organisasi massa Muslim Nahdlatul Ulama (NU) sangat penting untuk kemenangannya sebesar 77 persen di Jawa Tengah dan 67 persen di Jawa Timur—Jokowi tampaknya semakin bergantung pada kelompok tersebut untuk memberinya perlindungan politik.

Itu mengarah pada spekulasi bahwa NU—yang sampai sekarang merupakan kekuatan moderat dalam politik Islam—akan memiliki pengaruh besar pada kebijakan sosial di masa depan melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang merupakan salah satu dari enam mitra koalisi Jokowi.

PKB memenangkan sekitar 9,3 persen dari suara nasional, jauh meningkat dari tahun 2014, di mana suara-suara terbesarnya berasal di daerah-daerah dengan pengaruh NU terkuat—provinsi Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Kalimantan Selatan.

Itu lebih baik daripada semua empat partai yang berorientasi Muslim, meskipun oposisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berbasis syariah mencatat kemenangan besar 7,2 persen dengan dukungan kuat di Jakarta, Jawa Barat, Sumatra Selatan, dan Sumatra Utara.

NU memberi dukungan kepada Jokowi setelah dia setuju untuk meninggalkan pilihan pertamanya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, dan memilih ulama NU konservatif (74 tahun), Ma’ruf Amin sebagai pasangannya pada Agustus lalu.

Kabinet pertama Jokowi memiliki enam menteri yang berafiliasi dengan NU, termasuk tiga dari PKB, tetapi jumlah itu dapat meningkat dengan baik dalam masa pemerintahan kedua. Satu hal yang jelas: kali ini jabatan menteri urusan agama akan diberikan kepada orang yang ditunjuk PKB—penting untuk menentukan ke mana arah Islam di Indonesia.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)—yang tampaknya hampir tidak mencapai ambang batas 4 persen untuk perwakilan parlemen—telah memegang jabatan tersebut selama lima tahun terakhir, tetapi menteri saat ini Lukman Hakim Saifuddin berada di bawah awan korupsi dan mungkin dipecat dalam perombakan kabinet terbatas bulan depan.

Walau NU memiliki reputasi moderat dan toleransi—yang dipupuk oleh pemimpin pluralis legendarisnya, mendiang Presiden Abdurrahman Wahid—namun kepemimpinannya telah mendapat tekanan yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir dari unsur-unsur konservatif.

Mengingat perselisihan yang diakibatkan oleh NU yang pindah ke aliansi yang lebih dekat dengan PKB dan kubu Jokowi, para analis memperingatkan bahwa organisasi itu tidak selalu dapat diandalkan untuk mengikuti jalur sekuler yang sama, terutama dengan adanya kelompok-kelompok fundamentalis yang berlomba-lomba untuk menguasai Islam akar rumput.

(matamatapolitik)

 


KOMENTAR
Kontak Informasi
Redaksi : -
Media Partner : -
Iklan : -