Rabu, 15 Mei 2019 21:28 WIB

NASIONAL

Bagaimana Disinformasi People Power Gerogoti Demokrasi Indonesia

Ferdinand Mannopo - jurnalpatrolinews
Bagaimana Disinformasi People Power Gerogoti Demokrasi Indonesia Foto : Capres oposisi Prabowo Subianto menyapa para pendukung di luar markas Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga di Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat, 19 April 2019. (Foto: AFP)

Hoaks dan disinformasi seputar hasil Pemilu 2019 terancam bisa mengikis demokrasi Indonesia yang masih muda. Meskipun sebagian besar orang Indonesia akan menerima hasilnya, namun skeptisisme yang diciptakan oleh disinformasi yang menargetkan KPU memberikan dorongan pada seruan Prabowo untuk gerakan kekuatan rakyat (people power) untuk menentang hasilnya. Para pendukung garis keras Prabowo dapat terpancing oleh klaim bahwa pemilu curang dan bahwa KPU adalah alat Jokowi.

Oleh: Mali Walker (The Strategist)

Menjelang Pemilu 2019, disinformasi merajalela di Indonesia. Disinformasi itu menjadi sangat luas sehingga pemerintah mulai mengadakan arahan mingguan untuk mengungkap ‘hoaks’ dan memberikan ‘fakta nyata’.

Yang menjadi perhatian khusus adalah meningkatnya disinformasi yang menargetkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan hasil resmi akan dirilis pada 22 Mei mendatang, bagaimana masyarakat bereaksi terhadap gelombang disinformasi ini dapat memengaruhi stabilitas jangka pendek dan jangka panjang demokrasi di Indonesia yang masih muda.

Rata-rata, orang Indonesia menggunakan media sosial selama 3 jam dan 26 menit sehari—tingkat tertinggi keempat penggunaan media sosial secara global. Indonesia adalah pasar terbesar ketiga Facebook, dengan lebih dari 100 juta akun. Twitter, WhatsApp, dan Instagram juga populer. Banyak orang Indonesia menggunakan media sosial sebagai sumber berita dan informasi yang tepercaya, tetapi literasi digital tetap buruk. Seperti halnya selama kampanye tahun ini, disinformasi juga meluas selama Pilgub Jakarta tahun 2017.

Menjelang Pilpres 2019, kedua tim kampanye mendanai sekelompok orang untuk memproduksi dan menyebarluaskan informasi yang salah menggunakan identitas palsu yang dibuat untuk akun-akun media sosial.

Aribowo Sasmito—kepala pengecekan fakta di sebuah organisasi bernama Mafindo—membandingkan penyebaran hoaks di Indonesia dengan perdagangan narkoba, di mana terdapat laboratorium, pengedar, dan korbannya. Bagi sebagian orang Indonesia, membuat dan membagikan berita palsu hanyalah ‘sebuah pekerjaan’, dan tidak terkait dengan posisi ideologis atau motivasi politik.

Kementerian Komunikasi Indonesia melaporkan 700 hoaks terkait pemilu pada satu bulan sebelum pemungutan suara dibuka. Hoaks-hoaks itu berkisar dari yang dapat diprediksi sampai yang sangat aneh.

Setelah debat presiden pertama, terdapat cerita yang menyebar yang mengklaim bahwa Joko Widodo (‘Jokowi’) diberi jawaban melalui sebuah alat bantu dengar, sementara orang-orang menuduh penantang Prabowo Subianto menggunakan kacamata pintar untuk melakukan ‘kecurangan’. Kedua cerita itu salah.

Satu video disebut-sebut menunjukkan pemimpin Partai Solidaritas Indonesia (PSI)—yang mendukung Jokowi—mengundang orang-orang untuk bergabung dengannya untuk makan daging babi setelah pemilu. Video itu mengejutkan beberapa Muslim konservatif, dan lebih dari 150.000 orang telah menontonnya dalam 24 jam setelah dipublikasikan. Video itu ternyata direkayasa; dia sebenarnya mengundang orang untuk makan mie.

Disinformasi di Indonesia biasanya difokuskan pada kredibilitas agama dan etnis para kandidat. Terdapat cerita-cerita tersebar yang menggambarkan Jokowi sebagai orang Tionghoa, Kristen, atau komunis, atau mungkin ketiganya. Disinformasi yang salah menargetkan Prabowo dengan menggambarkannya sebagai orang yang tidak beragama dan berupaya untuk menciptakan kekhalifahan.

Mengingat perbedaan sosial, etnis, dan agama yang mendalam di masyarakat Indonesia dan sejarah penindasan dan pertumpahan darah di negara ini, jenis konten ini bisa sangat panas.

Mencoba untuk mendiskreditkan lawan politik adalah taktik standar dalam pemilu, tetapi tahun ini ada peningkatan yang mengganggu dalam gaya disinformasi yang berbeda: hoaks yang menargetkan KPU dan proses pemilu itu sendiri. Jenis disinformasi ini berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap pemilihan umum dan lembaga-lembaga demokrasi.

Pada bulan Januari, sebuah video menjadi viral setelah mengklaim menunjukkan tujuh kotak yang dikirim dari China berisi jutaan surat suara yang dicoblos untuk Jokowi di sebuah pelabuhan di Jakarta utara. Cerita ini ditetapkan oleh polisi sebagai hoaks, tetapi diperkirakan bahwa setidaknya ada 17.000 tweet yang membagikan informasi palsu tersebut. Tim kampanye Prabowo juga mengklaim ada 17,5 juta nama ‘bermasalah’ pada daftar pemilih—sesuatu yang belakangan disangkal oleh KPU.

Hoaks yang menargetkan KPU masih marak sejak hari pemilu. Sebuah video YouTube baru-baru ini dimaksudkan untuk memperlihatkan seorang pejabat KPU yang mengakui bahwa ia disuap. Belakangan diketahui bahwa video itu diedit dan bahwa video aslinya—yang direkam pada tahun 2014—menunjukkan pejabat itu menyatakan bahwa dia telah menolak suap.

 

Seperti yang dia lakukan pada tahun 2014, Prabowo telah mengklaim kemenangan. Ini terlepas dari hitung cepat yang menunjukkan Jokowi mendapatkan keunggulan sembilan poin. Beberapa hari setelah pemilu, Prabowo mengecam ‘lembaga survei yang berbohong’ dan bertanya kepada para pendukungnya yang bersorak, “Apakah Anda percaya lembaga survei?” Dia menjawab: “Tidak. Mereka adalah pembohong, orang-orang tidak percaya mereka.”

Pada 1 Mei, Prabowo mengatakan kepada kerumunan bahwa media ‘menghancurkan demokrasi di Indonesia saat ini’ dengan terus menerbitkan ‘hasil palsu’. Prabowo juga telah menggunakan berita tentang kematian tragis lebih dari 300 pejabat pemilu karena penyakit yang berkaitan dengan kelelahan untuk mendiskreditkan KPU.

Terkadang KPU memperparah situasi mereka sendiri. Perbedaan ditemukan antara hasil yang dimasukkan oleh KPU dan yang dicatat pada formulir penghitungan suara oleh komite pemantau pemilu independen. Tetapi anomali itu terbukti adalah konsekuensi dari kesalahan manusia dan telah diperbaiki. Badan pengawas pemilu dan pengamat dari 33 negara tidak menemukan indikasi kecurangan atau kecurangan yang sistematis.

Mafindo mengatakan bahwa disinformasi yang menargetkan proses pemilu adalah jenis yang paling mengkhawatirkan. Jika orang-orang mulai meragukan bahwa pemilu itu bebas dan adil, dan apakah hasilnya mencerminkan keinginan sebenarnya dari para pemilih, maka mereka akan jauh lebih mungkin untuk membantah hasilnya, dan setiap presiden yang menang akan berjuang untuk memimpin secara efektif.

Meskipun sebagian besar orang Indonesia akan menerima hasilnya, namun skeptisisme yang diciptakan oleh disinformasi yang menargetkan KPU memberikan dorongan pada seruan Prabowo untuk gerakan kekuatan rakyat (people power) untuk menentang hasilnya. Para pendukung garis keras Prabowo dapat terpancing oleh klaim bahwa pemilu curang dan bahwa KPU adalah alat Jokowi.

Para analis dan pihak berwenang di Indonesia khawatir bahwa pengumuman hasil resmi dapat diikuti oleh demonstrasi massa dan kekerasan. Bahkan ada kekhawatiran bahwa teroris dapat menargetkan lokasi protes tersebut.

Mantan Menteri Lingkungan Hidup Sarwono Kusumaatmadja mengatakan, “Risiko jangka pendek untuk Jokowi adalah upaya untuk menimbulkan kekacauan di Jakarta melalui pembakaran, sabotase, dan kekerasan.”

Pemerintah Indonesia dilaporkan telah memindahkan ribuan polisi dari berbagai daerah untuk menjaga KPU dan meningkatkan keamanan di Jakarta, di mana demonstrasi rutin telah diadakan sejak hari pemungutan suara. Kekerasan yang meluas tidak mungkin terjadi, tetapi kombinasi ‘fanatisme dan militansi’ dari banyak pendukung Prabowo dan lingkungan yang penuh hoaks yang dipicu oleh skeptisisme dan ketidakpercayaan, mungkin mudah terbakar.

Disinformasi telah menjadi faktor dalam pemilihan umum di seluruh dunia. Efeknya pada para politisi adalah masalah bagi demokrasi, terutama dari posisi partisan. Tetapi yang lebih meresahkan adalah cara disinformasi yang menargetkan proses pemilu, untuk melemahkan kepercayaan pada sistem itu sendiri. Para politisi datang silih berganti, tetapi sistem perlu dilindungi.

Dengan pemilu Australia sendiri yang semakin dekat, Australia harus memperhatikan dan bersiap untuk kemungkinan serangan terhadap integritas proses pemilu. Terkikisnya kepercayaan publik yang dihasilkan dari jenis disinformasi seperti ini, berimplikasi pada keberlanjutan semua negara demokrasi, termasuk Australia. Demokrasi didasarkan pada kepercayaan—bukan pada politisi (lagipula kita sering tidak mempercayai mereka)—tetapi pada institusi yang menjunjungnya.

Mali Walker adalah peneliti magang di ASPI.

(sumber : matamata politik)


KOMENTAR
Kontak Informasi
Redaksi : -
Media Partner : -
Iklan : -