JPNews
JPNews
Kamis, 08 November 2018 14:08 WIB

METRO

Berpotensi Perpanjang Masa Tunggu Anies, Triwisaksana Nilai Janggal Pembentukan Badan Fit and Proper Test Cawagub DKI

Ferdinand Mannopo - jurnalpatrolinews
Berpotensi Perpanjang Masa Tunggu Anies, Triwisaksana Nilai Janggal  Pembentukan Badan  Fit and Proper Test Cawagub DKI  Foto : Anggota Majelis Syuro DPP PKS, Triwisaksana

Jurnalpatrolinews - Jakarta -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra sepakat membentuk Badan Bersama Fit and Proper Test untuk memilih dua nama calon wakil gubernur (cawagub) DKI pengganti Sandiaga Uno.

Namun ternyata, pembentukan Badan Bersama Fit and Proper Test ini dinilai janggal dan aneh. Yang menjadi pertanyaannya adalah parameter apa yang digunakan untuk mengukur kelayakan kader PKS yang akan dipilih menjadi cawagub.

Demikian disampaikan Anggota Majelis Syuro DPP PKS Triwisaksana. Menurutnya, partai tidak perlu melakukan fit and proper test untuk memilih cawagub dari kadernya sendiri. Dipastikannya, mekanisme itu tidak pernah dilakukan partai sebelumnya.

Bahkan, saat Anies Baswedan dan Sandiga Uno dicalonkan untuk maju di Pilkada DKI Jakarta 2017, kedua partai pengusung tidak pernah pasang syarat wajib lolos fit and proper test.

“Kalau pendapat saya pribadi itu, fit and proper test tidak perlu dilakukan. Karena itu ada anggapan bahwa cawagub tidak proper atau tidak capable. Jadi partai tidak berhak melakukan fit and proper test. Mana ada gubernur dan wakil gubernur di tempat lain dites dulu,” kata Triwisaksana, Kamis (8/11).

Wakil Ketua DPRD DKI ini menerangkan mekanisme tersebut diperlukan untuk memastikan dan mengukur kelayakan seseorang dari sisi kapasitas dan kapabilitasnya untuk memimpin suatu lembaga, organisasi, dan sebagainya. Paling umum hal tersebut dilakukan untuk memilih Direktur BUMD atau kepala SKPD yang digelar DPRD atau pejabat yang berwenang di Pemprov DKI.

“Kecuali yang dipilih itu Direktur BUMD, kepala dinas. Ini kan wakil gubernur,” ujar pria yang akrab disapa Sani ini.

Artinya, dengan dilakukan mekanisme fit and proper test, calon yang diajukan PKS tidak proper dan capable. Seharusnya, tidak dilakukan mekanisme itu, melainkan calon cawagub dari PKS diperkenalkan ke Gerindra. Menurutnya, kader PKS banyak yang bagus untuk dimajukan menjadi cawagub.

“Ya sudah pasti mantap lah (cawagub dari PKS). Masalahnya dulu pas Pak Anies dan Pak Sandi dicalonkan oleh PKS dan Gerindra, memang ada fit and proper test? Pak Prabowo dan Pak Sandi, ada badan fit and proper test? Berarti ada keraguan. Seharusnya diperkenalkan PKS ke Gerindra, terus diajukan ke DPRD DKI. Gerindra hanya diskusi saja, bukan tes,” tegasnya.

Sani menyampaikan, dalam persoalan memilih sosok yang tempat untuk disandingkan bersama Anies Baswedan butuh kepercayaan di antara dua partai koalisi. Kembali ia menegaskan, fit and proper test tidak perlu dilakukan. Lagi pula, tidak ada parameter yang pantas dipasang penguji untuk mengukur kapasitas dan kapabilitas kadernya sendiri.

"Tetapi kalau tetap dilaksanakan berarti ada keraguan. Lagi pula menurut saya dibentuknya badan dan mekanisme tersebut akan berpotensi memperpanjang masa tunggu Anies yang saat ini masih seorang diri," terangnya. (*luk)


KOMENTAR