Kamis, 23 Januari 2020 13:51 WIB

DAERAH

BPN Batalkan Sertifikat SHM 2426 di Bungkulan, Ini Kata Ketua GTI Buleleng dan Tokoh Kelian Adat.

Ferdinand Mannopo - jurnalpatrolinews
BPN Batalkan Sertifikat SHM 2426 di Bungkulan, Ini Kata Ketua GTI Buleleng dan Tokoh Kelian Adat. Foto : KETUA DPC Garda Tipikor Indonesia (DPC -GTI ) Buleleng Bali, I .Gede Budiasa, saat mendatangi Kantor Kanwil BPN Prov. Bali

" Selama ini GTI yang diminta memberikan bantuan ke tokoh masyarakat Desa Bungkulan, mendesak Pihak BPN membatalkan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 2426, akhirnya disetujui oleh pihak BPN Provinsi Bali dan akan ditebitkan SK pembatalannya." Terang I Gede Budiasa.

 

JurnalPatroliNews - Singaraja,-- KETUA DPC Garda Tipikor Indonesia (DPC -GTI ) Buleleng Bali, I .Gede Budiasa, Bersama sejumlah Tokoh  masyarakat Desa Bungkulan Sambangi Kantor wilayah/ Kanwil ATR /BPN Provinsi Bali dalam agenda mempertanyakan usulan pembatalan SHM No 2426 & 2427 atas nama Ketut KUSUMA ARDANA S.TP.

" Kehadiran Kami dari ormas GTI dan bersama sejumlah Tokoh  masyarakat Desa Bungkulan sekaligus memberikan ucapan Apresiasi dengan  pertimbangan pengkajian Sengketa tanah Fasum/lapangan Desa Bungkulan," Ungkap I .Gede Budiasa, Kamis (23/1)

Dikatakan Ketua DPC  GTI Buleleng, Kehadiran kami bersama sejumlah Tokoh  masyarakat Desa Bungkulan diterima dengan baik oleh kepala Kantor wilayah /Kanwil ATR/ BPN Provinsi Bali,  Rudi Rubijaya, 

" Selama ini GTI yang diminta memberikan bantuan ke tokoh masyarakat Desa Bungkulan, mendesak Pihak BPN membatalkan  Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 2426, akhirnya disetujui oleh pihak BPN Provinsi Bali dan akan ditebitkan SK pembatalannya." Terang I Gede Budiasa.

Dalam penjelasannya, Rudi Rubijaya selaku KaKanwi BPN Provinsi Bali, menyampaikan, Bahwa dengan hasil Gelar Perkara tentang usulan pembatalan sertifikat SHM No 2426, Segera akan diterbitkan SK Pembatalannya.

" Sementara itu SHM No 2427 mengingat masih menjadi anggunan di BANK BPD BALI dengan demikian masih mohon petunjuk kepada Menteri ATR/BPN Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat," ungkap Rudi Rubijaya.

Diketahui sebelumnya, Senin 13 Januari 2020, Kantor Wilayah Badan Pertanahan nasional (Kanwil BPN) Provinsi Bali, membatalkan  di Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan. Pembatalan itu diputuskan karena proses penerbitannya terjadi cacat administrasi.

Kisruh tanah di desa Bungkulan ini terjadi sejak beberapa bulanlalu, saat ini warga sedang menelusuri satu sertifikt lagi, yakni sertifikat tanah Lapangan yang juga diduga cacat administrasi saat diterbitkan. 

Pembatalan itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Kanwil BPN Bali Nomor: 0010/Pbt/BPN.51/2020 tentang Pembatalan Hak Milik nomor 2426/Desa Bungkulan, luas 800 meter persegi atas nama I Ketut Kusuma Ardana, S.TP atas tanah terletak di Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, karena cacat administrasi dalam sengketa tanah antara warga masyarakat Desa Bungkulan (Putu Kembar Budana dkk) dan Pemerintah Provinsi Bali dengan I Ketut Kusuma Ardana, S.TP.

SK Pembatalan itu kemudian oleh BPN Buleleng diserahkan kepada perwakilan warga Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan di kantor BPN Buleleng Senin, 13 Januari 2020. Dalam kesempatan itu dihadiri sejumlah tokoh adat dan tokoh masyarakat Desa Bungkulan diantaranya Ketut Sumardhana, , Kelian Banjar Dinas Dauh Munduk Nengah Radia, Kelian Banjar Adat Punduh Lo Putu Kembar Budana, dan beberapa warga lainnya.

Kepala BPN Buleleng I Komang Wedana menjelaskan, SK Pembatalan SHM itu sudah diterima pihaknya pada Jumat, 10 Januari 2020 lalu. Sesuai dengan salah satu isi dari SK tersebut, BPN Buleleng akan menempelkan SK pembatalan itu di dua tempat yakni Kantor Desa Bungkulan, dan di kantor BPN Buleleng.

Menurutnya, sesuai dengan analisis laporan yang disampaikan BPN Buleleng ke Kanwil BPN Bali, dalam proses penerbitan sertifikat tersebut lewat Program Nasional Agraria (Prona), terjadi cacat administrasi. Salah satunya karena adanya saksi yang menarik tandatangan untuk mencabut dukungan terhadap penerbitan sertifikat tersebut.

“Jadi hasil analisis yang telah dilakukan kita laporkan ke Kanwil, karena memang kami temukan cacat administrasi, sehingga SK pembatalannya bisa diterbitkan,” jelasnya.

Komang Wedana mengatakan, SK Pembatalan sertifikat tersebut bisa dilakukan gugatan lewat jalur perdata di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pun demikian, BPN Buleleng menurutnya telah melakukan antisipasi atas kemungkinan tersebut.

“Untuk keluarnya SK ini benar-benar memenuhi ketentuan cacat administrasi, maka kami pelajari tahapannya secara cermat dan teliti, sehingga kemungkinan  untuk kita digugat kembali itu sudah kita antisipasi,” ucapnya.

Disisi lain, saat ini Kanwil BPN Bali juga tengah memproses untuk penerbitan SK Pembatalan yang sama, terkait dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2427 dengan pemilik yang sama yakni I Ketut Kusuma Ardana. Kepala BPN Buleleng Komang Wedana mengaku sedang melakukan komunikasi dan koordinasi ke BPN Pusat. Pasalnya, SHM nomor 2427 di atas Lapangan Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan tersebut kini masih dijadikan jaminan untuk mencari pinjaman uang di sebuah Bank.

Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Bungkulan Ketut Sumardana mengaku lega terkait dengan terbitnya SK Pembatalan SHM yang terbit diatas lahan Puskesmas di Desa Bungkulan. Walaupun kini warga menurutnya masih menunggu Pembatalan SHM lainnya diatas lahan lapangan Desa Bungkulan Kecamatan Sawan. Dengan putusan pembatalan ini, pihaknya akan segera melakukan rapat koordinasi untuk mengambil langkah-langkah lanjutan.

“Karena ini kan tanah PKD (Pekarangan desa, red), maka akan segera dimohonkan sertifikat atas nama Desa, supaya hal ini tidak terjadi lagi,” ujarnya singkat.

(*/lk)


KOMENTAR
Kontak Informasi
Redaksi : ekawdy77ads@gmail.com
Media Partner : ekawdy77ads@gmail.com
Iklan : jurnalpatroli2016@gmail.com, WA 081318185028