Selasa, 12 Februari 2019 22:57 WIB

DAERAH

Ditangguhkan, Kementerian ATR/BPN Segera Terbitkan Peraturan Baru Revisi HPL Waydadi

Beno - jurnalpatrolinews
Ditangguhkan, Kementerian ATR/BPN Segera Terbitkan Peraturan Baru Revisi HPL Waydadi Foto : Rapat Bersama Kementrian ATR/BPN dan Pejabat Sekprov Lampung (Ist. Humas Biro Asset & Perlengkapan Lampung)
JurnalPatroliNews - Bandarlampung – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) segera menerbitkan peraturan baru yakni revisi terkait penghapusan aset Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Waydadi di Kelurahan Sukarame, Kota Bandarlampung. Hal itu berdasarkan hasil rapat di Kemen ATR/BPN, Selasa (12/2).
 
Anggota DPRD Lampung melalui Komisi I, Aprilliati yang ikut hadir dalam rapat tersebut mengatakan bahwa HPL dalam pelepasan lahan Waydadi seluas 89 hektar untuk sementara ditangguhkan, sambil menunggu revisi peraturan Kementerian ATR/BPN berkaitan penghapusan aset.
 
Revisi peraturan sendiri akan dilakukan pihak kementerian melalui rapat DPR RI untuk dapat disetujui. Selama menunggu revisi tersebut untuk pembatalan HPL yang ada itu mekanismenya melalui pengadilan dan Hak Guna Bangunan (HGB).
 
“Tetapi menurut saya melalui pengadilan dan HGB bisa memakan waktu cukup lama, akan berlarut-larut karena harus mengikuti mekanisme yang ada, seperti pengukuran, pendataan dan lainnya. Lebih baik melalui musyawarah saja sambil menunggu revisi tersebut," kata politisi PDIP ini.
 
Terpisah, Kepala Biro Aset dan Perlengkapan Pemprov Lampung, Fauziah mengatakan hasil rapat telah mengambil dua kesimpulan dari Kementerian ATR/BPN.
 
Pertama, apabila masyarakat Kelurahan Waydadi, Wadadi Baru dan Korpri Jaya menganggap HPL tersebut dianggap cacat administrasi penerbitannya, maka diusulkan 2 (dua) alternatif.
 
Dua alternatif itu yakni (a). substansi dibuktikan melalui pengadilan . (b). dibatalkan oleh Kementerian ATR/BPN karena cacat hukum administrasi berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.
 
“Kesimpulan kedua, sambil menunggu proses penyelesaian selesai diminta kepada Pemprov Lampung untuk tidak melakukan kegiatan apapun di atas tanah tersebut (status quo)," singkat dia.
 
(*luk)


KOMENTAR
Kontak Informasi
Redaksi : -
Media Partner : -
Iklan : -