Rabu, 12 Juni 2019 15:07 WIB

DAERAH

Gantikan Neneng Hasanah, Eka Supria Diangkat Jadi Bupati Bekasi

Aldhy Irawan - jurnalpatrolinews
Gantikan Neneng Hasanah, Eka Supria Diangkat Jadi Bupati Bekasi Foto : Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik Eka Supria Atmaja sebagai Bupati Bekasi untuk sisa masa jabatan 2017-2022, di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (12/6/2019).

JurnalPatroliNews BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik Eka Supria Atmaja sebagai Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan Tahun 2017-2022 di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Rabu (12/6/2019). Eka sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Bekasi.

Pelantikan dilaksanakan sesuai amanat surat Mendagri Nomor 131.32/2966/otda tanggal 24 Mei 2019 seiring dengan telah terbitnya Keputusan Mendagri Nomor 131.32-1192 tahun 2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat.

Eka dilantik menjadi Bupati Bekasi karena pada 24 April lalu Neneng Hasanah Yasin telah resmi berhenti sebagai Bupati Bekasi. Neneng berhenti karena terjerat perkara hukum korupsi perizinan pembangunan proyek Meikarta.

Sesuai ketentuan pasal 173 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, bahwa dalam hal bupati berhenti, maka wakil bupati menggantikan Bupati Bekasi, mengingat sisa masa jabatannya lebih dari 18 bulan. Seusai pelantikan, Emil mengucapkan selamat bekerja dan menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.

Ia mengajak seluruh warga di sana untuk menjaga persatuan dan kesatuan, serta prinsip penyelenggara negara yaitu integritas, jiwa melayani sepenuh hati, dan profesionalisme.

"Ini adalah momentum yang ditunggu-tunggu oleh warga Kabupaten Bekasi, setelah keputusan pengadilan selesai terhadap Bupati Bekasi terdahulu yakni Bu Neneng. Maka secara peraturan perundangan-undangan Pak Eka sebagai Wabup Bekasi atas surat Keputusan Mendagri resmi dilantik sebagai Bupati Bekasi hari ini," kata Emil.

Meski pusat dan kawasan industri terbesar se asia tenggara dengan tujuh kawasan industri, tercatat di kabupaten bekasi jumlah penduduk miskin sebanyak 163 ribu orang dan jumlah pengangguran sebanyak 172 ribu orang.

"Tantangan terbesar Pemkab Bekasi adalah melaksanakan pelayanan secara optimal terhadap jumlah penduduk yang besar. Permasalahan Bekasi memiliki kesamaan dengan kab/kota lainnya yaitu kesenjangan antara desa dan kota, kemiskinan dan pengangguran," ujarnya.

Meski begitu, Pemprov Jabar ia sebut akan mendukung proses pembangunan di kabupaten Bekasi. Salah satunya adalah upaya pengentasan kemiskinan di daerah terpencil seperti di muara gembong dengan menghadirkan desa peradaban.

Desa peradaban yang dimaksud merupakan aksi multi pihak yang merupakan kolaborasi antara pemprov jabar, bekasi, akademisi maupun para pengusaha.

Terkait masih tingginya angka pengangguran, kompetensi SDM angkatan kerja terutama lulusan smk atau sekolah vokasi harus ditingkatkan agar mudah memenuhi kriteria minimal yang diinginkan para pengusaha.

"Kami sadar tugas dan pekerjaan yang menanti sangat berat. Tentu harus ada kerjasama dengan berbagai pihak. Kondisi yang ada, tidak lantas jadi alasan program pembangunan terhambat," katanya. (dai)

 


KOMENTAR
Kontak Informasi
Redaksi : -
Media Partner : -
Iklan : -