Senin, 16 September 2019 16:34 WIB

NASIONAL

Inilah Peraturan Menteri Keuangan Tentang ‘Super Deduction’ Vokasi

Ferdinand Mannopo - jurnalpatrolinews
Inilah Peraturan Menteri Keuangan Tentang ‘Super Deduction’ Vokasi Foto : Ist

Jurnalpatrolinews - Jakarta,  Wajib pajak badan yang mengeluarkan biaya untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran untuk pengembangan kompetensi tertentu dapat menerima pengurangan penghasilan bruto hingga 200 persen dari biaya yang dikeluarkan tersebut, atau Super Deduction Vokasi.

Ketentuan  ini  tertuang  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor  128/PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto Atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu, yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada 6 September 2019.

Dalam PMK ini disebutkan, Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% (dua ratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.

Selain itu juga, tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 100% dari jumlah   biaya   yang  dikeluarkan   untuk   kegiatan   praktik   kerja,   pemagangan,   dan/atau pembelajaran sebagaimana dimaksud.

“Wajib Pajak dapat memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dengan memenuhi ketentuan: a. telah melakukan kegiatan praktik kerja, pemagangan,   dan/atau   pembelajaran   dalam   rangka   pembinaan   dan   pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi tertentu; b. memiliki Perjanjian Kerja Sama; c. tidak dalam keadaan rugi ?skal pada Tahun Pajak pemanfaatan tambahan pengurangan penghasilan bruto; dan d. telah menyampaikan Surat Keterangan Fiskal,” bunyi Pasal 2 ayat (3) PMK ini.

Disebutkan dalam PMK ini, kegiatan praktik kerja dan atau pemagangan sebagaimana dimaksud   merupakan  kegiatan   yang   diikuti   oleh:   a.   siswa,   pendidik,   dan/atau   tenaga kependidikan di sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan; b. mahasiswa, pendidik,   dan/atau   tenaga   kependidikan   di   perguruan   tinggi   program   diploma   pada pendidikan  vokasi;  c.  peserta  latih,  instruktur,  dan/atau  tenaga  kepelatihan  di  balai  latihan kerja;  dan/atau  d.  perorangan  yang  tidak  terikat  hubungan  kerja  dengan  pihak  manapun yang dikoordinasikan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan   Pusat,   Pemerintah   Provinsi,   atau   Pemerintah   Kabupaten/Kota,   yang dilakukan Wajib Pajak di tempat usaha Wajib Pajak, sebagai bagian dari kurikulum pendidikan kejuruan atau vokasi dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian di bidang tertentu.

Adapun kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan pengajaran yang dilakukan oleh pihak yang ditugaskan oleh Wajib Pajak untuk mengajar di sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, perguruan tinggi program diploma pada pendidikan vokasi, dan/atau balai latihan kerja.

Mengenai tambahan pengurangan penghasilan bruto, menurut PMK ini, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Untuk biaya perolehan barang berwujud dan tidak berwujud terkait penyediaan fasilitas ?sik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, tambahan pengurangan penghasilan bruto dihitung dari biaya penyusutan atau amortisasi barang berwujud dan tidak berwujud bersangkutan yang dibebankan pada saat bulan dilakukannya kegiatan praktik kerja dan/atau pemagangan sebagaimana dimaksud.

b. Untuk biaya selain biaya sebagaimana dimaksud, tambahan pengurangan penghasilan bruto dihitung dari biaya yang sesungguhnya dikeluarkan yang dibebankan pada Tahun Pajak bersangkutan.

c. Dalam hal biaya penyediaan fasilitas ?sik khusus berupa tempat pelatihan merupakan barang berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dan tidak digunakan  penuh   selama   satu   Tahun   Pajak   untuk   kegiatan   praktik   kerja   dan/atau pemagangan tambahan pengurangan penghasilan bruto dibebankan secara proporsional berdasarkan waktu pemanfaatan dalam satu Tahun Pajak.

d. Dalam hal biaya penyediaan fasilitas ?sik khusus berupa tempat pelatihan merupakan biaya listrik, air, dan bahan bakar sebagaimana dimaksud tidak dapat dipisahkan antara biaya untuk tujuan produksi komersial dan biaya terkait pelaksanaan praktik kerja dan/atau pemagangan, tambahan pengurangan penghasilan bruto dibebankan secara proporsional berdasarkan  pemanfaatan    yang    terkait    dengan    kegiatan    praktik    kerja    dan/atau pemagangan.

e. Untuk biaya  yang  diberikan  kepada  peserta  praktik  kerja  dan/atau  pemagangan  yang mempunyai hubungan: keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, 2. usaha, dan/atau  3.  kepemilikan  atau  penguasaan,  dengan  pemilik,  komisaris,  direksi;  dan/atau pengurus dari Wajib Pajak, tidak dapat diberikan tambahan pengurangan penghasilan bruto.

f. Untuk biaya  yang  diberikan  kepada  peserta  praktik  kerja  dan/atau  pemagangan  yang mempunyai hubungan: keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, 2. usaha, dan/atau  3.  kepemilikan  atau  penguasaan,  dengan  pemilik,  komisaris,  direksi;  dan/atau pengurus dari Wajib Pajak, . tidak dapat diberikan tambahan pengurangan penghasilan bruto.

“Tambahan pengurangan penghasilan bruto dapat dibebankan sebagai biaya dengan syarat tambahan pengurangan penghasilan bruto tersebut tidak menyebabkan rugi ?skal tahun berjalan,” bunyi Pasal 5 huruf g PMK ini.

Sementara dalam hal tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud menyebabkan rugi ?skal tahun berjalan, menurut PMK ini, besaran tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dapat dikurangkan pada tahun berjalan sebesar jumlah yang tidak menyebabkan rugi ?skal pada tahun berjalan.

Untuk mendapatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud, menurut PMK ini, Wajib Pajak melakukan penyampaian pemberitahuan melalui sistem OSS (Online Single Submission) dengan melampirkan: a. Perjanjian Kerja Sama; dan b. Surat Keterangan Fiskal yang masih berlaku.

“Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dilakukan paling lambat sebelum dilakukannya kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manus1a yang berbasis kompetensi tertentu dimulai,” bunyi Pasal 7 ayat (2) PMK ini.

Dijelaskan dalam PMK ini, dalam hal sistem OSS tidak berjalan sebagaimana mestinya, penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan secara luar jaringan oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Laporan

PMK ini menegaskan,Wajib Pajak yang telah memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto, wajib menyampaikan laporan biaya kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau   pembelajaran   dalam   rangka   pembinaan   dan   pengembangan   sumber   daya manusia yang berbasis kompetensi tertentu setiap tahun kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar paling lambat bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan badan Tahun Pajak pemanfaatan tambahan pengurangan penghasilan bruto. 

“Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 11 Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  128/PMK.010/2019  yang  telah  diundangkan  oleh  Direktur  Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Ekatjahjana, pada 9 September 2019.    (setkab)


KOMENTAR
Kontak Informasi
Redaksi : -
Media Partner : -
Iklan : -