Jumat, 21 Februari 2020 16:29 WIB

INTERNASIONAL

Israel Tetap Jalankan Perjanjian Perdamaian Timur Tengah meski Trump Kalah di Pilpres AS

Ferdinand Mannopo - jurnalpatrolinews
Israel Tetap Jalankan Perjanjian Perdamaian Timur Tengah meski Trump Kalah di Pilpres AS Foto : Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. (Foto/Kantor Perdama Menteri Israel))

JurnalPatroliNews - TEL AVIV – Israel akan tetap menjalankan Perjanjian Perdamaian Timur Tengah meski Donald Trump tidak memenangi pemilihan Presiden Amerika Serikat yang akan berlangsung tahun ini.

Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengatakan kalaupun calon presiden dari Partai Demokrat menang dalam Pilpres AS tahun ini, rencana perdamaian Timur Tengah yang disusun Trump akan jalan terus.

Kata Netanyahu kepada harian Jerusalem Post, Kamis (20/2/2020) satu-satunya yang bisa menghentikan rencana itu adalah apabila ia sendiri kalah dalam pemilu Israel yang akan berlangsung pada 2 Maret.

“Sekali rencana Trump itu dijalankan, banyak hal akan berubah, dan akan sulit bagi pemerintahan manapun untuk membatalkannya,” kata Netanyahu.

“Tiap pemerintahan, Demokratik atau Republik harus melihat kenyataan-kenyataan baru di lapangan. Saya yakin, pemerintahan (Amerika) yang berikutnya, dari partai manapun, harus mempertimbangkan fakta bahwa kini sudah ada rencana baru (untuk Timur Tengah).”

Namun Netanyahu mengatakan ia khawatir kalau tokoh oposisi Benny Gantz dari partai Putih dan Biru yang bergaris tengah menang. Meski Gantz telah menyetujui rencana Trump itu ketika ia bertemu Trump di Gedung Putih bulan lalu.

Rencana Trump tentang perdamaian itu mengusulkan ada negara Palestina, tetapi sebagian besar kawasan Tepi Barat, di mana Palestina ingin mendirikan negara, akan tetap berada di bawah kekuasaan Israel.

Bahkan di kawasan negara Palestina nantinya akan ada kantong-kantong penduduk Yahudi, dan hanya sebagian kecil kawasan Jerusalem timur yang miskin akan disisakan untuk Ibu Kota Palestina.

Rancangan perdamaian itu tidak termasuk tuntutan utama Palestina, yaitu “hak untuk kembali” bagi penduduk Palestina ke kampung halaman mereka yang direbut ketika negara Israel dibentuk pada 1948.

Rencana perdamaian itu disusun bersama oleh Israel dan Amerika tanpa Palestina, yang tidak mau ikut karena yakin Amerika jelas akan memihak pada kepentingan Israel.

[okz]


Baca Juga
KOMENTAR
Kontak Informasi
Redaksi : ekawdy77ads@gmail.com
Media Partner : ekawdy77ads@gmail.com
Iklan : jurnalpatroli2016@gmail.com, WA 081318185028