Rabu, 19 Februari 2020 14:14 WIB

DAERAH

Kejaksaan Mulai Endus Aktor Dugaan Kasus Kerugiaan Negara di DPRD Manado

Ferdinand Mannopo - jurnalpatrolinews
Kejaksaan Mulai Endus Aktor Dugaan Kasus Kerugiaan Negara di DPRD Manado Foto : Maryono, SH MH

JurnalPatroliNews - Manado,-- Kepala Kejaksaan Negeri Manado Maryono SH, MH, menjelaskan pemeriksaan hari ketiga, Rabu (19/2/2020) terhadap pimpinan DPRD Manado periode 2014-2019 menghadirkan ketua saat itu Nortje Van Bone.

“Saksi N hari ini sudah hadir, tadi sebelum jam 9 beliau sudah hadir koperatif dan sekarang masih di ruang penyidik,” kata Maryono.

Ditambahkan Maryono, selesai pemerikasaan ketiga pimpinan DPRD tersebut selanjutnya pihak Kejari akan memanggil pihak terkait lainnya.

“Semua yang terkait secara bergilir kita nanti akan mengundang satu per satu,” ujarnya

Setelah pemeriksaan terhadap ketiga pimpinan legislatif Manado, menurutnya telah kelihatan benang merahnya.

“Sudah kelihatan alurnya, benang merahnya, aktor intelektualnya, leadernya, istilahnya hukumnya sudah nampak,” ungkap Kejari.

Melanggar Ketentuan PP No 18 tahun 2017 tentang Keuangan dan Administrasi

Sebelumnya diberitakan, Kepala Kejaksaan Negeri Manado Maryono SH, MH, mengatakan pihak Kejari akan secara perlahan-lahan dalam proses pemeriksaan kepada anggota DPRD Manado periode 2014-2019 terkait dugaan kerugian negara sekitar 6,3 milyar.

“Kita tiap hari ada pemeriksaan biar ini cepat ya karena ini menarik perhatian masyarakat, tapi kami akan memeriksa dengan cara apalah yang agak-agak cooling down,” kata Maryono.

Menurutnya pemanggilan ini terkait indikasi penyimpangan keuangan yang menyebabkan kerugian negara.

“Kejaksaan Negeri Manado saat ini melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi DPRD Manado, di hasil penyelidikan kami dalam tahun 2018 dan 2019 terjadi indikasi penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara,” kata Kajari.

Dikatakannya ke 40 anggota legislator periode 2014–2019 melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang keuangan dan administrasi.

“Disebutkan bahwa pimpinan anggota dewan berhak menerima tunjangan perumahan dan transportasi, ya tunjangan perumahan dan transportasi dalam prakteknya ternyata bukan hanya tunjangan untuk sewa perumahan, tapi masih include ditambah dengan tunjangan listrik, tunjangan air dan pembantu,” ujarnya.

Sementara untuk tunjangan transportasi dikatakannya bermasalah dengan sewa mobil.

“Untuk mobil yang mestinya sewa mobil itu bulanan, di situ dibikin harian, masih ditambah lagi dengan supir plus BBM itu yang pertama. Kedua soal besaran sewa mobil,” ucapnya.

Selanjutnya Kajari mengimbau untuk segera mengembalikan uang kerugiaan negara tersebut yang kisarannya sekitar 150-200 juta/orang.

“Kami imbau untuk segera mengembalikan uang yang pernah diterimanya melalui Kejaksaan Manado selaku penyidik. Uang itu pun nantinya kalau sudah selesai kami kembalikan lagi ke Pemkot, saya minta koperatif,” tandas Kajari Manado.

(BennyManoppo)


KOMENTAR
Kontak Informasi
Redaksi : ekawdy77ads@gmail.com
Media Partner : ekawdy77ads@gmail.com
Iklan : jurnalpatroli2016@gmail.com, WA 081318185028