Kamis, 23 Januari 2020 15:20 WIB

KORUPSI

Kesepakatan Pejabat Berantas Korupsi Masih Minim, Ketua KPK Ingatkan, Kepala Daerah-DPRD Sulsel, 'Jangan Bagi-Bagi Proyek'

Ferdinand Mannopo - jurnalpatrolinews
Kesepakatan Pejabat Berantas Korupsi Masih Minim, Ketua KPK Ingatkan, Kepala Daerah-DPRD Sulsel, 'Jangan Bagi-Bagi Proyek' Foto : Ketua KPK Firli Bahuri

"Jangan bagi-bagi kue dalam bentuk pokir. Ada lagi (contoh di daerah lain) ini ketuk palu ini dia bilang, 'Aku nggak ketok kalau belum setuju, perasan kita belum sepakat'. Perasaan itu kesepakatan, ngomong-ngomong belum setuju ini dan sampai hari ini ada provinsi yang belum ketuk palu APBD 2020, saya akan turun tangan itu," kata Firli.

 

JurnalPatroliNews - Jakarta - Ketua KPK Firli Bahuri mengingatkan jajaran kepala daerah hingga anggota DPRD di Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk tidak melakukan bagi-bagi kue dalam bentuk proyek kiriman (pokir) saat pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).

Hal ini disampaikan Firli saat memberi materi Penguatan Pencegahan Korupsi kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Sulsel di Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Kamis (23/1/2020). Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika, hingga para bupati hadir dalam pertemuan tersebut.

Firli awalnya meminta para kepala daerah dan anggota DPRD untuk tidak membuat politik gaduh khususnya saat pembahasan RAPBD. Untuk itu kepala daerah harus memiliki alasan yang kuat dalam menyusun RAPBD.


"Kalau untuk menetapkan RAPBD tinggal beralasan sajalah bupati, wali kota. Bagaimana kita bisa mengusulkan APBD ini supaya lebih percepatan pembangunan, lebih percepatan peningkatan ekonomi, lebih percepatan menurunkan kemiskinan, lebih percepatan penurunan pengangguran, lebih percepatan menaikkan indeks pembangunan manusia, dan lebih menurunkan angka ketimpangan pembangunan," kata Firli dalam sambutannya.


Firli melanjutkan, tujuan penyusunan RAPBD tersebut harus dikawal dengan baik oleh anggota DPRD sebagai lembaga legislatif. Saat inilah, Firli mengingatkan para pejabat Sulsel untuk tak bagi-bagi proyek.

"Jangan bagi-bagi kue dalam bentuk pokir. Ada lagi (contoh di daerah lain) ini ketuk palu ini dia bilang, 'Aku nggak ketok kalau belum setuju, perasan kita belum sepakat'. Perasaan itu kesepakatan, ngomong-ngomong belum setuju ini dan sampai hari ini ada provinsi yang belum ketuk palu APBD 2020, saya akan turun tangan itu," kata Firli.

Firli lalu menyebut salah satu daerah yang pembahasan untuk RAPBD 2020 terlambat karena antara legislatif dan eksekutif lama mencapai kesepakatan. Padahal KPK telah datang memberi arahan ke provinsi tersebut.

"Terjadi seperti provinsi Jambi, mohon maaf Pak Gubernur, Provinsi Jambi itu, KPK sudah datang ke sana, kayak seperti ini, omongin tentang pencegahan. Besok pulang kita, setelah kita pulang anggota DPRD-nya bilang gini, 'Pak Gubernur kita nggak ketok palu kalau ni kalau nggak sepakat'," tuturnya.


"Akhirnya apa yang terjadi, gubernur memerintahkan kepala dinas UMKM, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Diknas, apa kata mereka? 'Barusan kemarin diberikan arahan KPK, masa kita sepakat lagi?', (dijawab DPRD), "Itu kan kemarin Pak, sekarang KPK sudah pulang, kacau lagi kita," lanjutnya.


Atas contoh tersebut, Firli menilai kesepakatan antara pejabat dalam memberantas korupsi masih sangat minim. Dia berharap para pemangku kebijakan di Sulsel tak berlaku seperti daerah-daerah yang lain.

"Artinya kesepakatan untuk memberantas korupsi tidak ada, masih bilang kita hadir di sini karena ada kesamaan. Satu kesamaan kedua kesamaan kepentingan, ketiga kesamaan untuk mencari solusi, nggak ada capaiannya kita. Mudah-mudahan ini nggak terjadi di Sulawesi Selatan," imbuhnya.

(*/lk)


KOMENTAR
Kontak Informasi
Redaksi : ekawdy77ads@gmail.com
Media Partner : ekawdy77ads@gmail.com
Iklan : jurnalpatroli2016@gmail.com, WA 081318185028