Kamis, 16 Januari 2020 20:04 WIB

NASIONAL

Kewenangan Coast Guard dan 'Tindakan Pengusiran Kapal Cina'

Ferdinand Mannopo - jurnalpatrolinews
Kewenangan Coast Guard dan 'Tindakan Pengusiran Kapal Cina' Foto : Kapal Coast Guard China/Net

"Tindakan kapal Bakamla mengusir kapal Coast Guard China adalah tindakan yang sangat tidak tepat dan sangat memalukan Indonesia. Saat pengusiran itu terjadi, posisi Kapal Coast Guard China berada  dalam perairan ZEEI"         

 

JurnalPatroliNews – Jakarta,--  Langkah menempatkan kapal perang dalam ketegangan di ZEE Indonesia RI saat ini direspon cepat oleh Pemerinta RI dengan mengirim armada kapal perang TNI AL. Tidak kalah gertak, tiga kapal perang dikirim yakni KRI Karel Satsuit Tubun (KST) 356, KRI Usman Harun (USH) 359, hingga KRI Jhon Lie 358.

Masalahnya Negeri Tirai Bambu mengklaim memiliki hak di perairan yang masuk ZEE Indonesia berdasarkan peta Traditional Fish Ground mereka. Kawasan laut utara Natuna berdasarkan Konvensi PBB terkait Hukum Kelautan (UNCLOS 1982) memang masuk kawasan ZEE Indonesia.

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas wilayah perairan lebih besar daripada luas daratannya. Luas total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta km persegi, yang terdiri dari 2,01 juta km persegi daratan, 3,25 juta km persegi lautan, dan 2,55 juta km persegi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Namun, Ketegangan Indonesia dengan China di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) RI, dekat perairan Natuna, Kepulauan Riau, membuat kondisi ini semakin memperlihatkan kekuatan kapal perang milik militer TNI AL lebih dominan menghalau kapal nelayan asing saat ini , seharusnya pemerintah mengirim kapal-kapal Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk menghadapi kasus – kasus seperti ini.

Untuk itu Tim redaksi jurnalpatrolinews.co.id  mencoba mendalami permasalahan ini lebih faktual dengan mewancarai Laksda TNI (Purn) Soleman B Pontoh Mantan Kabais 2011-2013 untuk memberikan tanggapan dan pendapatnya yang kami rangkum dalam petikan wawancara eksklusif di kediamannya, Jalan Palem Taman Baverly, Lippo Cikarang , Kamis, 16 Januari 2020.

JPNews   : Apakah Bakamla secara peraturan perundangan ada diatur sebagai fungsi Coast Guard ???

Pontoh    : BAKAMLA SECARA ATURAN PERUNDANGAN TIDAK DIATUR SEBAGAI PELAKSANA FUNGSI COAST GUARD.   

Bakamla dibentuk berdasar Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan. Didalam Undang-undang kelautan tidak ada sama sekali diatur tentang fungsi Coast Guard. Dengan demikian secara aturan perundangan tidak diatur bahwa Bakamla sebagai pelaksana fungsi Coast Guard.         

JPNews    : Kalau begitu, dalam Undang-undang yang mana dan institusi apa yang diatur untuk melaksanakan fungsi Coast Guard ?

Pontoh    : UNDANG-UNDANG YANG MEMBENTUK COAST GUARD ADALAH UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 200 TENTANG PELAYARAN.

FUNGSI COAST GUARD ADALAH PENEGAKKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LAUT DAN PANTAI, SEBAGAIMANA YANG DIATUR PADA AYAT 1 PASAL 276 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN.

Fungsi itu di laksanakan oleh institusi PENJAGA LAUT DAN PANTAI (SEA AND COAST GUARD), sebagaimana yang diatur oleh ayat 2 pasal 276 Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. 

IMO, International Maritime Organisation melalui Konvensi IMO telah mengeluarkan secara spesifik tugas yang harus dilaksanakan oleh Coast Guard setiap negara anggota yaitu meliputi :  MARITIME SAFETY dan MARITIME SECURITY. 

JPNews  :  Apakah di Indonesia ada Undang-undang yang mengatur  kedua hal itu ?

Pontoh    : Di Indonesia kedua hal itu sudah di atur oleh Undang-undang  nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

Maritime Safety diatur pada pasal 116 dan Maritime Security diatur pada ayat 1 pasal  276 Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

MARITIME SAFETY, includes area of safety of navigation, seafarers, oil spill response and vessel traffic system. Jadi, MARITIME SAFETY pada dasarnya berhubungan dengan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran, yang diatur pada pasal 116 Undang- undang  nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, juga merupakan penegakan aturan Undang-undang 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, yang merupakan tugas dan wewenang Pejaga laut dan Pantai atau Sea and Coast Guard.

MARITIME SECURITY is frequently defined as the protection from threats to the freedom or good order at sea. Issues clustered under the notion of maritime security include crimes such as piracy, armed robbery at sea, trafficking of people and illicit goods, illegal fishing or pollutionJadi MARITIM SECURITY pada dasarnya berhubungan antara lain dengan Penyelundupan obat-obatan terlarang, Terorisme di laut Perompakan bersenjata Pencemaran laut, Illegal fishing, yang kesemuanya adalah hal-hal yang berhubungan Pelanggaran hukum dilaut dan pantai diluar Keselamatan dan Keamanan Pelayaran atau diluar Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, sebagaiman yang diatur pada ayat 1 pasal 276 Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran yang merupakan tugas dan wewenang Pejaga laut dan Pantai atau Sea and Coast Guard.

JPNews      : Apakah dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan di atur tentang definisi dari keamanan dan keselamatan pelayaran ?

Pontoh      ; Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan tidak mengatur sama sekali definisi dari keselamatan dan keamanan Pelayaran.

JPNews      : Apakah dengan dibentuknya Bakamla menambah Carut marutnya penegakan hukum di laut ?

Pontoh       ; Iya betul, Adanya Bakamla semakin menambah carut marut penegakan hukum di laut .              

Menurut pasal ayat 1 pasal 24 Undang-undang Perairan, bahwa di perairan Indonesia ada kegiatan Penegakan Kedaulatan dan Penegakan Hukum.

Penegakan Kedaulatan di laut dilaksanakan oleh TNI AL sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

Penegakan Hukum, yang berupa Penegakan Peraturan Perundang-undangan dilaut dan Pantai dilaksanakan oleh Penjaga Laut dan Pantai (Sea anda Coast Guard) sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

Bakamla yang dibentuk oleh Undang-undang 32 tahun 2008 tentang Kelautan, tidak jelas sama sekali dibentuk untuk apa. Dalam pemberitaan terlihat bahwa Bakamla memperkenalkan diri sebagai satuan para Militer. Disamping itu,  Bakamla juga tidak diberi kewenangan sebagai Penyidik, dan tugas pokok Bakamla hanya melakukan Patroli saja, tidak boleh melakukan Penangkapan, karena bukan Penyidik. Dengan demikian apa yang dilakukan oleh Bakamla selama ini berupa penangkapan- penagkapan kapal secara agresif bertabrakan dengan Undang-undang nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

JPNews     : Siapa yang sebenarnya menurut Undang-undang di Indonesia disebut sebagai Indonesia Coast Guard dan jelaskan dasar hukumnya.

Pontoh       : Undang-undang pembentuk Indonesia Coast Guard adalah Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.  Hal ini terlihat             pada Penjelasan Undang-undang nomor 17 tahun2008  tentang Pelayaran yang berbunyi :

“Selain hal tersebut di atas, yang juga diatur secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang ini adalah pembentukan institusi di bidang Penjagaan Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard) yang  dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri”. Dan, Institusi yang menjadi Coast Guard Indonesia adalah Penjaga laut dan Pantai (Sea anda Coast Gaurd).

JPNews   : Apakah tindakan kapal Bakamla mengusir kapal Coast Guard China itu sudah tepat ?

Pontoh    : Tindakan kapal Bakamla mengusir kapal Coast Guard China adalah tindakan yang sangat tidak tepat dan sangat memalukan Indonesia. Saat pengusiran itu terjadi, posisi Kapal Coast Guard China berada  dalam perairan ZEEI.                      

Pada permukaan laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia berlaku kebebasan berlayar sebagaimana yang diatur  pada Pasal 4 ayat  (3) Undang-undang nomor 5 tahun 1981 tentang ZEEI  yaitu ;

(3) Di  Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku.

Jadi, Indonesia harus dapat menjamin kebebasan berlayar dipermukaan laut  di ZEE Indonesia. Siapa saja yang berlayar di ZEEI, tidak boleh diganggu, termasuk kapal Coast Guard China.

Dengan demikian, tindakan kapal Bakamla mengusir kapal Coast Guard China itu tidak tepat sama sekali

JPNews    : Bagaimana menurut UNCLOS 82 apakah diperbolehkan mengusir kapal negara yang yang berdiam diri atau melintas.

Pontoh    : UNCLOS 82 mengatur bahwa ZEE adalah laut bebas. Dengan demikian semua kapal dari negara manapun dapat menikmati pelayaran dengan bebas di ZEE. Negara pantai tidak boleh dan tidak diizinkan untuk mengusir kapal yang sedang berlayar di ZEE.

JPNews   : Dalam beberapa momen di TV, Bakamla selalu terlihat di wakili oleh Sdr Toufik dalam memberikan keterangan, sementara menurut informasi dari kesatuannya bahwa ybs sudah pensiun. Apakah seseorang yang telah dinyatakan Pensiun dari kesatuanya dapat bertindak sebagai Kepala Bakamla ?

Pontoh    : Sebagai seorang yang berpangkat Laksamana Madya, tentunya sudah harus tahu bahwa setelah masa pensiun tiba, maka segala            kewenangan yang melekat kepadanya secara otomatis gugur.

Termasuk hak untuk memberikan keterangan ke publik juga gugur. Hak itu secara otomatis turun ke Wakil Kepala , atau kepada Asisten Operasi. Tapi yang jelas, bahwa prajurit yang sudah masuk usia pensiun sepanjang tidak ada aturan lain yang mengatur, tidak dapat bertindak sebagai Kepala Bakamla.

JPNews   : Bagaimana dengan sangsi hukum atas hal tersebut ??

Pontoh    : Tidak ada sangsi hukumnya, yang ada hanya sangsi sosial dari penilaian masyarakat, yaitu harga dari dari seorang yang menyandang  pangkat laksamana madya turun merosot tajam.

JPNews   :  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD di Istana Kepresidenan Jakarta, Hari Ini Kamis 16 Januari 2020.mengatakan, hasil rapat Tim Penilai Akhir (TPA) salah satunya adalah pergantian Kepala Badan Keamanan Laut RI (Bakamla), Bagaimana menurut Pak Laksamana 

Pontoh    : Yaahh…yaahh…..emang sudah seharusnya diganti !

JPNews   : Sebagai penutup bagaimana menurut Bapak tentang Omnibus law dibidang keamanan laut dan apa yang harus dilakukan.

Pontoh    : Dalam Undang-undang nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, tidak dikenal adanya prasa Keamanan Laut. Yang ada ialah Penegakan Kedaulatan dan Penegakan Hukum. Dengan demikian tidak perlu ada Omnibus law di bidang keamanan laut.

(Tim Redaksi)

 

 

 


KOMENTAR
Kontak Informasi
Redaksi : ekawdy77ads@gmail.com
Media Partner : ekawdy77ads@gmail.com
Iklan : jurnalpatroli2016@gmail.com, WA 081318185028