Kamis, 20 Juni 2019 14:41 WIB

POLITIK

KPU Hadirkan Hanya Ahli IT di Sidang Sengketa Pilpres

Aldhy Irawan - jurnalpatrolinews
KPU Hadirkan Hanya Ahli IT di Sidang Sengketa Pilpres Foto : Ketua Tim Kuasa Hukum KPU, Ali Nurdin membacakan jawaban pada sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (18/6/2019).

JurnalPatroliNews JAKARTA - KPU RI tidak menghadirkan saksi fakta pada sidang lanjutan sengketa Pilpres 2019 dengan agenda pemeriksaan saksi pihak termohon 1. Namun KPU menghadirkan satu ahli IT yakni Marsudi Wahyu Kisworo dan Irwan Chandra yang memberikan keterangan tertulis.

"Setelah mencermati dan melihat perkembangan dari saksi-saksi yang diajukan pemohon, maka kami memutuskan tidak mengajukan saksi," kata Ketua Tim hukum KPU Ali Nurdin di Gedung MK, Kamis (20/6/2019).

"Kami mengajukan satu ahli yakni Marsudi Wahyu Kisworo," tambahnya. Marsudi diketahui adalah profesor IT Pertama Indonesia.

Jubir pihak terkait, Yusril Ihza Mahendra meminta kepada majelis hakim untuk memberikan kelonggaran waktu kepada saksi ahli memaparkan keterangannya. Yusril berkaca pada persidangan sebelumnya.

"Oleh karena hanya satu ahli yang diajukan oleh pemohon kami berharap diberikan waktu yang panjang untuk menjelaskan keterangan sebagai kapasitas saksi ahli," ucap Yusril.

Ali Nurdin menilai tim hukum Prabowo-Sandi gagal menghadirkan saksi yang memperkuat atau membuktikan dalil-dalil yang tertuang dalam permohonan gugatan.

"Menurut kami pemohon gagal menghadirkan saksi-saksi yang mendukung dalil-dalilnya," katanya.

Saksi Prabowo-Sandi yang terkait dengan pelanggaran misalnya, Nurdin menyatakan, pelanggaran tersebut bersifat lokal dan sudah dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).

Sementara saksi yang mempersoalkan amplop surat suara, kata Nurdin tidak berkaitan dengan hasil perhitungan perolehan suara.

"Jadi apa yang perlu ditanggapi dari itu?" katanya.

Demikian juga dengan saksi yang mempersoalkan tiga TPS di Sidoarjo. Nurdin menegaskan, persoalan tersebut sudah dilaporkan ke Bawaslu dan Bawaslu sudah mengambil sikap.

Terkait dengan Situng yang dipersoalkan salah satu saksi Prabowo-Sandi, Nurdin menjelaskan, Situng berangkat dari proses pemungutan suara yang menggunakan PKPU 3 tahun 2019.

Dengan berbagai hal tersebut, Nurdin menilai saksi-saksi yang dihadirkan Prabowo-Sandi tidak relevan dengan dalil-dalil permohonan.

Padahal, kata Nurdin, dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, Majelis Hakim berpijak pada dalil permohonan dalam gugatan.

"Itulah yang jadi ruang lingkup pemeriksaan. Kalau di luar itu tidak bisa dipertimbangkan karena di luar ruang lingkup pemeriksaan. Hakim selalu bicara bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan ini berangkatnya dari mana? ini kan berangkat dari sistem pembuktian. Kalau pemohon tidak bisa membuktikan dalilnya ya sudah, lantas apa yang harus kita tanggapi sekarang? coba kita lihat kemarin saksi pemohon? yang mana yang perlu kita bantah secara khusus," katanya. (dai)


KOMENTAR
Kontak Informasi
Redaksi : -
Media Partner : -
Iklan : -