JPNews
Kamis, 06 Desember 2018 20:49 WIB

BISNIS

Lantik 7 Anggota BNSP, Menaker Minta Rekruitmen Pekerja Berbasis Kompetensi

Aldhy Irawan - jurnalpatrolinews
Lantik 7 Anggota BNSP, Menaker Minta Rekruitmen Pekerja Berbasis Kompetensi Foto : Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri.

JurnalPatroliNews JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri melantik tujuh anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) periode 2018-2023. Pelantikan dilakukan di ruang Tri Dharma Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Kamis ini.

Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56/M Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Keanggotaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Ketujuh anggota BNSP yang diambil sumpah dan dilantik adalah Kunjung Masehat (ketua/unsur pemerintah), Miftakul Azis (wakil ketua/unsur masyarakat), Tetty Desiarty Soemarso, Bonardo Aldo Tobing, Muhammad Zubair, Mulyanto (unsur masyarakat) dan Henny S. Widyaningsih (unsur pemerintah).

Dalam sambutannya, Hanif meminta BNSP agar mendorong seluruh industri di semua sektor ke depan melakukan rekrutmen berbasis kompetensi, bukan hanya rekrutmen berbasis ijazah.

"BNSP memiliki tugas berat memastikan agar rekrutmen semua industri mulai memberikan opsi yang berbasis sertifikat kompetensi. Agar ke depan, para pencari pekerja bisa memperoleh dua pilihan, yakni menggunakan ijazah dan sertifikat kompetensi. Ini harus menjadi perhatian serius BNSP ke depan, selain persoalan sertifikasi profesi yang harus terus ditingkatkan," ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (6/12/2018).

Hanif menjelaskan BNSP bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi dan memiliki peranan sangat strategis dalam menjamin mutu tenaga kerja Indonesia. Karena itu kredibilitas lembaga BNSP menjadi tolok ukur dari penjaminan mutu kompetensi tenaga kerja Indonesia untuk dapat bersaing di pasar kerja.

Hanif juga meminta BNSP membuat standar pelayanan BNSP yang lebih jelas agar asosiasi profesi, lembaga pelatihan perusahaan yang akan membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), memperoleh informasi dan layanan yang memadai, inklusif dan terbuka untuk semua pihak.

"Diharapkan kinerja BNSP dapat terus meningkat dan memperoleh penilaian yang baik dari Ombudsman, " katanya.

Hanif mengungkapkan hingga saat ini sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP belum sepenuhnya memperoleh pengakuan dari kalangan industri.

"Ini yang perlu dibenahi oleh BNSP untuk memastikan agar sertifikasi profesi yang dibuat BNSP bisa dipastikan diakui juga oleh industri, " katanya. (dai)


KOMENTAR
Silakan login untuk memberikan komentar
LOGIN