Minggu, 10 Maret 2019 23:01 WIB

POLITIK

Lembaga Independen, Hasyim Asyari Tegaskan, Komisioner KPU Bukan Anak Buah Presiden

Beno - jurnalpatrolinews
Lembaga Independen, Hasyim Asyari Tegaskan, Komisioner KPU Bukan Anak Buah Presiden Foto : Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari
JurnalPatroliNews - JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari menjelaskan, dalam konteks kelembagaan, KPU tidak berada di bawah perintah lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Secara konstitusi, Hasyim menyebut, KPU bukan anak buah presiden maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
 
"Secara kelembagaan dan konstitusi sudah ditentukan, bahwa KPU ini lembaga yang bersifat mandiri. KPU itu bukan anak buahnya presiden bukan anak buahnya DPR," katanya kepada wartawan di Cikini, Jakarta Pusat, Ahad (10/3).
 
Meskipun berada di jajaran eksekutif, dalam hal ini presiden, menurutnya, KPU merupakan lembaga yang independen. Hasyim menilai, masyarakat yang mempertanyakan netralitas KPU adalah mereka yang menganggap KPU sebagai pelaksana undang-undang dijajaran eksekutif.
 
Padahal, lanjut Hasyim, semua Komisioner KPU telah melewati proses dari tim seleksi yang terdiri oleh para ahli. Kemudian, nama-nama calon komisioner KPU diserahkan ke Komisi II DPR RI dilakukan fit and proper test.
 
"Pengambilan keputusan untuk memilih tujuh orang (Komisioner KPU) ini menggunakan voting, semua partai hadir untuk memberikan suara dan pilihan," ungkapnya.
 
Sebelumnya, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil survei terbaru mereka evaluasi publik nasional terkait dukungan calon presiden dan integritas penyelenggara pemilu. Direktur Riset SMRC, Deni Irvani mengungkapkan, dari survei terhadap 1.426 responden temuan mayoritas publik memercayai integritas KPU sebagai penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan pemilihan presiden.
 
Dari temuan tersebut ada 11 persen hingga 13 persen. Secara khusus yang menilai KPU tidak netral sebanyak 13 persen. 13 persen dari total pemilih 190 jutaan atau sekitar 25 juta. Jumlah ini sangat besar untuk mempersulit KPU dan Bawaslu bila dimobilisasi.
 
(*luk)


KOMENTAR
Kontak Informasi
Redaksi : -
Media Partner : -
Iklan : -