Jumat, 20 September 2019 21:41 WIB

DAERAH

Mediasi Penyelesaian Pertikaian Nelayan di Tanjung Pura Masih Buntu

Ferdinand Mannopo - jurnalpatrolinews
Mediasi Penyelesaian Pertikaian Nelayan di Tanjung Pura Masih Buntu Foto : Kapolsek Tanjung Pura, IPTU Arwanda Sahputar Sembiring SH, Tampak Sedang Memediasikan Perdamian Nelayan di Tanjung Pura.
JurnalPatroliNews - Langkat, Pemerintah Langkat, berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak kubu nelayan yang masih bersetegangan, terkait adanya penangkapan dan pengancuran dua sampan bermesin (boad bermesin) yang menggunakan alat tangkap pukat tarik atau pukat layang, pada Rabu malam (18/9/2019), sekira pukul 11.00 Wib.
 
Tahap mediasi perdamian yang dilakukan pihak Sat Pol Air, Dinas Perikanan Langkat, Polsek Tanjung Pura, Camat Tanjung Pura dan Koramil Tanjung Pura, masih belum ada titik temu alias masih buntu.
 
Pasalnya, tim pemerintah Langkat yang mendatangi perkampungan di Desa Bubun, dengan agenda rapat perdamian belum menghasil kesepakatan.
 
Informasi dirangkum jurnalpatrolinews.co.id, Jum'at (20/9/2019) seyogianya dalam rapat pertemuan di lingkungan Kantor Desa Bubun itu, dihadiri para pentolan nelayan yang notabene sebagai nelayan jaring udang, jaring kepiting dan jaring gembung dan lainnya.
 
 
Namun kenyataannya, yang hadir hanya sedikit kaum lelakinya, namun kaum ibu -ibu nelayan dan anak-anak yang malah memadati pertemuan tersebut, sehingga belum ada hasil dari mediasi perdamian sepihak nelayan yang menghancur 2 sampan/ boad pukat layang/pukat tarik milik warga Desa Kwala Serapuh, yang masih dalam satu kecamatan.
 
Ketua BPD Desa Bubun Amirwan, yang dikonfirmasi mengatakan, dalam rapat tadi itu belum ada keputusan dari para nelayan didesanya.
 
Namun itinya dalam pertemuan itu, para nelayan Bubun tetap tidak memperbolehkan adanya boad atau sampan bermesin menggunakan alat tangkap pukat tarik atau pukat layang yang dilarang pemerintah beroperasi dikawasan perairan laut Desa Bubun.
 
Kasat Pol Air Polres Langkat, IPTU Doni Gunawan yang dikonfirmasi mengatakan, mediasi dari satu pihak ini, yakni nelayan Desa Bubun belum ada kesepahaman titik temunya.
 
Namun kata Doni, pihaknya bersama Kapolsek Tanjung Pura, Camat, Danramil, dan Dinas Perikanan, berupaya menjadwalkan ulang pertemuan ini.
 
"Kita hanya melakukan mediasi kedua belah pihak, agar tidak adalagi intip - meng intip sesama nelayan ketika melaut, demi terciptanya keamanan dan ketertipan," ungkapnya Kasat Pol Air ini, yang juga mantan Kanit Reskrim Polsek Tanjung Pura pada beberapa tahun lalu.
 
Kasat Pol Air yang ditanya, terkait permintan warga nelayan Desa Bubun yang tidak ingin lagi adanya Pukat tarik atau pukat layang beroperasi di zona perairan laut Desa Bubun, pihaknya mengatakan, kalau soal zona batas bukan wewenangnya, namun itu wewenang Dinas Perikanan., ungkapnya, sembari mengatakan, kalau soaal alat tangkap yang dilarang ini, sudah pernah dibahas oleh pemerintah Langkat, minimalnya adanya bantuan pergantian alat tangkap kepada nelayan, dan itu permintaan mereka.
 
Namun hingga saat ini, usulan yang di minta kaum nelayan beberapa tahun lalu itu, hingga kini belum terelisasi.(fahlevi)


KOMENTAR
Kontak Informasi
Redaksi : ekawdy77ads@gmail.com
Media Partner : ekawdy77ads@gmail.com
Iklan : jurnalpatroli2016@gmail.com, WA 081318185028