Minggu, 17 November 2019 21:49 WIB

INTERNASIONAL

Myanmar Tolak Penyelidikan ICC atas Rohingya

Beno - jurnalpatrolinews
Myanmar Tolak Penyelidikan ICC atas Rohingya Foto : dokumentasi pada 30 September 2017 ini memperlihatkan seorang pria Bangladesh membantu pengungsi Muslim Rohingya turun dari kapal di garis pantai Bangladesh di sungai Naf setelah melintasi perbatasan dari Myanmar di Teknaf.

JurnalPatroliNews - Yangon,-- Myanmar menyatakan menolak penyelidikan Pengadilan Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC) atas dugaan kejahatan terhadap warga Rohingya.

Pengadilan yang berbasis di Den Haag itu telah menyetujui penyelidikan sepenuhnya atas kekerasan berdarah dari militer Myanmar pada 2017 terhadap kelompok minoritas Muslim itu, yang memicu eksodus besar-besaran mereka ke perbatasan Bangladesh.

“Penyelidikan terhadap Myanmar oleh ICC tidak sesuai dengan hukum internasional,” kata juru bicara pemerintah Myanmar, Zaw Htay dalam konferensi pers, Jumat (15/11).

Zaw Htay mengulangi komitmen Myanmar sendiri untuk menginvestigasi setiap pelanggaran dan memastikan akuntabilitas jika diperlukan. Serangan brutal militer pada 2017 memaksa lebih dari 740.000 warga Rohingya meninggalkan negara bagian Rakhine State, Myanmar.

Pemerintah Myanmar menyebut tindakan keras itu adalah tanggapan atas serangan kelompok bersenjata Rohingya kepada polisi. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyatakan terjadi pembunuhan massal dan pemerkosaan dengan niat genosida.

Myanmar berulang kali membela kekerasan itu sebagai perangkat untuk membasmi para militan Rohingya dan sejak lama menolak otoritas ICC. Meskipun negara itu tidak terdaftar sebagai anggota ICC, pengadilan tersebut pada Kamis (14/11) menyatakan memiliki yurisdiksi atas kejahatan terhadap Rohingya karena Bangladesh, tempat para pengungsi berada, menjadi anggotanya.

“Myanmar dan pemerintah tidak membantah atau menutup mata,” kata Zaw Htay.

Keputusan ICC datang setelah negara Afrika Barat, Gambia, pada Senin (11/11) meluncurkan kasus terpisah di Mahkamah Internasional (ICJ), yaitu pengadilan tinggi PBB yang berbasis di Den Haag. Gambia, yang mewakili 57 negara Organisasi Kerja Sama Islam (OIC), menuduh Myanmar melakukan genosida. Sidang pertama dijadwalkan pada Desember 2019.

[SP]


KOMENTAR
Kontak Informasi
Redaksi : ekawdy77ads@gmail.com
Media Partner : ekawdy77ads@gmail.com
Iklan : jurnalpatroli2016@gmail.com, WA 081318185028