Kamis, 16 Januari 2020 13:00 WIB

POLITIK

Olly Siap Terima Keputusan Mendagri Terkait Bupati Talaud

Ferdinand Mannopo - jurnalpatrolinews
Olly Siap Terima Keputusan Mendagri Terkait Bupati Talaud Foto : Olly Dondokambey.

JurnalPatroliNews - Jakarta,--  Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey siap menerima apapun keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait sengketa bupati Kepulauan Talaud. Sebagai bawahan dari Mendagri, dirinya siap menjalankan apapun yang diputuskan.

"Mendagri itu pimpinan kami. Kalau pimpinan sudah ambil keputusan, kita kepala daerah mengikuti," kata Olly seusai ekspose masalah pelantikan Bupati Talaud di Kemendagri, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Olly mengemukakan menyerahkan sepenuhnya ke Mendagri untuk mengambil keputusan. Apakah mengabaikan putusan Mahkamah Agung atau menggunakannya, biarlah Mendagri yang bersikap.

"Biarkan Mendagri mengambil kesimpulan yang baik. Terserah sampai kapan Mendagri mengambil sikap, silahkan," tutur Olly yang juga politisi PDIP.

Sebelum ekspose kasus, Olly Dondokambey menyalahkan KPU terkait sengketa bupati Kepulauan Talaud. Dia beralasan Elly Engelbert Lasut sudah dua periode menjadi Bupati. Namun tetap diloloskan oleh KPU sebagai calon bupati pada Pilkada serentak tahun 2018 lalu. Padahal pencalonan itu adalah untuk periode ketiga Lasut menjadi bupati.

"Kesalahan KPU dong. Kenapa sudah tiga periode tapi tetap diloloskan. Silahkan tanya KPU," ujar Olly.

Olly menegaskan tidak mau melantik Lasut bersama pasangannya Moktar Arunde Parapaga sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud terpilih. Alasannya, Lasut melanggar Undang-Undang dengan terpilih tiga kali menjadi bupati. Hal itu juga diperkuat putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyebutkan Lasut tidak bisa dilantik karena sudah dua periode menjadi Bupati.

"Saya menjalankan putusan MA. Ada tiga putusan MA yang menyakan kalau beliau dilantik sudah tiga periode. Pak Jusuf Kala (JK) saja minta tiga periode tidak dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Bagaimana bupati kita lantik tiga periode," jelas Olly.

Sebagaimana diketahui, Elly Lasut dan Moktar terpilih pada Pilkada 2018 lalu. Pasangan ini diusung Nasdem, PKPI, dan Gerindra. Seharusnya, pasangan ini dilantik pada 21 Juli 2019, disesuaikan akhir masa jabatan Bupati Talaud sebelumnya, yakni Sri Wahyumi Manalip yang tersandung kasus korupsi. Kemendagri telah menerbitkan SK Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wabup Talaud Nomor 131.71-2750 dan Nomor 132.71-2751 tertanggal 1 Juli 2019.

Mendagri juga mengeluarkan surat Nomor 131.71/7419/SJ kepada Gubernur Sulut pada 5 Agustus 2019 yang meminta Gubernur Sulut melantik. Namun Olly tetap tidak mau melantik karena dianggap sudah dua periode menjabat bupati.

Olly malah telah menunjuk Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekda) Talaud, Adolf Binilang, sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Kepulauan Talaud. Surat penunjukan Plh Bupati Talaud tertanggal 20 Juli 2019, diserahkan Wakil Gubernur Gubernur Sulut Steven Kandauw. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kekosongan dalam pemerintahan.

Sebagaimana diketahui, periode pertama Lasut menjadi Bupati mulai tahun 2004-2009. Kemudian periode kedua 2009-2014. Namun pada periode kedua, Lasut tersangkut kasus korupsi tahun 2011 sehingga dia dipenjara. Sayangnya mantan Mendagri Gamawan Fauzi tidak memberhentikan Lasut tahun 2012 saat dia dipenjara. Gamawan baru memberhentikan Lasut tahun 2014 seturut masa jabatannya. Tahun 2018, Lasut maju lagi sebagai calon Bupati Taulud dan terpilih kembali sebagai bupati.

[SP]

 


KOMENTAR
Kontak Informasi
Redaksi : ekawdy77ads@gmail.com
Media Partner : ekawdy77ads@gmail.com
Iklan : jurnalpatroli2016@gmail.com, WA 081318185028