Jumat, 21 Februari 2020 19:33 WIB

KORUPSI

Pasti Ada Alasan, Komisi III Minta KPK Jelaskan Alasan 36 Kasus Disetop

Ferdinand Mannopo - jurnalpatrolinews
Pasti Ada Alasan, Komisi III Minta KPK Jelaskan Alasan 36 Kasus Disetop Foto : Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman

JurnalPatroliNews - Jakarta,--  Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan Komisi III akan meminta penjelasan pada KPK terkait adanya 36 kasus yang dihentikan proses hukumnya. KPK dinilai perlu menjelaskan apa saja kasus yang dihentikan tersebut secara terbuka."Intinya, kita ingin semua transparan ya. alasannya apa, latar belakangnya seperti apa. itu saja," ujarnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, (21/2).


Dalam waktu dekat, Komisi III akan mengundang KPK untuk rapat bersama dengan DPR. "Dalam raker (rapat kerja) terdekat, saya mau kupas itu 36 apa saja? Apa alasannya? Kasus apa saja?' ungkap Habbiburokhman.

Habiburokhman mengatakan tidak ingin ada asumsi-asumsi terkait informasi tersebut. Dalam penghentian proses hukum, pasti ada alasan untuk memutuskan pemberhentian.

"Kan secara detail kita belum cek satu-satu alasannya apa. Ada beberapa kan yang setahu saya alasannya itu disebutkan waktu fit and proper ada yang meninggal dunia tersangkanya. Itu kan dalam konteks asas pidana memang harus dihentikan," ujarnya.

Dengan rapat bersama KPK nanti diharapkan akan terjawab mengenai kasus apa saja yang dihentikan. Begitu juga alasan di baliknya.

"Jadi ya nanti kita serahkan juga ke masyarakat, kalau masyarakat merasa ada kejanggalan dalam penghentian penyelidikan ini, kan ada prosedur praperadilan. Masyarakat bisa menggunakan haknya tersebut," tandasnya.


KPK pada Kamis (20/2) mengungkapkan keputusan penghentian 36 perkara pada tahap penyelidikan. Langkah itu disebut untuk menjaga akuntabilitas dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Komisioner KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan dari ke-36 perkara tidak ada yang terkait dengan kasus megakorupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan kasus Bank Century.

(*/lk)

 

 


Baca Juga
KOMENTAR
Kontak Informasi
Redaksi : ekawdy77ads@gmail.com
Media Partner : ekawdy77ads@gmail.com
Iklan : jurnalpatroli2016@gmail.com, WA 081318185028