Sabtu, 18 Mei 2019 17:35 WIB

POLITIK

Pemilu Dalam Perjalanan Sejarah Nasional Indonesia

Beno - jurnalpatrolinews
Pemilu Dalam Perjalanan Sejarah Nasional Indonesia Foto : Ilustrasi Pemilu Era Orde Lama (1945-1965)
Memahami Perilaku Politik Dalam Kehidupan Kebangsaan Indonesia Dalam Catatan Sejarah Nasional Indonesia
 
Oleh Eko Ismadi
 
Melihat kegiatan Pemilu 2019 sekarang ini menggelitik perhatian saya untuk membuka lembaran sejarah perjalanan  hidup bangsa Indonesia. Perhastian saya terfokus pada pemilu 1955 yang berarti ini sudah 64 tahun silam. Ketika saya membuka lembaran sejarah  tersebut betapa terkejutnya saya ternyata,”Istilah yang digunakan dalam Pemilu sekaran sebagian besar digunakan pada pemilu 1955 tersebut. 
 
Pemilu memiliki fungsi utama dalam adalah dalam hal sirkulasi elit yang teratur dan berkesinambungan, namun dibatasi oleh periodesasi sebagai evaluasi kepemimpinan politik. Karena dalam sebuah kepemimpinan yang lama tanpa dibatasi periode tertentu, dapat menjurus pada pada kepemimpinan yang korup dan kesewenangan.  Banyak contoh dalam sejarah dunia yang memperlihatkan betapa kekuasaan yang absolut, tanpa pergantian elit yang teratur dan berkesinambungan, mengakibatkan daya kontrol melemah dan kekuasaan menjadi korup dan sewenang-wenang. 
 
Namun pemilu yang teratur dan berkesinambungan saja tidak cukup untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar dan hebat mendekati kehendak rakyat. Pemilu juga merupakan sarana legitimasi bagi sebuah kekuasaan. Setiap penguasa, betapapun otoriternya pasti membutuhkan dukungan rakyat secara formal untuk melegitimasi kekuasaannya. 
 
Oleh sebab itu maka pemilu sering kali dijadikan alat untuk pelegitimasian kekuasaan semata. Cara termudah yang dilakukan adalah mengatur sedemikian rupa teknis penyelenggaraan pemilu agar hasil dari pemilu memberi kemenangan mutlak bagi sang penguasa dan partai politiknya. Pemilu merupakan icon demokrasi yang dapat dengan mudah diselewengkan oleh penguasa otoriter untuk kepentingan melanggengkan kekuasaannya. Maka selain teratur dan berkesinambungan, masalah system atau mekanisme dalam penyelenggaraan pemilu adalah hal penting yang harus diperhatikan. 
 
Pengalaman rakyat Indonesia dengan pemilu sudah berusia lebih setengah abad. Pemilu pertama di awal kemerdekaan pada tahun 1955 tercatat dalam sejarah sebagai pemilu multipartai yang demokratis. Peserta pemilu terdiri dari partai politik dan perseorangan, serta diikuti lebih dari 30 kontestan. Hasil pemilu 1955 memberikan cetak biru bagi konfigurasi pengelompokan politik masyarakat yang tercermin dalam konfiguarsi elit. 
 
Setelah pemilu 1955, pemilu berikutnya terjadi di era Orde Baru. Kelebihan pemilu-pemilu orde baru keberkalaannya. Penguasa orde baru berhasil menyelenggarakan pemilu secara teratur tiap lima tahun sekali. Tetapi kelemahan mendasarnya adalah kegiatan pemilu dimasa orde baru diselenggarakan dengan tidak memenuhi persyaratan sebuah pemilu yang demokratis. Harus diakui bahwa partisipasi politik rakyat dalam mengikuti pemilu di Indonesia dalam sejarahnya cukup fantastis. Sebab setiak dilaksanakan  pemilu diikuti oleh lebih dari 80 % pemilih, bahkan nyaris mendekati 90 % pemilih. Sebuah tingkat partisipasi politik yang tidak dijumpai di negaran kampiun demokrasi seperti inggris dan Amerika Serikat. Namun aturan penyelenggaraan pemilu-pemilu tersebut memiliki cacat kronis.
 
PEMILU DALAM CATATAN SEJARAH. 
Sejarah Pemilu di dunia dimulai dari istilah kedaulatan rakyat yang sebenarnya sudah dijalankan sejak masa peradaban Romawi Kuno, yaitu sekitar abad ke IV sebelum masehi. Pada saat itu rakyat sudah turut melakukan hak – hak politiknya dalam pemerintahan. Demokrasi berasal dari kata ‘Demos’ yang berarti rakyat dan ‘Cratein’ yang artinya pemerintahan. Rakyat Yunani Kuno sudah memilih sendiri secara langsung mengenai siapa yang menjadi pemimpinnya, mereka juga sudah mengetahui kebutuhan dan keinginannya masing – masing. Pada masa itu cara tersebut bisa dilakukan karena jumlah penduduknya hanya sedikir dan wilayahnya pun hanya berupa negara kota yang tidak besar. 
 
Pemilu di Abad XVII dan XVIII. Kemunculan kembali teori mengenai hukum alam  pada Yunani dan Romawi kuno juga mengundang kemunculan para ahli hukum dan ketatanegaraan dalam sejarah pemilu di dunia. Di sekitar abad inilah muncul para pemikir besar seperti Raja Frederik yang Agung (1712-1786) yang menyatakan hak – hak alamiah manusia untuk hidup, merdeka dan juga hak milik. Untuk menjamin hak – hak asasi tersebut, kemudian masyarakat menunjuk seorang penguasa untuk menjaga dan menjamin agar hak – hak tersebut terlaksana. 
 
Sejarah Pemilu Pada Abad ke XIX Hingga Sekarang. Sejarah pemilu di dunia telah memasuki fase baru pada saat ini berupa terbentuknya partai – partai politik. Badan – badan perwakilan rakyat. Maka sejak saat itu berkembang demokrasi modern yang masih berlangsung hingga saat ini. Banyak negara di dunia yang mencantumkan dalam konstitusinya bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan negara menganut asas kedaulatan rakyat. Artinya kekuasaan pemerintah akan bersumber pada kehendak seluruh rakyat, yang kemudian dikenal sebagai prinsip demokrasi.
 
Sejarah Pemilu di Indonesia. Ketika gelombang demokrasi melanda dunia di awal abad ke 19, pembicaraan mengenai perluasan keterlibatan rakyat dalam proses politik semakin penting. Apalagi setelah bubarnya salah satu negara adidaya yaitu Uni Soviet, yang diikuti dengan tercerai berainya persekutuan negara – negara blok Timur, posisi rakyat dalam ikut menentukan kepemimpinan politik kembali mendapat perhatian. 
 
Pemilihan umum di Indonesia yang pertama diselanggarakan pada tahun 1955.  Sebagai ketua lembaga pemilihan umum adalah Menteri Dalam Negeri waktu yaitu Mr. Sunaryo, yang berasaskan langsung, umum, bebas dan rahasia. Dalam pelaksanaanya, puluhan partai politik bersaing memperebutkan kursa dewan Perwakilan rakyat anggota konstituante. Pada waktu itu wilayah Indonesia dibagi menjadi 16 wilayah pemilihan yang meliputi 208 kabupaten, 2139 ke kecamatan dan 434529 Desa ( Sekretariat NegaraRI, 1986: 88). 
 
MASALAH SAMA PEMILU ERA BUTA HURUF DENGAN MILENIAL 
Dokumen dan catatan sejarah yang menarik untuk dijadikan bahan ulasan adalah berita media cetak yakni Republika. Sekitar tiga bulan setelah kemerdekaan dipro-klamasikan oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945, pemerin-tah waktu itu sudah menyatakan keinginannya untuk bisa menyele-nggarakan pemilu pada awal tahun 1946. 
 
Dimana dalam berbagai berita yang terbitkan menyebutkan,” suasana ajang kampanye yang panas, yakni perseteruan antara PKI dan Masyumi, terlihat jelas.” Demikian sebuah artikel yang ditulis oleh jurnalis senior Alwi Shahab. Republika, ia menceritakan,”pemilu semenjak dahulu hingga sekarang memang selalu menjadi sumber keluhan.” Pemilu yang kala itu berlangsung pada 29 September 1955 juga mempunyai hal yang tak mengenakan. 
 
Dimana Panitia Pemilu Indonesia atau PPI sebagai KPU-nya saat itu juga menjadi ajang atau tumpuan alamat komplain para peserta pemilu. Surat kabar Trompet Masjarakat, melancarkan kritik cukup menyengat terhadap cara kerja PPI. "Perlu dijewer kupingnya," tulis harian ini pada edisi 28 September 1955. 
 
Masalah Dalam Pemilu. Trompet Masjarakat juga menulis suasana ajang kampanye di Jakarta menjelang hari pencoblosan. Katanya: "Di Jakarta Raya saja, sampai 27 September 1955 yang artinya dua hari jelang pemilu masih banyak orang yang belum mendapat surat panggilan. Di samping banyak yang namanya ditulis salah. Kalau di Jakarta saja keadaannya sudah begini, bagaimana dengan daerah lain." 
 
"Rupanya orang-orang yang duduk dalam PPI terlalu banyak percaya pada laporan-laporan yang masuk, tetapi tidak menyaksikan kondisi nyata dilapangan ataur Riel Count," tulis harian tersebut. Trompet Masjarakat juga menulis berita mengenai banyaknya orang yang belum mendapatkan panggilan ke TPS-TPS. Harian ini juga menuduh: "Orang-orang PPI lebih banyak kerja di belakang meja sembari santai santai saja." 
 
APAKAH CERMIN PEMILU 1955 CERMIN PIPRES 2019 
Nah, apakah cerita ramalan di Pemilu 1955 yang serupa dengan perkiraan hasil survei pada pilpres 2019 kali ini akan berulang? Jawabnya, entahlah. Sebab, tak hanya ramalan pemenang Pemilu 1955 yang meleset, hasil survei pada tiga pillkada menjelang Pemilu 2019 (Pilkada DKI, Jawa Barat, dan Jawa Tengah) juga melenceng. Terjadi perolehan deviasi tentang pemenang dan perolehan suara yang sangat lebar.
 
Bahkan, margin of error yang menjadi kelaziman dalam setiap survei yang hanya 3 persen, secara nyata, margin of error sangat lebar dan diolok-olok karena di sebuah pilkada ada yang sampai angka 20 persen. Alhasil, ramalan atau survei di masa kini soal hasil pemilu, betapa pun canggihnya, tetap merupakan spekulasi. Statistik ternyata masih tetap tergolong bukan ilmu pasti. Wallahu'alam.
 
Menggunakan Istilah Survey.  Ternyata istilah Survey sudah ada semenjak pemilu 1955. Dampak dan akibat yang ditimbulkan oleh perilaku survey tidak berbeda dengan permasalahan yang ditimbulkan di tahun 2019  sekarang ini. Artinya kemajuan tehnologi tidak mampu mengubah perilaku orang dalam berpoltik dihadapkan dengan kegiatan pemilu.  
 
Terjadi Intimidasi Antar Peserta  Pemilu. Untuk menghindari ujaran kebencian dan sangsi UU ITE maka penulis menggunakan bahan berita yang sudah dipublikasi oleh Media Elektronik. Seperti beredar berita adanya peserta pilpres dan pileg yang merasa diintimidasi oleh pihak tertentu. Seperti diwilayah Boyolali Purwokerto dan wilayah Semarang. 
 
Peserta Konflik Sama. Sekalipun bentuk partai berbeda antara pemilu ditahun 1955 dengan pemilu ditahun 2019 namun metode dan sifat konflik memiliki kesamaan yakni antara politik yang menampilkan religius dan politik yang beraliansi kerakyatan. Dimana saat itu konflik antara Partai islam Masyumi dengan PKI atau Partai Komunis indonesia.  
 
Istilah Kompetisi Politik. Kalau di pemilu 1945 PKI menggunakan Indonesia baru sedang pemilu 2019 digunakan istilah Indonesia milenial atau Indonesia maju. Dimana kita tahu slogan itu ternyata hanya mengulang yang pernah ada dan dilakukan PKI. Bahkan bila ditelisik lebih mendalam akan identik dengan semobyan komunisme di tahun 1955 dan 1965. Untuk saja bangsa Indonesia saat tidak melupakan sejarah begitu saja.     
 
Masalah ada di KPU. Pemilu 1955 proses penghitungan Suara sudah menggunakan istilah survey. Namun pada kenyataan tidak ada satupun survey yang tepat dan semua meleset. Namun yang menarik perhatian saya apakah Lembaga Survey dan pejabatnya sekarang ini ada hubungan dengan tokoh disurvey di pemilu 1955. Mungkin setelah Pilpres baru ada jawabnya. 
 
Istilah Jewer. Hari ini talk show di Inews TV pukul 18.30 17 Mei 2019 memberi judul,”Bawaslu menjewer KPU.”  Ini salah satu bukti akan kondisi yang berulang dalam sejarah pemilu di indonesia. Masalah sekarang adalah mengapa peristiwa ini bisa terulang? Bangsa Indonesia sekarang tidak peduli dan belajar dari sejarah atau memang dianggap sudah lupa oleh mereka yang memiliki sejarah yang bermasalah ini hingga berani mengulang lagi? Biarlah waktu yang menjawabnya.
 
KESIMPULAN 
Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan kehidupan politik Indonesia semakin kompleks. Diharapkan dengan semakin banyaknya pengalaman dan perkembangan politik Indonesia dapat menciptakan stabilitas nasional. Tugas pembangunan kehidupan politik pada masa yang akan datang bukan hanya tugas partai politik saja, tetapi semua elemen pemerintahan dan tidak ketinggalan masyarakat juga harus ikut berpartisipasi mengembangkan perpolitikan di Indonesia. Manejemen dan kepemimpinan juga harus terus ditingkatkan, ongkos politik yang tidak terlalu mahal  dan transparansi terhadap publik harus dekembangkan dan ditumbuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar stabilitas nasional dan politik kita semakin kokoh. 
 
Bagi Lembaga negara dan pemerintah, hendaknya merumuskan kebijakan mengenai Pemilu dengan sebaik-baiknya, menyeleksi jumlah partai dengan ketat, dan melakukan sosialisasi politik secara maksimal kepada masyarakat dan sebaiknya pemerintah membuat  pembenahan misalnya pendidikan dan pemberian informasi yang lengkap terhadap masyarakat sebagai pemilih. 
 
Bagi partai politik, hendaknnya memaksimalkan fungsi-fungsi partai yang berkaitan dengan komunikasi, partisipasi, dan sosialisasi untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakatdan tidak melakukan praktek money politic. Terutama kaderisasi kepemimpinan yang ideal dengan kondisi bangsa. Bukan melahir tokoh politik yang menjadi bagian dari permasalahan bangsa. 
 
Pemilu sedapat mungkin harus menjadi sarana mencerdaskan bagi masyarakat, membangun kesadaran supaya tidak mau menerima praktek money politic yang dilakukan oleh partai politik. Untuk menghindari penyesalan dimasa depan dan tidak golput dalam pemilihan dan juga harus peka terhadap partai politik. 
 
Dengan pemahamn ini kita jadi mengerti ternyata perilaku politik Indonesia tidak sejalan dengan modernisasi dan kemajuan zaman. Karena apa yang terjadi di pemilu  2019 adalah merupakan pengulangan peristiwa di tahun 1955, yang artinya bangsa Indonesia terjerumus dilubang sama yang pernah dialami. 
  
DAFTAR PUSTAKA 
 
1. Budiardjo, Miriam .2008.dasar-dasar ilmu politik (edisi revisi).Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
2. Prihatmoko, dkk. 2008.Menang Pemilu Ditengah Oligarki Partai.Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
3. Suber Internet : www.google.com  http://www.academia.edu/3623682/ Pemilu_1955_Pesta_Demokrasi_Pertama_Indonesia, diakses pada tanggal 17 Maret 2019 Pukul 23.55 WIB
4. Poesponegoro, Marwati Djoened. 2008. Sejarah Nasional Indonesia VI. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 317.
5. Sair, Alian. 2005. Sejarah Nasional Indonesia VI. Palembang: Perpustakaan Prodi Sejarah FKIP Universitas Sriwijaya, halaman 40-50. 
6. Undang – Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2008.
8. Prasojo, Eko. Demokrasi Di Negeri Mimpi: Catatan Kritis terhadap Pemilu 2004 dan Good 
9. Governance. Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, Jakarta: 2005.
10. Pengamat hukum tata negara dan pemilu CETRO, Sumber: Harian Tempo, Rabu 15 April 2009. 
11. http://en.wikipedia.org/wiki/pemilu Harian Kompas, Jumat 10 April 2009. 
12. Koran Terompet, edisi 28 September 1955.
13. Koran Republika 25 September 1955


KOMENTAR
Kontak Informasi
Redaksi : -
Media Partner : -
Iklan : -