Senin, 22 Juli 2019 21:43 WIB

NASIONAL

Presiden Joko Widodo 'Lebih Terhormat' Buka Nama Perusahaan Pembakar Hutan Sebelum Diminta Pengadilan.

Beno - jurnalpatrolinews
Presiden Joko Widodo 'Lebih Terhormat' Buka Nama Perusahaan Pembakar Hutan Sebelum Diminta Pengadilan. Foto : Pemerintah, melalui KLHK, mengatakan telah membawa 550 kasus karhutla ke pengadilan dari pidana hingga perdata.

JurnalPatroliNews - Jakarta,-- Pegiat dan pengamat lingkungan mendesak pemerintah segera melakukan perintah Mahkamah Agung, termasuk membuka nama-nama perusahaan yang dinyatakan terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan pada 2015.

Presiden Joko Widodo dan sejumlah kementerian divonis melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan pada 2015, peristiwa yang menyebabkan asap sampai ke sejumlah negara tertangga, termasuk Singapura, Malaysia dan Thailand.

Vonis ini diketok setelah Mahkamah Agung (MA) menolak pengajuan kasasi tim kuasa hukum pemerintah, Selasa (16/07).

Salah satu gugatan yang harus segera dilaksanakan Presiden Jokowi adalah membuka data nama-nama perusahaan yang terlibat kebakaran hutan dan lahan.

Menurut pengamat hukum lingkungan, Presiden Jokowi akan "lebih terhormat jika membuka data tersebut tanpa diminta oleh pengadilan".

Dalam keterangan pers, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengklaim pemerintah telah membawa 550 kasus karhutla ke pengadilan dari pidana hingga perdata.

Tak kurang dari 500 perusahaan, kata Siti, telah dikenai sanksi administrasi hingga pencabutan izin.

Menurut pemerintah, kasus-kasus karhutla yang berhasil dimenangkan nilainya mencapai Rp18 triliun dan menjadi nilai terbesar sepanjang sejarah penegakan hukum lingkungan pasca karhutla 2015.

"Untuk menegakkan hukum ini sangat tidak mudah. Kita sampai berkali-kali digugat balik, saksi ahli juga sampai digugat, tapi kita tidak gentar. Penegakan hukum ini penting untuk memberikan efek jera, agar tak ada lagi yang berani main-main dengan aturan pencegahan terjadinya karhutla berulang," kata Siti dalam keterangannya kepada media seperti dikutip dalam laman Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sabtu (20/07).

Dalam keterangan resmi ini, Menteri Siti tak menyinggung daftar rinci ratusan perusahaan yang ia klaim telah digugat ke meja hijau.

Padahal, putusan pengadilan memerintahkan pemerintah untuk tidak menahan informasi terkait perusahaan yang terlibat kebakaran hutan dan lahan.

Tuntutan apa saja yang bisa segera dieksekusi?

Salah satu penggugat dalam perkara ini, Arie Rompas, menilai tak sulit untuk mengumumkan daftar perusahaan karena pemerintah sudah mengantongi datanya.

Ini merupakan langkah awal yang dapat dilakukan, di samping rentetan gugatan lainnya.

"Nah, itu yang paling mungkin dilakukan secara sukarela oleh pemerintah. Artinya itu sudah kewajiban dan kewenangan mereka untuk melakukan itu," katanya kepada BBC News Indonesia, Senin (22/07).

Selain itu, lanjut Arie, daftar tuntutan lain yang juga dapat segera dilaksanakan pemerintah antara lain membuat analisis penanggulangan karhutla, pembangunan rumah aman, dan pembangunan rumah sakit khusus paru di Kalimantan Tengah.

"Semua tuntutan sangat penting dan harus dieksekusi," kata Arie yang juga team leader juru kampanye hutan organisasi lingkungan Greenpeace.

Apa sulitnya membuka daftar perusahaan?

Saat terjadi kebakaran hutan hebat 2015 silam, Luhut Pandjaitan saat menjabat Menko Polhukam menolak membuka daftar perusahaan besar yang menjadi tersangka pembakar hutan.

"Begini. Terus terang, jujur, kami ada pertimbangan-pertimbangan ekonomi. Karena kita tidak ingin menimbulkan distorsi yang akibatnya nanti menimbulkan lay off(pemecatan karyawan)," kata Luhut.

Saat itu, tak terlalu jelas, apa pertimbangan ekonomi yang dimaksud selain kecemasan akan munculnya pengangguran dari buruh-buruh perusahaan terkait.

Yang jelas, kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan sejauh ini sudah mencapai Rp200 triliun.

Saat ini terdapat 26 tuntutan yang harus dijalankan pemerintah terkait pertanggungjawaban atas kebakaran hutan dan lahan. Puluhan tuntutan ini ada di dalam putusan pengadilan.

Tenaga ahli di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ilyas Asaad, mengungkapkan pemerintah sudah melaksanakan sejumlah tuntutan dari pihak penggugat.

Kebakaran hutan di IndonesiaGETTY IMAGES
Salah satu tututan yang disoroti ICEL dan sejumlah LSM pemerhati lingkungan adalah daftar perusahaan besar yang terlibat dalam karhutla 2015.

"Peraturan lainnya pun sudah merinci, sudah selesai dibahas. Memang sebelum 2015 baru itu yang disiapkan, tapi sekarang sudah selesai," katanya seperti dikutip Metro TV, Senin (22/07).

Namun berdasarkan catatan Indonesia Centre for Environmental Law (ICEL), pemerintah baru melakukan 22 dari 26 tuntutan yang diajukan para penggugat.

Direktur Bidang Pengembangan ICEL, Raynaldo Sembiring, mengatakan sebagian gugatan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menurut lelaki yang akrab disapa Dodo, sangat aneh pemerintah mengajukan peninjauan kembali.

"Jadi UU sudah memerintahkan langsung, untuk menyusun peraturan peraturan pelaksana yang sebenarnya dalam konteks kebakaran hutan itu diperlukan," katanya, Senin (22/07).

Dapatkah putusan pengadilan dieksekusi sebelum PK bergulir?

Menurut Dodo, Presiden Jokowi dan pihak tergugat lainnya wajib melaksanakan putusan kasasi Mahkamah Agung, meskipun sedang berencana mengajukan PK. Proses pengajuan PK tidak menghentikan eksekusi di tingkat kasasi.

Dodo mengatakan sangat memalukan kalau pengadilan sampai menyurati presiden untuk melaksanakan eksekusi.

Padahal langkah sadar dan taat hukum dapat diambil pemerintah dengan segera melaksanakan putusan pengadilan, tanpa diminta. "Itu akan lebih terhormat," katanya.

Salah satu tututan yang disoroti ICEL dan sejumlah LSM pemerhati lingkungan adalah daftar perusahaan besar yang terlibat dalam karhutla 2015.

Sebab, pemerintah saat ini "sudah mengantongi nama-nama mereka".

Apa konsekuensi ketika daftar perusahaan tidak diumumkan?

Menurut Arie Rompas, jika Presiden Jokowi dan pihak-pihak tergugat lain mengabaikan putusan pengadilan, maka menjadi preseden buruk bagi penegakan dan supremasi hukum di Indonesia.

"Sesungguhnya kalau dia (Presiden Jokowi) menjalankan ini, dia menunjukkan bahwa komitmennya sebagai presden yang baru dan itu merupakan langkah yang baik sebenarnya bagi langkah memerintah untuk lima tahun ke depan," jelas Arie.

Berkas putusan MA mengenai perkara karhutla saat ini "belum diterima para penggugat".

Setelah berkas diterima, seluruh penggugat menyiapkan langkah untuk mendorong eksekusi putusan pengadilan dengan melayangkan surat kepada pihak tergugat.

(BBC INDONESIA)


KOMENTAR
Kontak Informasi
Redaksi : -
Media Partner : -
Iklan : -