Senin, 11 Februari 2019 23:20 WIB

DAERAH

Program Pelepasan Hak Tanah Oleh Presiden Jokowi Belum Terelisasi Di Langkat " Tanah Eks PTPN 2 Di Langkat Di Perebutkan "

Ferdinand Mannopo - jurnalpatrolinews
Program Pelepasan Hak Tanah Oleh Presiden Jokowi Belum Terelisasi Di Langkat  Foto : Salah Satu Lokasi Lahan Eks PTPN ll Yang Berada Di Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat, Langkat.
JurnalPatroliNews - Langkat,-- Program Presiden RI Jokowi Dodo, melalui Kementrian Agraria memberikan hak lahan kesejumlah daerah untuk rakyat, termasuk di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.
 
 
Diantaranya melepaskan hak HGU PTPN ll disejumlah kecamatan dengan cakupan luas 1.210.8680 hektar, yang terletak di Kecamatan Stabat, Wampu, Secanggang, Binjai Selatan, Sei Bingai, Kuala, dan Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.
 
 
Namun Kini, program yang dicanangkan Presiden Jokowi Dodo itu belum terelisasi ke masyarakat Langkat, khususnya lahan Eks HGU PTPN II, bahkan saat ini menjadi perebutan kelompok -kelompok masyarakat untuk menguasai lahan tersebut.
 
 
Tidak terkecuali juga, bagi kepala desa dan kelurahan yang sudah ada mengeluarkan surat-surat keterangan tanah (SKT) baru.
 
 
Sementara ada juga beberapa kelompok yang lain sudah dari dahulu memegang surat petikan SK Gubenur, dengan tahun 1968, 1969, 1982, 1983, 1984, dan tahun 1985, yang menerangkan tanah tersebut merupakan hak mereka.
 
 
Menurut Rusdi, Warga Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, kepada JurnalPatroliNews, Senin (11/2) selaku pegang surat kuasa tanah SK Gubsu atas nama kelompok Amat Rejo yang memiliki anggota sebanyak 37 orang, mengatakan, berdasarkan SK Gubsu itu, mengaku memilki tanah di Eks PTPN lX yang kini menjadi Eks PTPN yang terletak di Pasar 6 dan Pasar 7 di Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat. 
 
 
Pihaknya mengatakan telah memegang surat SK Gubenur bersama kelomlok lainnya, dan kini mereka mengaku hanya menunggu pelepasan aset dari Mentri BUMN, Gubsu, dan seterusnya dari Bupati Langkat.
 
 
" Kita ada memegang surat kuasa tanah SK Gubsu atas nama Amat Rejo yang memiliki anggota sebanyak 37 orang. SK itu bernomorkan 592.1-31/L/111/82," sebutnya Rusdi.
 
 
Sementara itu Setdakab Langkat Indra Salahudin, ketika dikonfimasi melalui via handphone kemarin, terkait adanya beberapa Kades/Lurah yang ada mengeluarkan SKT baru mengatakan, sudah memberi himbauan kepada para Camat terkait, untuk pengamanan Aset Eks PTPN ll.
 
 
Dirinya mengaku sudah melayangkan surat himbauan kepada 7 kecamatan, termasuk juga surat himbauan Bupati Langkat, yang ditujukan  di Kecamatan Stabat, Wampu, Canggang, Binjai, Sei Bingai, Kuala dan Kecamatan Salapian.
 
 
Adapun surat hibauan dari Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu tersebut, tertanggal 04-02-2019, bernomor: 593.4-256/PEM/2019, tentang prihal pengamanan areal eks HGU  PTPN ll seluas 1.210,8680 Ha yang terletak di Kecamatan  Stabat, Wampu, Secanggang, Binjai Selatan, Sei Bingai, Kuala, dan Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.(fahlevi)


Berita Terkait
KOMENTAR
Kontak Informasi
Redaksi : -
Media Partner : -
Iklan : -