Jumat, 21 Juni 2019 20:36 WIB

BISNIS

Reekspor Sampah Plastik Impor Ilegal, Menko Luhut: Bukan Indonesia Saja

Aldhy Irawan - jurnalpatrolinews
Reekspor Sampah Plastik Impor Ilegal, Menko Luhut: Bukan Indonesia Saja Foto : Ilustrasi.

JurnalPatroliNews JAKARTA - Pemerintah memutuskan untuk mengekspor ulang (reekspor) sampah plastik impor ilegal yang ditemukan di Gresik, Jawa Timur. Perlakuan juga dilakukan terhadap keberadaan sampah plastik impor ilegal yang ditemukan di Batam, Kepulauan Riau.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengaku sangat mendukung kebijakan tersebut. Pasalnya, negara-negara lain sudah mengekspor ulang (reekspor) sampah plastik impor ilegal.

"Saya kira itu policy atau kebijakan yang bagus, karena bukan hanya kita yang melakukan. Filipina dan Singapura juga melakukan. Tidak ada yang aneh. Justru terlambat kita lakukan," ujarnya di Gedung Kemenko Kemaritiman Jakarta, Jumat (21/6/2019).

Luhut menyebutkan, kebijakan re-ekspor sampah akan membuat Indonesia akan lebih selektif untuk melakukan impor sejumlah barang termasuk impor kertas.

Sebelumnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan melakukan re-ekspor lima kontainer scrap kertas bekas yang berisi limbah milik PT AS ke Amerika Serikat pada Jumat (14/6).

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Djati Witjaksono Hadi sebelumnya, mengatakan setelah pemuatan dan persyaratan pelayaran dipenuhi, Kapal Zim Dalian yang membawa lima kontainer tersebut segera bergerak dari Surabaya ke AS.

Pelaksanaan pemuatan kontainer ke dalam kapal untuk reekspor tersebut, menurut dia, sudah dimulai sejak Kamis (13/6) dan pada Jumat (14/6) semua kontainer tersebut sudah berada dalam kapal.

Berdasarkan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan izin yang dimiliki PT AS sebagai importir produsen limbah Non-B3 berupa kertas dari Kementerian Perdagangan seharusnya hanya boleh memuat scrap kertas dengan kondisi bersih tidak terkontaminasi limbah B3 dan tidak tercampur sampah.

Awal teridentifikasinya kontainer yang tertahan ini adalah kecurigaan dari pihak Ditjen Bea dan Cukai sehingga kontainer masuk ke pelabuhan, maka dialihkan ke jalur merah, yang berarti memerlukan pemeriksaan lanjut.

Dalam pemeriksaan bersama KLHK, saat pemeriksaan lima kontainer tersebut, ternyata ditemukan impuritas atau limbah lainnya atau sampah, antara lain sepatu, kayu, pampers, kain, kemasan makanan minuman dan sejumlah keran plastik dalam jumlah yang cukup besar.

Pengaturan pelanggaran terhadap masuknya sampah ke wilayah Indonesia telah diatur melalui Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sedangkan pengaturan pelarangan masuknya limbah B3 diatur melalui Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun pengaturan perpindahan lintas batas limbah secara internasional juga telah diatur melalui Konvensi Basel yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993. (dai)


KOMENTAR
Kontak Informasi
Redaksi : ekawdy77ads@gmail.com
Media Partner : ekawdy77ads@gmail.com
Iklan : jurnalpatroli2016@gmail.com, WA 081318185028