JPNews
Sabtu, 12 Januari 2019 11:37 WIB

BISNIS

Rizal Ramli Kritik Sri Mulyani Soal Penerimaan Negara

E. Wardiyanto - jurnalpatrolinews
Rizal Ramli Kritik Sri Mulyani Soal Penerimaan Negara Foto : Mantan Menko Kemaritiman, Rizal Ramli

JURNALPATROLINEWS – Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli mengkritik Menteri Keuangan, Sri Mulyani yang terlalu dianggap membanggakan penerimaan negara yang melampauai terget pada tahun 2018.

Menurut Rizal, hal itu bukan disebabkan kebijakan yang dilakukan Sri Mulyani, melainkan karena diakibatkan oleh harga komoditas yang mengalami kenaikan, termasuk harga minyak dunia.

Rizal menegaskan, selama ini kondisi perekonomian Indonesia masih sangat tergantung kepada harga komoditas. Jika harga komoditas naik maka kondisi keuangan negara akan ‘baik’.

Hal itu tercermin pada tahun lalu. APBN 2018 mengasumsikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) di level US$48 per barel. Realisasinya, Kementerian ESDM mencatat rata-rata harga ICP sepanjang tahun lalu, US$67,47 per barel.

Sehingga kata Rizal, kenaikan pendapatan negara bukan karena kinerja pemerintah baik, tapi karena kenaikan harga komoditas.

“Penerimaan (negara) terlihat naik tetapi itu tidak terkait dengan kinerja pemerintah, hanya karena harga minyak di atas asumsi pada anggaran. Lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim ‘Kami sukses dalam meningkatkan pendapatan’. Itu merupakan alasan yang dibuat-buat karena pendapatan dari sektor lain turun,” ujar Rizal dalam Foreign Media Briefing di Prabowo-Sandi Media Center, Jakarta, Jumat (11/01/2019).

Sebagai catatan, tahun lalu, Sri Mulyani menyebutkan penerimaan negara mencapai Rp1.942,3 triliun atau mencapai 102,5 persen dari target di APBN 2018 senilai Rp1.894,7 triliun. Artinya, pendapatan negara tumbuh 16,6 persen atau lebih baik dari 2017 yang hanya sekitar 7,1 persen.

Rizal mengingatkan kinerja keuangan pemerintah memang terlihat baik. Namun, pemerintah mengorbankan laba perusahaan pelat merah seperti PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) yang dipaksa membantu subsidi.

Pemerintah Gagal Terapkan Kebijakan Makroekonomi

Rizal menegaskan, pemerintahan Presiden Joko Widodo gagal menerapkan kebijakan makroekonomi. Akibatnya terjadi defisit dalam transaksi berjalan. Padahal, negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam masih mencatatkan surplus. Bahkan, CAD Filipina hanya US$1,25 miliar.

Oleh karena itu kata Rizal tak logis jika pemerintah selalu menyalahkan faktor eksternal yang memicu ekonomi Indonesia terpuruk. Pasalnya kata Rizal; pada waktu bersamaan negara di ASEAN justru mengalami surplus dalam transaksi berjalan.

“Kalau ini semata-mata faktor eksternal, bagaimana bisa negara lain di ASEAN tetap bisa menghasilkan transaksi berjalan yang surplus,” ujarnya.

Di sektor pajak, ia juga mengkritik kebijakan pajak Jokowi. Pasalnya, rasio pajak trennya merosot sejak 2014 dari 13,7 persen hingga ke level 11,6 persen tahun lalu.

Rizal menegaskan, reformasi pajak yang dilakukan Jokowi juga belum berhasil. Pasalnya bersadarkan para pelaku usaha yang disampaikan kepada dirinya, mereka juga harus ke kantor pajak.

“Saya menyesalkan, tidak ada perubahan signifikan dalam hal operasional mereka,” ujarnya.

Dukung Kebijakan Prabowo-Sandi

Itulah sebabnya, Rizal mendukung langkah yang akan dilakukan pasangan Prabowo-Sandi untuk memangkas besaran tarif pajak antara 5% sampai 8%.

Kebijakan ini kata Rizal, dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan meningkatkan daya saing dengan negara lain.

Pada sisi lain, menurut Rizal pemangkasan pajak diyakini juga mendorong semakin kecilnya penyimpangan di sektor pajak.

Kemudian, selain memangkas pajak, pemerintah juga harus melakukan reformasi birokrasi perpajakan dan perbaikan infrastruktur pajak. Rizal mengusulkan untuk membuat Badan Otonom Pajak yang independen dan terpisah dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Lebih lanjut, Pemerintah harus berkomitmen untuk mengerek rasio pajak ke level 16 hingga 18 persen dalam lima tahun.

“Jika semua itu kita dilakukan, ketergantungan Indonesia pada utang dan obligasi yang berbiaya tinggi akan berkurang dan ketergantungan kita pada fluktuasi harga komoditas akan berkurang,” tandas Rizal.


KOMENTAR
Silakan login untuk memberikan komentar
LOGIN