Pemilu Dan Dinamika Dalam Konflik Politik Indonesia

Oleh Panca D.A. Soekarno


Rencana 22 Mei 2019 akan segera mengumumkan hasil Pemilu. Dimana kita tahun Pemilu 2019 ada tiga kegiatan pemilihan yakni Pilpres, Pileg dan Pemilihan Anggota DPD. Akan tetapi sangat disayangkan Pilpres 2019 diwarnai oleh hiruk pikuk rasa ketegangan, ketakutan dan ketidakpuasan sebagian masyarakat Indonesia yang mengikuti pesta demokrasi dalam Pilpres.


Beberapa waktu  lalu dalam kepemimpinan hasil Pilpres sebelumnya antara periode tahun 2004 - 2009 dan 2009 – 2014. Indonesia dianggap sangat sejuk memiliki nilai terhormat dimata sorotan dunia dengan disebutnya sebagai negara yang paling demokratis ketiga. Dimana dua negara sebelumnya adalah Amerika Serikat dan India.


Namun semua penilaian itu runtuh berkeping keping tidak membekas dengan terjadi konflik dan perselisihan antara kedua Capres dalam Pilpres 2019. Karena konflik Pilpres tidak hanya diketahui oleh warga negara Indonesia saja tetapi negara lain di dunia ikut menyaksikan dan bahkan ikut menunjukkan dan menampilkan segala sesuatu yang terjadi untuk menilai segala permasalahan itu.


Ini harus diakui bahwa kemajuan tehnologi sangat mendorong tranfaransi publik dalam kegiatan pemilu di Indonesia. Dapat kita sebut sanjungan dan pujian yang terjadi di era 2004-2014 tersebut hanya proses pemilu prosedural bukan Pipres dalam arti sebenarnya. Bahkan kegiatan Pilpres Prosedural tersebut masih dirasakan di Pilpres 2014 Periode 2014-2019, dimana saat itu masih dirasakan ada kecurangan.


Ini terbukti ketika Pilpres beranjak pada tingkat Operasional maka konflik dan perselisihan mulai timbul ke permukaan. Sepertinya KPU tidak siap menghadapi dinamika permasalahan yang terjadi. Akibanya bukan solusi yang didapat atau hadirnya pemikiran yang realistis bagi upaya untuk menyelesaiakan masalah. Tetapi sebaliknya hanya diwarnai adu persepsi dan silat lidah dalam adu agrument.


PILPRES HARAPAN DAN TUJUAN


TUJUAN. Tidak ada satu pun di dalam mukaddimah konstitusi Indonesia mencantumkan kata ‘demokrasi’ atau sistem demokrasi. Sudah pasti kata ‘demokrasi’ atau ‘sistem demokrasi’ tidak tercantum dalam Kelima Sila Pancasila. Namun, Mukaddimah Konstitusi Indonesia sebagai sumber hukum tertinggi menyebutkan bahwa konstitusi dan susunan negara Republik Indonesia harus berkedaulatan rakyat yang berdasarkan Pancasila.


Mengenai implementasi dan perwujudan konstitusi dan susunan negara yang berkedaulatan rakyat itu ditegaskan oleh sila ke empat: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sistem demokrasi yang dianut dan pemilu diterapkan Indonesia harus merujuk dan dalam rangka mewujudkan susunan negara dan konstitusi yang berkedaulatan rakyat. Namun, pada kenyataannya sistem demokrasi dan pemilu yang dilaksanakan sejak kemerdekaan Indonesia terbukti tidak berhasil mewujudkan pelaksanaan atau pemenuhan kedaulatan rakyat baik dalam konstitusi mau pun dalam susunan negara.


Pelaksanaan pemilu – pilpres seharusnya adalah sebagai salah satu pelaksanaan kedaulatan rakyat, bukan sebagai satu-satunya wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Konstitusi RI hasil amandemen mengebiri kedaulatan rakyat dengan menghapus atau menihilkan wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat Indonesia.


Harapan. Pilpres menjadi sarana untuk mendapatkan pemimpin dan kepemimpinan yang baik secara berkesinambungan dalam kehidupan bangsa Indonesia untuk menuju dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Masalahnya apakah Pilpres sekarang ini sudah memenuhi harapan tersebut kita hanya bisa menanti. Baiarlah waktu yang akan menjawabnya ?

KPU DALAM MASALAH


Penantian penetapan presiden terpilih selama hampir enam bulan dipastikan akan menimbulkan gejolak politik di tengah-tengah masyarakat yang sangat menginginkan kepastian hasil pilpres melalui penetapan KPU diumumkan segera. Rakyat yang terombang-ambing di tengah ketidakpastian pemenang pilpres akan mudah tersulut aksi anarkis yang membahayakan stabilitas politik dan keamanan negara.


Berdasarkan ketentuan berlaku, penetapan pemenang pilpres didasarkan pada hasil perhitungan suara yang dilakukan KPU secara manual. Artinya, KPU melakukan perhitungan terhadap semua kertas suara yang diterima dari seluruh Indonesia. Proses menghitung 190 juta kertas surat suara pilpres 2019 ini secara teknis membutuhkan waktu paling lama satu bulan, sehingga jadwal penetapan pemenang pilpres tanggal 6 Oktober 2019 dinilai tidak masuk akal dan mengundang gejolak politik. Di negara-negara lain di dunia, penetapan pemenang pilpres yang diselenggarakan melalui pemilihan langsung paling lama satu bulan sejak pemungutan suara.


Gejolak politik yang mungkin timbul akibat dari terlalu lama jadwal penetapan pemenang pilpres 2019 makin diperburuk dengan prediksi perolehan suara hitung cepat (quick count) dan hitung suara (total) elektronik oleh berbagai lembaga pemerhati pemilu/pilpres yang mustahil bisa dicegah penyebarannya oleh KPU. Selama masa penantian penetapan pemenang pilpres 2019 oleh KPU dipastikan telah banyak beredar hasil perhitungan perolehan suara pilpres 2019 yang berbeda antara satu dengan lainnya. Meski hasil perhitungan suara itu tidak dapat dijadikan pedoman namun pasti menimbulkan keresahan dan gejolak sosial politik karena KPU terlalu lama mengumumkan penetepan pemenang pilpres.


PIPRES 2019 CERMIN PILPRES 1955


Bangsa Indonesia Paham Sejarah ? Apa itu kejahatan demokrasi? Kejahatan demokrasi adalah dampak buruk yang dihasilkan dari pelaksanaan atau penerapan demokrasi di suatu negara di mana rakyat negara itu belum saatnya berdemokrasi atau demokrasi itu sendiri sebagai norma politik tidak sesuai dengan norma dan budaya rakyat negara itu. Kejahatan demokrasi adalah racun mematikan atau menyakitkan rakyat dan negara yang dapat timbul karena implikasi dan komplikasi demokrasi itu sendiri.


Indonesia pernah menjadi korban kejahatan demokrasi yaitu pada pelaksanaan pemilu 1955 guna memilih Dewan Konstituante. Sejarah mencatat Dewan Konstituante hasil Pemilu 1955 tidak menghasilkan Konstitusi sebagai mana yang diharapkan. Pemilu 1955 hanya menghasilkan ketidakpastian politik, kekosongan konstitusi, perpecahan elit negara, kemerosotan ekonomi dan lain-lain. Semua itu berakhir pada 1959 atau empat tahun kemudian dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Dewan Konstituante hasil pemilu 1955 dan menyatakan Indonesia kembali ke konstitusi UUD 1945.


KPU Apakah Paham Sejarah Pemilu 1955? Sebenarnya tidak hanya KPU saja tetapi seluruh komponen bangsa Indonesia. Terutama mereka yang memiliki wewenang dan tanggungjawab dilaksanakannya pemilu. Apabila beliau beliau itu mau belajar maka permasalahan pemilu di tahun 1955 tidak akan terulang. Dalam catatan sejarah dan faktanya hampir sebagian besar permasalah yang terjadi di pemilu 2019 adalah sama dengan pemilu 1955. Ini menandakan bahwa Perilaku Politik Bangsa Indonesia tidak belajar dari sejarah. Karena ditahun 2019 sepertinya terjerumus dilubang yang sama dengan permasalahan yang dihadapi di tahun 1955.


Fakta Dan Realita. Pemilu dan pilpres adalah mekanisme perebutan kekuasaan di antara para peserta pemilu-pilpres. Sepanjang sejarah peradaban manusia, perebutan kekuasaan selalu menghalalkan segala cara – perang, pembunuhan, kekerasan, tipu muslihat, dan seterusnya. Segala cara atau modus akan digunakan untuk memenangkan pemilu-pilpres. Tidak kecuali pemilu dan pilpres Indonesia tahun 2019. Terkait upaya pencurangan pemilu-pilpres, kendala terbesar yang dihadapi pelaku pencurangan adalah pengamanan pencurangan: bagaimana kecurangan dapat dilakukan dan berhasil sesuai harapan tanpa ketahuan. Pencurangan pemilu-pilpres adalah bagian dari strategi pemenangan pilpres, dan sebaliknya: pencegahan pencurangan pemilu-pilpres adalah bagian dari strategi pemenangan.


BAGAIMANA BILA PILPRES TIDAK MEMUASKAN RAKYAT?


Setiap pemilu atau pilpres di mana pun berlangsung, pasti terjadi kecurangan. Pilpres Amerika 2016 yang menghasilkan Donald Trump sebagai pemenang, sampai hari ini masih dalam penyelidikan FBI, Kongres dan Senat AS terkait tuduhan intervensi pihak Rusia dalam pilpres Amerika 2016 yang menguntungkan Capres Donald Trump. Sudah banyak politisi, pejabat tinggi, orang kepercayaan Presiden Trump dipaksa mundur dari jabatan dan menjadi tersangka kejahatan pemilu berdasarkan UU AS.


Esensi sebuah pemilu-pilpres bukan pada tingkat partisipasi pemilih atau pelaksanaan pemilu-pilpres yang aman dan lancar, melainkan pada penetapan pemenang pemilu-pilpres berdasarkan perhitungan hasil perolehan suara secara benar, tepat dan akurat tanpa ada kecurangan.


Hampir tidak pernah sebuah pemilu – pilpres dibatalkan karena terbukti dicurangi salah satu pihak. Terlalu besar ‘cost politic’ jika pemilu-pilpres harus dibatalkan. Sebab itu, solusi terbaik adalah pencegahan terhadap pencurangan dalam segala bentuk dan modus. Lalu, di mana posisi dan peran demokrasi serta pemilu sebagai implementasi sistem demokrasi dalam sistem politik dan kenegaraan Indonesia?


Kebijakan Pemerintah Dalam Konflik. Belajar dari krisis politik dan konstitusi Indonesia sejak 1955 sampai 1967, merupakan kewajiban pemerintah sekarang ini untuk memastikan hasil pemilu 2019, tidak akan menyeret Indonesia ke jurang kehancuran seperti yang pernah dialami di tahun1955-1967. Kerbau saja tidak mau terperorsok dilubang yang sama. Bagaimana dengan bangsa indonesia?


KEWASPADAAN NASIONAL


Kata Kuncinya ada dua, Pertama jangan sampai Pemilu dan pilpres dijadikan sarana dan mekanisme perebutan kekuasaan di antara para peserta pemilu-pilpres. Sepanjang sejarah peradaban manusia, perebutan kekuasaan selalu menghalalkan segala cara – perang, pembunuhan, kekerasan, tipu muslihat, dan seterusnya. Segala cara atau modus akan digunakan untuk memenangkan pemilu-pilpres. Kedua Politik Indonesia Pancasila Bukan Intoleran atau Kebinekaan juga bukan Keislaman yang menyebut Keturunan Arab.


Sikap Gamang TNI. Bila kedua kata kunci terjadi dan muncul dalam konflik Pemilu terutama Pilpres yang berakibat pada,”Dijewernya KPU oleh Bawaslu.” Maka TNI akan dihadapkan dengan dua Pilihan, ini yang harus dihindari. Karena Netralitas TNI otomatis akan goyah dan dipaksa melindungi yang satu dan menindas yang lain. Apabila ini terjadi dapat dipastikan kekuatan senjata akan dilibatkan, yang berarti ini akan menimbulkan sikap gamang bagi TNI. Untuk itu harapan kita pemerintah indonesia jangan main main dengan TNI, karena tidak mungkin arah senjata menuju ke Rakyat yang menggaji, memelihara, dan membesarkannya.


Peranan Dewan Nasional. Bagaimana dengan Kesiapan Dewan keamanan Nasional. Indonesia pernah mengalami dualisme kepemimpinan di tahun 1966 hingga 1970. Soekarno resmi menjadi Presiden Republik Indonesia sedangkan Soeharto sebagai PLT dan PJS Presiden. Dualisme ini membuat bangsa Indonesia terpuruk dalam permasalahan politik yang membuat rakyat Indonesia menderita.


Upaya Yang dilakukan. Caranya hanya satu Membangun Etika Politik. Pembukaan atau mukaddimah konstitusi Indonesia jelas dan tegas menetapkan bahwa konstitusi dan susunan negara Republik Indonesia adalah berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Pancasila. Kata kuncinya adalah konstitusi dan susunan negara Republik Indonesia harus berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila, di mana kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila itu adalah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.


Demokrasi adalah alat bukan tujuan. Jika demokrasi melahirkan racun mematikan, bencana dan malapetaka, maka sudah seharusnya pemerintah memilih opsi atau alternatif terbaik untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Tujuan Negara Indonesia. Penerapan sistem Demokrasi dan penyelenggaran pemilu tidak pernah dan bukan merupakan salah satu tujuan kemerdekaan dan pendirian negara Indonesia pada 17 Agustus 1945.


Tujuan kemerdekaan dan pendirian negara Indonesia sudah tegas dan jelas disebutkan dalam pembukaan UUD 1945: Membentuk suatu pemerintahan negara, Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan Ikut serta melaksanakan ketertiban dan perdamaian dunia.


Semoga Hasil Pilpres yang diumukan KPU tidak menimbulkan permasalahan Bangsa. Oleh sebab itu harapan kita Pemilu 2019 ini berjalan aman dan baik selanjutnya menjadi sarana pembelajaran politik yang ideal bagi bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan dan cita cita nasioanal Indonesia. Yakni menciptakan masyarakat yang hidup dalam keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanpa harus diwarnai konflik dan pertumpahan darah antara bangsa Indonesia sendiri.


KOMENTAR
Kontak Informasi
Redaksi : -
Media Partner : -
Iklan : -