Rabu, 26 Juni 2019 14:35 WIB

POLITIK

Saksi: Pimpinan Kemenag Beri Atensi Seleksi Kakanwil Jatim

Aldhy Irawan - jurnalpatrolinews
Saksi: Pimpinan Kemenag Beri Atensi Seleksi Kakanwil Jatim Foto : Terdakwa mantan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin.

JurnalPatroliNews JAKARTA - Anggota Panitia Seleksi Jabatan di Kementerian Agama, Hasan Effendi menyebut pimpinan di Kementerian Agama memberikan perhatian khusus atau atensi terhadap seleksi mantan Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin.

Hal itu terungkap dalam sidang jual beli jabatan di Kemenag, di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (26/6).

Saksi Hasan mengungkap pembicaraan dengan Sekjen Kemenag Nur Kholis. Sekjen menyampaikan ada nama nama dari Jatim diberikan perhatian dari pimpinan.

"Sekjen bicara itu, ada keinginan pimpinan nama itu masuk. Menyebut namanya tidak vulgar. Ada kepentingan, yang dari Jatim itu masuk," ucap Hasan menjawab pertanyaan jaksa.

Saksi Hasan mengaku tidak tahu terkait nama Haris yang masuk. Apalagi terdakwa Haris terkena sanksi Komisi ASN dan tidak memenuhi nilai standar sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jatim.

"Itu sudah di awal kita sampaikan dari awal yang tidak memenuhi silakan dikeluarkan. Saya tidak tahu nama itu muncul," kata Hasan.

Selain Hasan, saksi lain yang dihadirkan adalah Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin dan mantan ketua umum PPP Romahurmuziy, tokoh PPP Asep Saifuddin, dan tiga panitia seleksi di Kementerian Agama yakni Zuhri, Kuspri dan Mukmin Timoro.

Sedianya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga dijadwalkan memberikan keterangan, tetapi yang bersangkutan berhalangan hadir.

Dalam persidangan sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Sekjen Kemenag) Mohamad Nur Kholis Setiawan menyebut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin siap memasang badan agar Haris Hasanudin lolos seleksi dan dilantik sebagai Kakanwil Kemenag Jatim.

Padahal, Nur Kholis mengaku sudah melaporkan kepada Lukman bahwa Haris tidak lolos seleksi.

Bahkan, Nur Kholis mengklaim telah menyampaikan kepada Lukman mengenai rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk tidak meloloskan Haris karena pernah mendapat sanksi disiplin.

"Karena Majelis Hakim perlu menanyakan banyak hal, beberapa fakta yang muncul dalam penyidikan KPK juga perku dikonfirmasi dan posisi sebagai saksi menjelaskan apa yang ia ketahui, apa yang ia dengar, terlepas dari fakta yang kami tuangkan dalam dakwaan, ya. Yang tentu itu juga akan menjadi concern dalam persidangan nanti," tutur Febri.

Dalam kasus ini, Haris dan Muafaq Wirahadi diduga telah menyuap mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy. Suap diberikan agar Romi mengatur proses seleksi jabatan untuk kedua penyuap tersebut.

Romi selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin selaku penyuap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Muafaq juga dijerat Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (dai)


KOMENTAR
Kontak Informasi
Redaksi : -
Media Partner : -
Iklan : -