Jumat, 20 September 2019 13:33 WIB

DAERAH

Soal Insentif RT/RW Akan Dihilangkan, Ketua RT Jatiwarna Kota Bekasi Angkat Bicara

Ferdinand Mannopo - jurnalpatrolinews
Soal Insentif RT/RW Akan Dihilangkan, Ketua RT Jatiwarna Kota Bekasi Angkat Bicara Foto : Ilustrasi

Jurnalpatrolinews - Bekasi,  Maraknya pemberitaan soal 'Dana insentif para pengurus RT dan RW' di wilayah Pemerintahan Kota Bekasi Provinsi Jawabarat yang masih disisakan 2 dari 5 bulan yang rencana juga akan dibayarkan. Serta rencana tidak diberikannya setelah bulan Mei 2019 (Juni-Desember), Terkait hal tersebut Puluhan pengurus Rukun Warga (RW) dari Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berencana akan mendatangi gedung DPRD setempat.

Terkait hal tersebut, Forum RW dan RT se Kelurahan Jatiwarna Kecamatan pondok melati, mendukung sepenuhnya langkah-langkah yang diambil oleh rekan-rekan pegurus RW dan RT dari kelurahan lainnya.

"Bahwa Pengurus RW dan Rt di wilayahnya berkeinginan kuat, Agar Pemerintah Kota Bekasi dibawah kepemimpinan Rahmat Effendi (Pepen-red) dapat mengakui Kesalahan management dalam Kepemimpinan sebagai Walikota Bekasi yang Sekarang, Kata BA, salah seorang Ketua RT di Kelurahan Jatiwarna PondoK Melati.

" Yah, Diduga banyak Kebocoran yang terabaikan, Terutama soal retribusi Sampah dan Parkir serta yang paling membuat heboh menaikan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) hingga 100 s/d 400 % Tanpa Sosialisasi," tegas BA Warga di Kel Jatiwarna . Kamis 19/9.

" Dan Satu Lagi, Sebagai warga yang awam, Aneh bin Ajaib bagaimana Ngitung PBB dari rumah yang ada  di Kota Bekasi yang notabene lebih dari 60 % tidak ada IMB nya," kilahnya

Diketahui sebelumnya Soal Puluhan pengurus Rukun Warga (RW) dari Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berencana akan mendatangi gedung DPRD setempat. dirangkum dari berbagai sumber.

"Kemungkinan besar langkah itu akan dilakukan pekan ini," kata seorang Ketua RW di Kelurahan Jaka Mulya kemarin.

Menurut dia, dari 24 Ketua RW dengan 124 RT se-Kecamatan Bekasi Selatan rencananya tidak semua mendatangi gedung tempat wakil rakyat bekerja Melainkan hanya perwakilan dari pengurus RW yang ada.

"Rencananya yang akan berangkat sebanyak 10 Ketua RW. Dengan perwakilan setiap kelurahan 2 orang," terangnya.

Adapun misi yang dibawa dalam pertemuan dengan wakil rakyat nanti, sambung dia, guna menanyakan perihal dana insentif para pengurus RT dan RW yang masih disisakan 2 dari 5 bulan yang akan dibayarkan. Serta rencana tidak diberikannya setelah bulan Mei 2019 (Juni-Desember).

Ditambahkan, jika benar hal itu dilakukan pemerintah jelas membuat bingung para pengurus RT RW, mengingat dana tersebut merupakan dana rutin yang sudah masuk dalam APBD 2019 dengan besaran Rp1.500 ribu untuk RW dan Rp1.250 ribu RT.

"Jelas membuat bingung para pengurus, karena dana itu sudah masuk APBD dan disahkan DPRD. Masa dana yang sudah dialokasikan bisa lari kemana-mana," cetusnya.

Dengan kejadian seperti sekarang itu lanjut dia, jelas membuktikan bahwa Manajemen keuangan Pemerintah kacau.

Menjawab akan iuran BPJS saja yang diibaratkan, RW dua periode itu mengaku, selain iuran itu tidak seberapa nilai nominalnya, juga iuran itu diambil dari dana insentif.

"Iuran BPJS paling Rp10 ribu. Dananya pun dipotong dari dana insentif pengurus," kata dia menerangkan seraya mengaku iuran BPJS yang dibayarkan yakni Ketua, sekretaris dan Bendahara baik RT maupun RW.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah (BPKAD) Sopandi Budiman mengakui pembayaran insentif RT RW tertunda selama 5 bulan hingga Mei. dilansir (PosRondaNews)

Selanjutnya, insentif itu kata dia, tidak diberikan lagi sedang iuran BPJS akan dibayarkan hingga Desember 2019.

(Kris)


KOMENTAR
Kontak Informasi
Redaksi : -
Media Partner : -
Iklan : -